Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEKAN lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggugat bekas presiden Soeharto dan sejumlah pejabat Orde Baru. Tuduhannya, Soeharto dan pejabatnya telah sengaja menangkapi dan menghukum para aktivis gerakan prodemokrasi yang menentang Orba.
Dalam gugatannya, Non Tri Purwaningsih dari tim hukum PRD menggugat sejumlah nama selain Soeharto, misalnya bekas Panglima ABRI Feisal Tanjung, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, Menteri Penerangan Harmoko, Kepala Kepolisian RI Dibyo Widodo, Komandan Kopassus Syamsir Siregar, Mayor Jenderal TNI Zacky Anwar Makarim, Jaksa Agung Singgih, dan Panglima Kodam Jaya Sutiyoso.
Para tergugat dianggap telah mengambinghitamkan puluhan aktivis PRD sehingga mereka ditangkap, diburu, dianiaya, dan dihukum pascaperistiwa 27 Juli 1996. Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu, ditunda gara-gara tidak semua kuasa hukum tergugat hadir. Sementara itu, kasus penyidikan peristiwa 27 Juli dalam sidang koneksitas pekan lalu sudah sampai pada pemeriksaan tersangka dari sipil dan militer.
***
DUGAAN korupsi di Yayasan Darma Putra Kostrad akan terus diusut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tyasno Sudarto memberikan jaminan untuk terus mengungkap skandal yang memalukan korps baret hijau itu. Jenderal Tyasno tidak sekadar mengumbar janji. Kamis pekan silam, ia mengadakan pertemuan dengan Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat pimpinan Mayor Jenderal Djoko Subroto dan Tim Badan Pemeriksa Keuangan yang dikomandani Laksda (Purn.) I Gede Artjana untuk membahas penggelapan duit lebih dari Rp 150 miliar di tubuh kesatuan elite tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen F.X. Bachtiar menjelaskan bahwa kedua tim pemeriksa memberikan temuan-temuan yang mereka peroleh kepada Jenderal Tyasno. Selanjutnya, dalam pertemuan yang dijadwalkan pekan ini, tim pemeriksa akan mencocokkan hasil penelusuran seputar dugaan korupsi di yayasan milik Kostrad itu dengan tim akuntan publik dan keuangan TNI Angkatan Darat.
Jika hasil penelusuran menunjukkan keterlibatan perwira Angkatan Darat, kata Brigjen Bachtiar, ada kemungkinan pihaknya akan membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk kasus Kostrad ini. Sampai kini, sejak peristiwa ini dibongkar mantan Panglima Kostrad Letjen Agus Wirahadikusumah, awal Juli lalu, baru Asisten Logistik Kostrad Kolonel CPLA Tanjung dan Kepala Keuangan Kostrad Kolonel CKU Fahmi Firdaus yang telah dinonaktifkan dari kesatuannya. Direksi Mandala Airlines tengah menjalani pemeriksaan. Sebuah ujian untuk Pangkostrad baru, Mayjen Ryamizard Ryacudu.
***
SERANGAN terhadap markas tentara dan polisi terjadi lagi di Aceh. Sepanjang malam, Rabu lalu, pos polisi di Simpangteritit, Aceh Tengah, diberondong senapan mesin dan dibakar habis. Tak lama kemudian, serangan yang hampir sama terjadi di Markas Komando Rayon Militer Kecamatan Bandar, Janarata.
Meski sempat terjadi baku tembak antara TNI dan kelompok penyerang, tak ada korban jatuh. Komandan Daerah Militer 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel Rochana, sudah minta bantuan polisi. Namun, Kepala Polres Aceh Tengah, Superintenden Misik Natari, belum bisa memastikan secara jelas pelaku kedua aksi tersebut.
***
KEBAKARAN di kilang pengolahan minyak Balikpapan II milik Pertamina menyebabkan bahan bakar minyak (BBM) kosong di beberapa tempat. Di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, sepanjang pekan lalu, terjadi antrean di stasiun pompa bensin umum. Selain kendaraan bermotor, masyarakat berbondong-bondong membawa jeriken untuk membeli bahan bakar. Sukri, orang Makassar yang ikut antre, berkata, "Saya mendengar kabar persediaan bensin hanya untuk tiga hari saja. Wah, repot."
Menurut Kepala UPPDN VII Pertamina, Santoso Djojokusumo, kebutuhan BBM di Sul-Sel dalam kondisi normal, yaitu 34.500 kiloliter premium, 44.600 kiloliter solar, dan 28.000 kiloliter minyak tanah dalam sebulan. Sedangkan persediaan pada 19 unit depo Pertamina saat ini tinggal 3.450 kiloliter premium, 1.486 kiloliter solar, dan 2.979 kiloliter minyak tanah. "Tapi Pertamina akan berusaha mencukupi kebutuhan masyarakat luas. Apalagi kapal tanker yang mengangkut bensin dari Balikpapan juga sudah siap merapat," ujar Santoso. Kelangkaan BBM juga terjadi di lima kabupaten Nusatenggara Timur.
***
TANRI Abeng dihadirkan sebagai saksi dalam lanjutan sidang perkara pencairan dana Bank Bali, Kamis pekan lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terdakwa Wakil Ketua BPPN Pande Lubis. Bekas Menteri Negara Pendayagunaan BUMN itu mengakui adanya pertemuan pada 16 Agustus 1999 di rumah bekas presiden B.J. Habibie yang membahas pencairan klaim piutang bank itu.
Dalam sidang tersebut, Tanri membantah keterangan Wakil Bendahara Partai Golkar, Marimutu Manimaren, tentang dana Rp 200 miliar yang diberitakan diterimanya dari pencairan dana yang hampir Rp 1 triliun itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo