Peristiwa

Eros Djarot, sahabat kesayangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, nyaris terjegal kemungkinannya menjadi ketua baru partai berlambang banteng itu.

Eros memang sudah bertekad serius mencalonkan diri sebagai ketua umum PDI-P dalam Kongres I, yang akan berlangsung di Semarang dua pekan mendatang. Tapi, diam-diam, langkah Eros diganjal oleh Roy B. Janis dan Santaya—dua tokoh yang dikenal dekat dengan Taufiq Kiemas—dengan alasan yang sepele: administratif.

Di Konferensi Cabang PDI-P Jakarta Selatan, pekan lalu, Roy dan Santaya mencabut kartu anggota Eros. Menurut mereka, kartu Eros menyatakan dia berdomisili di Jakarta Timur, sementara KTP Eros menerangkan berdomisili di Jakarta Pusat. Dengan itu, menurut mereka, Eros tak bisa mewakili Jakarta Selatan. Alhasil, nama Eros dicoret dan tidak bisa menghadiri kongres di Semarang, termasuk pencalonan dirinya sebagai ketua umum.

Keruan saja, Eros berang. Berangkat dari kejengkelan, Eros datang ke kantor DPP PDI-P, Kamis lalu, dan meminta penjelasan pencoretan namanya. Kedatangan Eros diterima Sekjen Alex Litaay, yang mengatakan masalahnya sudah selesai. "Kartu anggota Eros tidak bermasalah. Ia boleh hadir di Semarang," kata Litaay.

Dalam pertemuan itu, Megawati sempat berada di kantor DPP Lentengagung. Sayang, Eros tidak berhasil bertemu Mega, yang segera pergi menghadiri acara kenegaraan kunjungan Mahathir Mohamad. Di situ, Eros menuntut diselenggarakannya dialog dengan orang-orang DPP yang menjegalnya sebagai utusan kongres di Semarang.

Jarum jam pengusutan kasus 27 Juli terus bergerak maju. Setelah menetapkan Sekjen PDI Buttu Hutapea dan Alex Widya Siregar sebagai tersangka, Selasa lalu Mabes Polri menerbitkan surat perintah penahanan atas diri Buttu Hutapea.

Buttu resmi ditahan Polri setelah diperiksa tim penyidik bentukan Kapolri Rusdihardjo. Status tersangka Buttu sesuai dengan surat panggilan tim penyidik dan pemeriksaanya dilakukan langsung oleh Wakil Direktur Reserse Umum, Kolonel Makbul, di lantai II Mabes Polri. Buttu ditahan dengan sangkaan melakukan tindak penganiayaan dan pembakaran.

"Surat penahanannya sudah turun, tapi kami keberatan karena pertimbangannya lebih politis," kata Pangkalis Pieter, pengacara Buttu. "Kalau alasannya untuk memperlancar penyidikan, saya yakin klien saya tidak akan melarikan diri," ia menambahkan.

Menurut Pangkalis, kasus 27 Juli adalah kasus kompleks yang sarat dengan muatan politis. Namun, dia menyatakan kecewa karena Polri berat sebelah, hanya melihat kasus ini sebagai perbuatan kubu Soerdjadi cs. Menurut dia, ada keterlibatan kalangan nonsipil dalam peristiwa itu.

Bayangkan. Suatu malam di lampu merah yang sepi, mobil Ketua DPR Akbar Tandjung digedor paksa orang-orang bersenjata tajam. Tapi, laiknya tokoh Dirty Harry di film-film detektif Hollywood, raut wajah ketua DPR ini dingin saja. Cepat tangannya merogoh pinggang di balik jasnya. Dan kini Akbar-lah yang menyeringai dengan pistol penuh peluru di tangan.

Itu tak mustahil terjadi bila anggota DPR diizinkan memegang senjata api, seperti yang sedang diperdebatkan sekarang.

Adalah anggota Komisi II DPR, Yulius Usman, dari PDI-P yang pertama melempar bola polemik ini. Saat dengar pendapat dengan Kapolri, minggu lalu, ia mengusulkan agar anggota DPR diizinkan memegang senjata api. Alasannya, saat ini timbul rasa tidak aman di kalangan anggota. Itu terjadi menyusul pembunuhan terhadap anggota DPR Tengku Nashiruddin, penembakan ruang kerja salah seorang anggota, dan terakhir percobaan pembunuhan yang menimpa Wakil Ketua MPR, Matori Abdul Djalil.

Atas permintaan itu, Kapolri Letjen Rusdihardjo menyatakan, hal itu bisa saja dipenuhi. "Sebenarnya, anggota DPR memang memenuhi syarat," katanya. Tetapi, ia meminta permohonan tersebut diajukan kolektif. Senjata itu nantinya menjadi inventaris DPR. "Pemilikannya berganti kalau anggota DPR juga berganti," ujar Kapolri.

Tetapi, tidak lantas hasrat anggota dewan untuk bisa menenteng pistol itu akan gampang terlaksana. Di kalangan anggota sendiri, usulan itu dianggap kurang tepat. Anggota BP MPR, Theo Sambuaga, malah yakin cara itu hanya akan memunculkan berbagai persoalan baru. "Bayangkan jika 500 anggota MPR dan 200 anggota DPR memegang senjata api. Wah, pasti tambah kacau negara ini," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Pakar hukum dan hak asasi manusia, Mulya Lubis, malahan menganggap usulan itu aneh. "Pembacokan atas Matori itu malah konsekuensi dari mulai dibebaskannya pemilikan senjata api," ia menegaskan. Ia yakin bahwa izin itu akan lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.