Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Menjelang tiga bulan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah gencar mengkampanyekan kebijakan tatanan normal baru di masyarakat.
Sebelum memberi instruksi itu, Jokowi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mengundang banyak kalangan untuk berdiskusi mengenai persiapan tatanan normal baru.
Sebelum hari raya Idul Fitri kemarin, misalnya, Gugus Tugas mengundang para pakar dari berbagai bidang untuk membahas persiapan pelaksanaan tatanan normal baru.
JAKARTA – Menjelang tiga bulan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah gencar mengkampanyekan kebijakan tatanan normal baru di masyarakat. Presiden Joko Widodo memberi instruksi kepada para pembantunya agar melakukan sosialisasi besar-besaran perihal protokol yang disiapkan pemerintah dalam menjalani tatanan normal baru untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. "Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan disosialisasi secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi dalam rapat kabinet pada Rabu lalu
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelum memberi instruksi itu, Jokowi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mengundang banyak kalangan untuk berdiskusi mengenai persiapan tatanan normal baru. Sebelum hari raya Idul Fitri lalu, misalnya, Gugus Tugas mengundang para pakar dari berbagai bidang untuk membahas persiapan pelaksanaan tatanan normal baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang ikut hadir dalam pertemuan pada malam Lebaran itu, mengatakan pemerintah ingin mempertimbangkan segala aspek untuk beradaptasi dengan wabah corona. "Yang utama memang kesehatan, tapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, dan lainnya," kata Hikmahanto kepada Tempo.
Dalam pertemuan itu, Hikmahanto memberi masukan bahwa tidak ada pemerintah yang melakukan tutup total wilayah sampai Covid-19 lenyap jika merujuk pada pengalaman negara lain. Sebab, masyarakat tidak ingin terpenjara terlalu lama di dalam rumah masing-masing dan ekonomi harus berputar. Di sisi lain, negara tidak mungkin mampu terus memberikan stimulus. "Dalam kondisi demikian, maka new normal harus dijalankan. Masyarakat dapat beraktivitas sepanjang mematuhi protokol Covid-19," ujarnya.
Sepekan sebelum Lebaran, Presiden Jokowi juga mengundang sejumlah pengusaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan sudah membahas ihwal persiapan tatanan normal baru dengan pemerintah sejak Mei. Rosan menuturkan masyarakat perlu memikirkan strategi untuk menggerakkan ekonomi dalam kondisi wabah. Bukan hanya kepada Presiden, Rosan juga memberikan masukan kepada para menteri terkait. "Kami serahkan ini kepada pemerintah, tentunya yang lebih tahu kapan waktu untuk mulai dibuka secara bertahap," katanya.
Jokowi lantas menindaklanjuti wacana tatanan normal baru dengan meninjau sejumlah titik untuk mengetahui kesiapan sesuai dengan prosedur. Pada Selasa lalu, Jokowi meninjau stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia dan lanjut mengecek kesiapan pusat belanja di Kota Bekasi.
Kampanye masif di berbagai lini perihal tatanan normal baru saat pandemi masih belum melewati titik puncak menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah pakar kesehatan menilai persiapan pemerintah dalam menerapkan tatanan normal baru saat ini masih prematur. Kurva yang belum melandai plus fasilitas kesehatan yang masih kewalahan menghadapi pasien dianggap sebagai indikator ketidaksiapan Indonesia menerapkan tatanan normal baru.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai pemerintah sedang ingin membangun komunikasi publik untuk memberikan angin segar kepada para pebisnis. Di sisi lain, mengenalkan masyarakat dengan budaya baru hidup normal sejak dini juga penting agar kebijakan bisa berhasil diterapkan. Berkaca pada pengalaman, banyak kebijakan pemerintah yang sia-sia karena diambil dengan gegabah dan tidak direncanakan dengan matang. "Jadi, memang semua harus disiapkan. Kalau infrastruktur tidak siap, masyarakat tidak siap, ya enggak ada gunanya, hanya wacana saja," ucap dia.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, membenarkan bahwa pemerintah memang menggencarkan kampanye tatanan normal baru agar tak asing di masyarakat. Harapannya, begitu kebijakan ini dilaksanakan, masyarakat bisa lebih cepat beradaptasi. "Kira-kira begitu," ujar dia.
MAYA AYU PUSPITASARI | VINDRY FLORENTIN
Berwacana Hidup Baru
Rencana menjalani kehidupan “normal baru” di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mengemuka dalam tiga pekan terakhir. Semuanya berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19.
7 Mei
Presiden Jokowi
“Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.”
13 Mei
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani
"Kita harus realistis untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 hingga ditemukan vaksin atau terjadi herd immunity dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat."
15 Mei
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
"Nanti kita akan hidup new normal. Tidak ada lagi ‘cipika-cipiki’ sampai vaksinnya ditemukan."
18 Mei
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
“Pak Presiden menekankan kita bersiap siaga menjalani kehidupan normal baru. Kita berada dalam situasi yang beda dari normal sebelumnya.”
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
“Kita harus berdamai dengan corona karena kita enggak pernah tahu kapan corona berakhir. Masak kita harus bersembunyi begitu terus.”
21 Mei
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa
"Kami akan lihat dalam dua minggu ke depan, mana daerah yang bagus untuk menjadi contoh ‘kehidupan normal baru’."
24 Mei
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate
"Produktif dan aman saat pandemi dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun menjadi normal baru dalam keseharian kita."
25 Mei
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang
"Yang kami tunggu bukan hanya new normal dari sisi protokol kesehatan, tapi juga new normal dalam konteks usaha atau bisnis."
26 Mei
Presiden Jokowi
"Kami ingin TNI-Polri ada di setiap tempat keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan."
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir
"The new normal ini akan butuh waktu 4-5 bulan ke depan. Jadi, enggak bisa langsung jadi.”
RUSMAN PARAQBUEQ
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
