Manuver Penjabat Kepala Daerah Memenangkan Prabowo-Gibran

BELASAN penjabat kepala daerah mengirimkan pesan kepada Djohermansyah Djohan pada pekan-pekan terakhir menjelang Pemilihan Umum 2024. Kepada mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, mereka mengeluh telah dipaksa ikut memenangkan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Gibran.

“Mereka masing-masing mendapat target pemenangan,” kata Djohermansyah saat ditemui Tempo di rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024. Para kepala daerah itu bertugas di berbagai pulau, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Djohermansyah bercerita, penjabat kepala daerah mengaku mendapat instruksi untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, saat proses pencalonan. Order itu datang dari pejabat yang berbeda-beda. Informasi ini juga dibenarkan oleh dua pejabat di lingkaran Istana yang mengetahui proses penunjukan penjabat kepala daerah.

Misalnya ada kolega Djohermansyah yang mendapat instruksi langsung dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada pula yang mendapat perintah dari petinggi Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya diminta memenangkan Prabowo-Gibran, mereka pun diharuskan “tegak lurus” dengan Jokowi. “Mereka khawatir dicopot kalau tak satu komando dengan Presiden,” ucapnya. 

Dampaknya, penjabat kepala daerah bermanuver memenangkan Prabowo-Gibran. Misalnya di Sumatera Utara. Lima pejabat di dua kabupaten/kota di provinsi itu bercerita, penjabat kepala daerah kerap mengumpulkan kepala dinas untuk membahas pemenangan Prabowo-Gibran. Dalam berbagai pertemuan itu, para kepala dinas dilarang membawa telepon seluler.

Narasumber yang sama bercerita, mereka diminta mengarahkan anak buahnya agar memilih Prabowo-Gibran. Para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat. Jika menolak tugas tersebut, mutasi adalah ganjarannya.

Seorang pejabat di badan kepegawaian daerah salah satu kota di Sumatera Utara bercerita, pada Januari 2024 ia diminta atasannya menyisir arah dukungan pegawai negeri sipil. Fokusnya pada pegawai yang tak mendukung Prabowo-Gibran. Dari hasil penyisiran tersebut, narasumber itu diperintahkan memutasi lebih dari 50 pegawai. 

Informasi serupa didapat oleh bekas Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dari sejumlah mantan bawahannya. “Ada yang mengaku ditekan dengan kasus hukum jika tidak mendukung dan ikut memenangkan pasangan nomor urut dua,” kata politikus Partai NasDem itu melalui sambungan telepon, Senin, 5 Februari 2024.