Penggugat Lahan Kebun Bibit DKI Diduga Rekayasa Bukti

Berbekal girik tadi, Ali meminta penjelasan hak atas tanah milik adat nomor C kepada Endang pada 11 Mei 2015. Endang merespons dengan menerangkan bahwa girik tersebut tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng.

Melalui kuasa hukum, mereka lantas melaporkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI ke Bareskrim Polri pada Juni 2015 dengan tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin. Bareskrim, pada 5 Maret 2016, meminta Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengukur dan memetakan lahan kebun bibit. Alasannya, lahan yang diklaim Ali diduga tumpang-tindih dengan lahan kebun bibit milik Dinas.

"Dari pengukuran itulah Ali jadi tahu mana batasan lahan, dan itu dijadikan materi gugatan ke pengadilan," tutur Fadjar.

Ali bahkan menggunakan surat keterangan Lurah Endang tadi sebagai bahan menggugat Dinas. Ternyata hakim sangat mempertimbangkan bukti-bukti yang disodorkan penggugat dengan alasan girik Ali lebih kuat daripada girik milik Dinas. Girik itu dianggap resmi karena tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. "Apabila ada girik yang tidak tercatat di kelurahan, administrasi terhadap girik itu cacat," begitu bunyi salinan putusan Pengadilan.

Menurut Fadjar, girik milik Dinas autentik. Jika riwayat jual-belinya diurutkan, girik yang dimiliki Dinas tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. "Girik Dinas Kehutanan itu asli dan asal-usulnya jelas."

Endang belum menjelaskan alasan menerbitkan surat tersebut. Panggilan telepon Tempo tak direspons. Pertanyaan via pesan elektronik hanya dibaca. Adapun istri Ali, Aisyah, mengatakan suaminya sedang tidur dan belum bisa diwawancarai. "Bapak lagi sakit," ujarnya, kemarin.

Sekretaris Dinas Kehutanan DKI, Uus Kuswanto, menyayangkan tindakan Endang. Mestinya dia lebih dulu bertanya kepada Dinas sebelum meneken surat. "Surat keterangan itu membuat aset kami terancam melayang."

Tindakan Endang pun diusut. "Sudah diperiksa," ucap Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat DKI, Nirwani Budiati. GANGSAR PARIKESIT

Modus Menggangsir Aset DKI

Pelbagai cara ditengarai dilakukan penggugat untuk menguasai lahan aset pemerintah DKI Jakarta. Salah satu modus yang dipakai oleh para penggugat adalah memalsukan dokumen kepemilikan.

Rabu lalu, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan sertifikat hak milik dengan tersangka Sudarto dan tujuh ahli waris Ukar bin Kardi. Bermodalkan dokumen yang diduga palsu, Sudarto bersama ahli waris menggugat lahan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur seluas 2,7 hektare.

Berikut ini pelbagai macam modusnya:
- Bekerja sama dengan pegawai pemerintah DKI Jakarta "memburu" aset yang berpotensi digugat.
- Memanfaatkan kelemahan dokumen pemerintah DKI, misalnya banyak tanah yang belum bersertifikat atau hanya memiliki fotokopi kepemilikan.
- Bekerja sama dengan lurah untuk menerbitkan surat keterangan bahwa lahan yang diakui penggugat tercatat di Buku Leter C kelurahan.
- Bekerja sama dengan internal pengadilan untuk menetapkan dokumen fotokopi dan yang diduga palsu menjadi alat bukti.

Berdasarkan catatan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, setidaknya ada 22 bidang tanah yang sedang digugat ke pengadilan. Sebagian terancam lepas karena kalah di pengadilan negeri, banding, atau kasasi. Berikut ini beberapa lahan yang bermasalah dan terancam lepas:
- 7,4 hektare tanah kebun bibit milik Dinas Kehutanan di Srengseng, Jakarta Barat. Ditengarai penggugat menggunakan girik palsu.
- 2,7 hektare tanah Samsat Jakarta Timur. Penggugat diduga menggunakan sertifikat hak milik palsu.
- 25 hektare tanah untuk Waduk Situ Rawa Rorotan, Jakarta Timur. Salah satu pihak yang mengklaim melaporkan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendarwan, ke polisi atas tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin. Teguh kini berstatus tersangka. GANGSAR PARIKESIT | TIM INVESTIGASI TEMPO