Amuk Banteng Terpecut Celeng

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan jika sebagian anggota organisasinya mendukung Ganjar sebagai pengganti Jokowi. Sebagian lagi, kata dia, masih berharap Jokowi bisa kembali menjadi presiden setelah 2024. Budi mengklaim acara itu tidak digelar untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden.

Budi menyatakan Projo—yang dia klaim memiliki 7 juta anggota—taat kepada Jokowi. Jika Jokowi memerintahkan mendukung Ganjar, Projo akan mendukung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. “Kalau perintahnya dukung Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani, pasti kami dukung.”

Sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengelilingi Puan Maharani, di depan gedung Nusantara, kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Di Jakarta, pidato Jokowi membuat sejumlah petinggi PDI Perjuangan meradang. Tiga politikus partai banteng bercerita, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget tatkala mendengar pernyataan Jokowi di Magelang. Megawati lantas mengumpulkan sejumlah pengurus inti dan membahas sikap partai soal pidato Jokowi.

Tiga orang yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, kalangan internal partai menilai pidato Jokowi di Magelang sebagai sinyal dukungan terhadap Ganjar dalam pemilihan presiden 2024. Megawati pun mempertanyakan komitmen Jokowi sebagai kader PDIP. Hasil kongres PDIP pada 2019 menyebutkan calon presiden diputuskan oleh ketua umum.

Sumber yang sama menyebutkan Megawati menghendaki Jokowi taat pada hasil kongres. Ia lalu menelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden. Pramono tak membalas pertanyaan yang dikirimkan Tempo hingga Sabtu, 4 Juni lalu.

Megawati pun disebut-sebut mempersoalkan kedatangan Ganjar di acara Projo. Ia melontarkan penilaian bahwa Ganjar terlihat sok alias kemlinthi. Ungkapan senada disampaikan politikus PDIP, Trimedya Panjaitan, pada Rabu, 1 Juni lalu. “Kalau kata orang Jawa itu kemlinthi karena seharusnya Ganjar menjalankan tugasnya sebagai gubernur,” ucap Trimedya.

Politikus PDIP memang menjauh dari Rakernas Projo di Magelang. Hanya tiga kader PDIP, yaitu Jokowi, Ganjar, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, yang terlihat di acara itu. Malam sebelum acara digelar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Adian Napitulu terlihat datang ke lokasi dan bertemu dengan pemimpin sejumlah relawan pendukung Jokowi. Namun ia absen esok harinya.

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto, sempat menelepon Adian. Menurut Bambang, Adian meminta saran soal kehadirannya di acara Projo. Kepada Adian, Bambang mengingatkan bahwa Magelang bukan daerah pemilihannya. Adian terpilih menjadi anggota DPR mewakili Bogor. “Saya menganjurkan agar dia tidak datang ke Magelang,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Juni lalu.

Adapun Sidarto mengaku diundang sebagai pejabat negara. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan acara Projo dan pidato Jokowi bukan bentuk dukungan kepada Ganjar. “Presiden memerintahkan relawan untuk menunggu perintah,” ujarnya. “Presiden ingin penggantinya melanjutkan program dan kebijakan yang sudah dikerjakannya.”

Pidato Jokowi dan kehadiran Ganjar di Magelang tak hanya membuat Megawati gusar. Beberapa hari seusai Rakernas Projo, sejumlah anggota DPR dari PDIP meriung di ruang rapat fraksi di Gedung Nusantara 1. Menonton ulang pidato Jokowi, mereka yang hadir menyimpulkan bahwa pernyataan Presiden merupakan bentuk dukungan kepada Ganjar.

Dua politikus yang mengetahui persamuhan itu bercerita, mereka yang hadir lalu merumuskan empat rekomendasi untuk Megawati. Pertama, kader partai di parlemen dan pemerintahan tetap bekerja sebaik-baiknya. Kedua, mengingatkan Jokowi bahwa kewenangan memilih calon presiden berada di tangan ketua umum.

Rekomendasi ketiga adalah mengambil sikap oposisi terbatas, khususnya saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di DPR. Terakhir, menarik semua wakil PDI Perjuangan di kabinet. Anggota Komisi Pertahanan DPR dari partai merah, Effendi Simbolon, membenarkan adanya empat rekomendasi itu.

