Pemerintah Pusat meminta Pemda ikut berperan menekan lonjakan penularan virus Corona

Perbesar

Penutupan kawasan wisata Monumen Nasional di Jakarta, 25 Desember 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah pusat menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menangani lonjakan pasien Coronavirus Diseases 2019 di sejumlah daerah seusai libur Natal dan tahun baru.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan langkah mitigasi itu seperti meminta pemerintah daerah menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit serta mendorong mereka menerapkan pemba
Epidemiolog memprediksi akan terjadi lonjakan kasus hingga 2 kali lipat pada Januari mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pemerintah pusat menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menangani lonjakan angka pasien Coronavirus Disease 2019 di sejumlah daerah setelah libur Natal dan tahun baru. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan langkah mitigasi itu antara lain meminta pemerintah daerah menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit serta mendorong mereka menerapkan pembatasan publik.

Selain itu, kata Nadia, lembaganya meminta pemerintah daerah melakukan screening kepada pelaku perjalanan, membatasi tempat wisata, memperkuat protokol kesehatan, dan memberikan peringatan kepada pelanggar protokol kesehatan serta melakukan kajian epidemiologi jika terjadi lonjakan kasus. “Kami meminta rumah sakit membuka ruang rawat inap dan ICU baru, mendorong RSUD menambah ruang gawat, menambah tempat isolasi terpusat, dan membuka tenda darurat bila diperlukan,” katanya, kemarin.

Sesuai dengan data Kementerian Kesehatan, terdapat enam provinsi dengan tingkat keterisian rumah sakit untuk pasien Covid-19 melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di atas 65 persen. Keenam daerah itu adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Adapun tiga dari enam provinsi ini memiliki tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien corona di atas 70 persen yang menjadi batas aman.

Ketiga provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan tingkat keterisian rumah sakit mencapai 78 persen serta Yogyakarta dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 72 persen per 20 Desember lalu. Adapun rasio keterisian rumah sakit di Jawa Tengah sebesar 58 persen, Jawa Timur sebesar 65 persen, dan Sulawesi Selatan sebesar 38 persen. Data itu sesuai dengan laporan daerah ke Kementerian Kesehatan per 13 Desember lalu

Selain itu, ada enam kabupaten dan kota yang juga membutuhkan intervensi khusus karena tingkat keterisian rumah sakit yang sudah tinggi sesuai dengan data pada 22-26 Desember lalu. Keenam daerah itu adalah Bandung, Jawa Barat; Sleman, Yogyakarta; Jember, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah; Makassar, Sulawesi Selatan; dan DKI Jakarta. Kondisi terparah terjadi di Kota Bandung dengan rasio keterisian unit perawatan intensif (ICU) mencapai 98 persen dan tempat tidur ruang isolasi sebesar 89 persen.

Di samping intervensi ke daerah, pemerintah pusat juga mewaspadai masuknya varian baru virus corona dari Inggris, yang sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk Singapura dan Australia. Jenis baru virus ini menular lebih cepat dibanding varian terdahulu, sehingga berpotensi mempercepat lonjakan kasus.

Karena itu, pemerintah pusat melarang kedatangan warga negara asing ke Indonesia selama 14 hari mendatang, terhitung mulai 1 Januari 2021. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat kabinet terbatas, kemarin.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, memprediksi akan terjadi lonjakan kasus 1,5-2 kali lipat dari kasus terkonfirmasi mingguan saat ini pada pertengahan Januari mendatang. Kondisi ini patut diwaspadai karena kapasitas pelayanan kesehatan sudah berada di fase merah. Solusinya, pemerintah menambah kapasitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. “Ini semua harus ditambah dan diestimasi sampai Juni 2021, waktu yang diharapkan sudah ada vaksin aman, efektif, dan halal,” katanya.

Menurut Miko, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini diterapkan terbukti tidak berhasil melandaikan penularan virus. Karena itu, ia meminta pemerintah melupakan sejenak kepentingan ekonomi serta lebih memfokuskan energi dan anggaran dalam urusan kesehatan. “Penanggulangan Covid-19 ini lebih utama dibanding pemulihan ekonomi. Ekonomi tak akan tumbuh selama masih ada Covid-19,” ujarnya.

Adapun epidemiolog dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerapkan karantina wilayah untuk mengendalikan wabah. “PSBB transisi tidak efektif mencegah penularan,” kata Syahrizal.

ROBBY IRFANY | IMAM HAMDI | EGI ADYATAMA | DIKO OKTARA