Saya Tidak Paham Logistik

Saya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat hanya tiga bulan, Mei 2013 hingga Agustus 2013. Saya tidak sempat mengurusi pengadaan. Waktu saya sangat singkat, ya. Proses pengadaan itu panjang dan bertahun-tahun. Saya tidak masuk ke situ. Saya waktu itu lebih concern ke bidang latihan, pembinaan satuan.

Apakah benar ada pemberian komisi dari perusahaan mitra PT Dirgantara Indonesia dalam setiap proyek pengadaan kepada TNI Angkatan Darat?

Dan pastinya saya juga sudah tidak ingat.

Pengacara Irzal Rinaldi Zailani, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto:

Tjoetjoe Sandjaja Hernanto./kai.or.id

Jualan Pesawat Tidak Mudah

KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga Irzal Rinaldi Zailani berperan sentral dalam suap PT Dirgantara Indonesia kepada pejabat di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Ia meneken 20 kontrak proyek pengadaan pesawat dan helikopter saat menjabat Kepala Divisi Pemasaran PT Dirgantara. Pengacara Irzal, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menjelaskan duduk perkara besel itu kepada wartawan Tempo, Linda Trianita dan Riky Ferdianto, di kantornya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober lalu.

Klien Anda mengatur suap?

Bahwa perusahaan mitra PT Dirgantara Indonesia punya hubungan baik dengan pejabat di kementerian dan lembaga, itu wajar. Soal indikasi suap ke pejabat, itu bukan urusan klien saya.

Tapi ada kuitansi aliran dana PT Bumiloka Tegarperkasa kepada Irzal untuk para pejabat?

Klien saya tidak tahu soal kuitansi itu. Nama klien saya dicatut. Saya juga baru dengar ada keterlibatan sejumlah perusahaan lain untuk menampung dan menyalurkan uang. Dalam pemeriksaan Irzal tak pernah ditanyakan.

Mengapa PT Dirgantara melibatkan perusahaan mitra?

Mereka dipilih bukan karena lelang. Saat itu PT DI tidak punya duit. Jualan pesawat tidak mudah. Perusahaan negara ini hampir ambruk karena pailit. Maka dipilih opsi menggandeng perusahaan mitra. Cara ini berhasil menyelamatkan PT DI. Ini praktik yang lazim dalam bisnis kedirgantaraan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pelibatan mitra mengandung unsur korupsi. Tanggapan Anda?

Kerugian yang dipersoalkan KPK itu adalah imbalan bagi perusahaan mitra. Mereka berhak mendapatkan bagian itu karena diatur dalam kontrak perjanjian kerja sama. Karena mereka yang bekerja mencarikan pembeli produk PT DI. Kalau ada aliran uang kepada pejabat kementerian atau lembaga, itu kan bukan uang PT DI, tapi uang perusahaan mitra.

Bagaimana soal tuduhan kerugian negara hingga Rp 300 miliar akibat tindakan Irzal?

Besar sekali tanggung jawab klien saya? Irzal itu hanya pelaksana teknis, jabatannya kepala divisi penjualan. Tugas tambahannya adalah asisten direksi. Dia ini pelaksana tugas, bekerja atas dasar perintah direksi dan aturan perusahaan. Tidak fair kalau KPK melimpahkan semua dosa kepada klien saya. Bagaimana dengan atasannya, perusahaan mitra, dan penerima suap?