Pemerintah DKI Jamin Operasional MRT untuk 30 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir, Djarot Saiful Hidayat mengambil keputusan penting terkait PT Mass Rapid Transit ( MRT ) Jakarta. Ia menandatangani surat perjanjian guna menjaminan operasional perusahaan plat merah itu untuk 30 tahun ke depan. “Surat perjanjian itu memastikan kami bisa beroperasi terus,” kata Direktur Operasional Manajemen PT MRT Jakarta Agung Wicaksono di kantornya, Rabu, 18 Oktober 2017.

Surat perjanjian penyelenggaraan antara Pemprov DKI dan MRT JAKARTA yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, pada 13 Oktober 2017.

Dengan adanya surat perjanjian itu, kata Agung, PT MRT diberi wewenang untuk mengelola sarana dan prasarana perkeretaapian umum perkotaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan PT MRT Jakarta. “Surat perjanjian ini seharusnya dilakukan lebih awal,” katanya. “Namun karena ingin cepat, kami sudah mendapat izin membangun meski belum ada surat perjanjian.”

Menurut Agung, surat perjanjian ini sangat penting untuk pengelolaan MRT ke depan. Tanpa perjanjian ini, perusahaan tidak bisa menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Misalnya saja dalam mengelola spot periklanan dan jaringan telekomunikasi di dalam stasiun MRT.

“Jadi perusahaan tidak harus terus-menerus bergantung pada pemerintah,” katanya. Dalam surat perjanjian itu, Agung menambahkan, diatur secara jelas tentang hak dan kewajiban perusahaan maupun pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, isi perjanjian antara pemerintah dan PT MRT sebenarnya sama seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017. “Tapi karena aturan mengharuskan adanya perjanjian kerja sama, ya sudah kami bikin juga,” katanya.

Keberadaan MRT memiliki sejumlah dasar hukum, salah satunya Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017 tentang penujukan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development (TOD) koridor 1 Lebak Bulus-Bundaran HI. Terbitnya surat perjanjian penyelenggaraan antara pemerintah DKI dengan PT MRT menjadi pelengkap dasar hukum pengoperasian perusahaan itu mulai Maret 2019.

Pekerja menggarap pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Dukuh Atas, Jakarta, 13 Oktober 2016. Proses pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta pada 2013 lalu. Saat ini sedang dikerjakan jalur Selatan- Utara tahap I yang telah dikerjakan lebih dari 50 persen dan ditargetkan selesai 2019. Tempo/ Aditia Noviansyah

Berdasarkan aturan,  PT MRT nantinya bukan hanya mengelola sistem perkeretaapian perkotaan. Perusahaan ini juga diberi wewenang mengelola kawasan TOD di delapan titik stasiun, yaitu Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus. Namun yang diprioritaskan adalah Dukuh Atas lantaran terdapat lima moda transportasi yang bersinggungan, yaitu kereta komuter, kereta bandara, light rail transit Jabodebek, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta.

Sebagai operator utama pengelola kawasan, kata Agung, PT MRT memiliki kewenangan mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan serta mendorong upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana sesuai panduan rancang kota.

MRT juga bertugas mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan beserta penyewa dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan, juga memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan TOD.