Bambang Wuryanto. TEMPO/STR/Imam Sukamto

“Itu bukan sekadar saran, tapi code of conduct,” kata Effendi. “Tanpa disarankan, Pak Jokowi dan Ganjar seharusnya menyadari itu.” Kepada Tempo, seorang petinggi PDIP memastikan bahwa Megawati telah mendengar masukan dari kadernya di DPR. Namun, selain mengirimkan pesan lewat Pramono Anung, Megawati belum memutuskan sikapnya.

Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan seusai Rakernas Projo makin terasa dalam beberapa kegiatan. Ketika Jokowi menikahkan adiknya, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis, 26 Mei lalu, baik Megawati maupun putrinya, Puan Maharani, tak menghadiri resepsi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ada perwakilan partai yang hadir dalam resepsi pernikahan keluarga Jokowi. Salah satunya mantan Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo. “Kami juga bisa mendoakan karena doa itu yang terbaik dalam tradisi kita,” ucapnya.

Megawati, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kembali absen saat Jokowi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 1 Juni lalu. Ia memilih menjadi pembicara seminar tentang Pancasila.

Di hadapan Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, Megawati mengaku sudah pamit kepada Jokowi dan berbagi tugas dengan pimpinan BPIP. “Saya merasa acara ini penting karena rektor yang memutuskan kurikulum,” ujarnya.

Ditemui di DPR pada Kamis, 2 Juni lalu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengklaim relasi Presiden dengan PDIP baik-baik saja. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu mengelak untuk menjelaskan arah dukungan Istana dan membantah kabar bahwa Jokowi sering berkomunikasi dengan Ganjar soal pemilihan presiden 2024.

Kabar keretakan hubungan Mega-Jokowi juga dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo. Dia mengungkapkan tak ada masalah antara partainya dan Jokowi. “Presiden dan Ibu Megawati masih intensif berkomunikasi,” tutur Arif.

Menurut Arif, partainya tak mau terburu-buru membahas nama calon presiden ataupun mitra koalisi untuk Pemilihan Umum 2024. Anggota Komisi Pemerintahan DPR ini menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan akan mengumumkan calon presiden pada waktu yang tepat. “Keputusan soal kader partai yang bertugas di lembaga eksekutif ada pada Ibu Mega,” katanya.

•••

BAIK Presiden Joko Widodo maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum satu suara soal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Meski demikian, di lingkup internal PDIP, persaingan antarkader yang akan berlaga dalam pemilihan presiden 2024 mengerucut ke dua nama, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Sejak Mei 2021, perseteruan di antara kubu pendukung Ganjar dan Puan mencuat ke publik. Saat itu, Bambang Wuryanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP sekaligus Ketua PDIP Jawa Tengah, menuding Ganjar terlalu berambisi menjadi calon presiden.

Pada Oktober 2021, Bambang menyebut para pendukung Ganjar sebagai “celeng” atau babi hutan. Sebabnya, mereka tak mau menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal calon presiden. “Kami harus merapikan barisan dan tegak lurus perintah partai,” ujar Bambang. (Baca: Manuver Kubu Puan Menekan Ganjar Pranowo)

Dua petinggi PDIP mengakui para kader partai yang menjadi anggota DPR pun belum solid mendukung Puan meski ia putri Megawati. Sumber yang sama menyebutkan para politikus di Senayan diminta tidak mendukung Ganjar. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan sanksi tidak dicalonkan kembali sebagai calon anggota DPR.

Ganjar mengatakan penentuan calon presiden di PDI Perjuangan merupakan kewenangan Megawati. “Urusannya ketua umum,” ucapnya pada Kamis, 2 Juni lalu. Ia mengelak ketika ditanyai mengenai hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan yang merenggang karena acara Rapat Kerja Nasional Projo. “Saya tak mau diadu-adu.”

Dalam sejumlah kesempatan terpisah, Jokowi pun telah bertemu dengan Ganjar dan Puan serta timnya. Dua narasumber yang mengetahui pembicaraan antara Jokowi dan Puan bercerita, Presiden berkomitmen mendukung mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu jika tren elektabilitasnya naik hingga dua digit sampai akhir 2022.

