Pemilu 2019, Polri Sebut Yogya dan Solo Rawan Konflik Komunal

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyebut DIY Yogyakarta dan Solo menjadi daerah yang rawan terjadi konflik komunal saat pelaksanaan Pemilu 2019. "Sebab, sejumlah konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap terjadi di dua wilayah tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di Jakarta, Jum'at, 1/3.

Berita terkait: Pemilu 2019, Kapolri: Pileg Lebih Rawan Konflik dari Pilpres

Menurut Dedi, selain rawan konflik komunal, Yogyakarta dan Solo juga rentan konflik yang disebabkan oleh politik identitas. "Yang mengarah pada intoleransi."

Untuk itu Polri telah mengantisipasi beragam konflik yang kemungkinan terjadi di dua daerah tersebut. Polri mengambil langkah preventif dan penegakan hukum bila peristiwanya terjadi dan ada tersangkanya.

Sebelumnya, Polri juga telah memetakan 10 Kepolisian Daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi pada pelaksaan Pemilu 2019, yakni Polda Maluku Utara, Polda Metro Jaya, Polda NTT, Polda Papua, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Papua Barat, Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pemetaan Polri, pada Pemilu 2019 ini, potensi ancaman yang acap kali terjadi adalah protes atau unjuk rasa antara massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Karena antar pendukung itu militansinya cukup tinggi," kata Dedi.