Di Balik Dukungan Kepala Desa

Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah ini menyatakan, jika tidak ada larangan tersebut, spanduk Jokowi 3 Periode akan memenuhi Istora GBK. Asri Anas juga memastikan anggota Apdesi mendukung Jokowi terus menjabat setelah masa kepemimpinannya yang kedua berakhir pada 2024.

Penjelasan Asri Anas itu berbeda dengan informasi yang diperoleh Tempo. Beberapa pengurus Apdesi mengatakan larangan pemasangan spanduk itu justru datang dari seorang menteri Kabinet Kerja. Bahkan menteri itu meminta dua spanduk tentang Jokowi yang telanjur terpasang di Istora dicabut. Kedua spanduk itu bertulisan “Kepala Desa se-Indonesia Setia Bersama Presiden Ir Joko Widodo” dan “Ir Joko Widodo Bapak Pembangunan Desa Indonesia”.

Tapi kedua spanduk itu tak jadi ditanggalkan karena dipertahankan seorang menteri lain. “Akhirnya spanduk yang sudah dipasang tidak dicopot,” kata anggota Apdesi itu.

Beberapa pengurus Apdesi mengatakan Luhut-lah yang menjadi penggerak acara silaturahmi nasional itu. Sejak awal, pengurus Apdesi berkali-kali bertemu dengan Luhut untuk membahas acara tersebut. Sumber lain di kalangan Dewan menyampaikan hal yang sama. 

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, membantah tuduhan bahwa Luhut berada di balik gema Jokowi 3 Periode di Istora. Jodi mengatakan usul itu merupakan inisiatif para kepala desa yang merasakan perbaikan selama masa kepemimpinan Jokowi. “Ini inisiasi dari akar rumput. Bukan model para elite politik saling kunjung atau silaturahmi,” kata Jodi.

Ia mengatakan panitia mengundang Luhut dalam acara itu karena sikap mantan Kepala Staf Kepresidenan ini dianggap cocok dengan para kepala desa, yaitu tidak banyak berteori dan berfokus pada eksekusi. “Kebetulan, tadi di pertemuan Apdesi meminta kesediaan Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina,” kata Jodi.

Silaturahmi Nasional ini dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa orang anggota Kabinet. Selain Menteri Luhut, ada Menteri Desa A. Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno. Luhut didaulat sebagai keynote speaker dalam acara itu.

Agenda Jokowi 3 Periode merupakan kelanjutan ide penundaan Pemilu 2024 yang digelindingkan tiga ketua umum partai pro-pemerintah sejak Februari lalu. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Meski menyatakan patuh pada konstitusi, Presiden Jokowi tak menampik gagasan itu.

Kepala Desa Siempat Rube II, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, Alfared Padang, mengakui banyak kepala desa yang mendukung Jokowi melanjutkan pemerintahan pada periode berikutnya. “Pembangunan di era Jokowi terlihat dari bawah sampai atas,” kata Alfared.

Kepala Desa Cihujan, Kabupaten Lebak, Banten, Bedah Marwiyah, mendukung Jokowi maju kembali sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Ia bersama sejumlah kepala desa sudah menyampaikan dukungan itu kepada Ketua Apdesi, Surta Wijaya. “Asal ada aturan kalau Pak Jokowi memang masih layak memimpin tiga periode,” katanya.

Silaturahmi Nasional Apdesi, di Istora GBK, Jakarta, 29 Maret 2022. Dok. BPMI Setpres/Kris

Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi, Intsiawati Ayus, mengatakan tidak ada yang salah dari aspirasi tersebut. “Sah-sah saja semuanya. Tapi kan semua tergantung di DPR (untuk amendemen UUD 1945),” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Riau itu.

Apdesi juga bersiap mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 Periode, tapi batal. “Dia (Luhut) melarang, malah. Ketemu saja dilarang,” kata Surta Wijaya.

Surta sendiri sejak awal sudah bersiap menyuarakan dukungan Jokowi 3 Periode ketika diberi kesempatan berpidato. Tapi ia urung menyuarakannya. “Saya enggak berani ngomong. Tadi saya sudah mau teriak tiga periode, dilarang semua,” katanya.

Meski gagal mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 Periode, Apdesi akan menggelar deklarasi setelah Lebaran nanti. Mereka akan memasang spanduk dukungan di banyak daerah. “Lihat aja abis Lebaran, Sabang sampai Merauke berkibar itu,” kata Asri Anas.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan semua pihak semestinya memegang penuh komitmen pembatasan masa jabatan presiden dan tidak tergoda untuk mengubahnya dengan dalih apa pun. “Sekali saja ada pembenaran atas perpanjangan masa jabatan, hal itu akan membuka kotak pandora pelanggaran konstitusi dan kesewenang-wenangan kekuasaan lainnya,” kata Titi.

Menurut Titi, ketika perpanjangan masa jabatan presiden maupun agenda Jokowi 3 Periode berhasil dilakukan, hal itu akan diikuti upaya pembungkaman suara rakyat. Misalnya, pemilihan presiden hingga kepala daerah akan didorong agar dilakukan lewat pemilihan tidak langsung.

IMAM HAMDI | FAJAR FEBRIANTO