Berdasarkan hasil sigi Indikator Politik pada April 2022, elektabilitas Puan sebagai calon presiden masih 1,1 persen. Tak berbeda jauh dengan survei Charta Politika pada April 2022 yang mencatat keterpilihan Puan 1,6 persen. Angka elektabilitas itu meningkat tajam menjadi 6,1 persen jika ia maju sebagai calon wakil presiden.

Baliho-baliho bertema kedekatan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpasang di Magelang, Jawa Tengah, 22 Mei 2022. TEMPO/Gunawan Wicaksono

Seorang petinggi PDI Perjuangan bercerita, Megawati sudah mendapat laporan dan menyimak paparan mengenai tren keterpilihan Puan belum lama ini. Berdasarkan survei internal partai, elektabilitas Puan masih sekitar 5 persen. Kajian internal menemukan angka keterpilihan Puan sulit melonjak karena tingkat ketidaksukaan terhadap Ketua DPR itu masih sangat tinggi.

Narasumber ini mengatakan, pada pertengahan 2021 atau sebelum baliho Puan beredar di sejumlah daerah, ketidaksukaan terhadap putri Megawati itu mencapai 33 persen. Setahun seusai pemasangan baliho dan acara blusukan Puan, angkanya menurun menjadi 22 persen. PDIP menargetkan ketidaksukaan itu bisa ditekan hingga 15 persen agar elektabilitasnya terkerek.

Di samping mendongkrak elektabilitas Puan, PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk membahas pemilihan presiden 2024. Tiga politikus partai banteng membenarkan keberadaan tim yang diketuai Megawati tersebut. Tim ini beranggotakan Puan dan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus putra Megawati, Prananda Prabowo.

Selain itu, ada Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, dan Ketua Bidang Perekonomian Said Abdullah. Wakil Sekretaris Jenderal Utut Adianto dan Bendahara Umum Olly Dondokambey juga dilibatkan dalam tim delapan ini.

Narasumber yang sama mengungkapkan anggota tim ini berdiskusi intensif dengan Megawati soal calon mitra koalisi dan tokoh yang berpotensi didukung PDIP. Menurut ketiganya, nama yang dipertimbangkan cukup serius adalah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Sedangkan dua nama lain yang menjadi kuda hitam adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Tiga nama itu dikaji secara serius oleh tim internal partai sebagai kandidat dalam pemilihan presiden mendatang. Ada kemungkinan satu dari mereka akan dipilih untuk maju bersama Puan Maharani.

Survei Charta Politika pada April 2022 mencatat elektabilitas Prabowo mencapai 22 persen dan Andika 0,7 persen. Sementara itu, Budi tak masuk bursa. Hasil sigi Saiful Mujani Research & Consulting pada Februari 2022 menunjukkan Prabowo dipilih 14,3 persen responden, Andika 0,9 persen, dan Budi 0,4 persen.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan menimbang secara cermat dan melibatkan sejumlah pihak dalam penentuan calon presiden. “Membahas calon presiden dan wakil presiden tak bisa dilakukan di pinggir jalan. Harus dilakukan di tempat hening agar bisa berkontemplasi,” tuturnya.

Meski PDIP masih menunggu momentum yang tepat untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, gerakan mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tidak berhenti begitu saja. Dua sumber bercerita kepada Tempo bahwa acara Projo di Magelang akan direplikasi di daerah lain. Keduanya menyatakan bahwa dalam waktu dekat kegiatan serupa akan diadakan di Jawa Timur.

----------
Artikel ini telah mengalami perubahan pada Ahad, 5 Juni 2022, pukul 21.43. Perubahan pertama terkait dengan jabatan Sidarto Danusubroto sebagai mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya tertulis Sidarto merupakan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan perubahan kedua dengan menambahkan informasi terbaru di paragraf terakhir.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, BUDIARTI UTAMI PUTRI, AGUNG SEDAYU, STEFANUS PRAMONO, JOBPIE SUGIHARTO (MAGELANG), JAMAL A. NASHR (SEMARANG)