Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan mundurnya waktu pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI dari 2022 ke 2024 tidak bisa disimpulkan sebagai upaya mengganjal Gubernur Anies Baswedan maju pemilihan gubernur (Pilgub) DKI berikutnya.
Sebab, menurut dia, ratusan kepala daerah terdampak dengan aturan Pilkada serentak secara nasional pada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terlampau sepele, remeh-temeh, dan tidak relevan menurut saya dikaitkan dengan hanya ingin menjegal Anies," kata dia saat dihubungi, Senin, 11 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adi menuturkan sejumlah kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur tak bisa lagi bertarung di 2021 atau 2022. Tak hanya Anies, tapi juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Menurut dia, kebijakan Pilkada serentak pada 2024 adalah untuk kepentingan rezim. "Tapi itu mengorbankan rezim demokrasi Pilkada kita secara langsung dan itu dikritik oleh kita-kita sampai sekarang," jelas dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap Anies berbohong soal Pilgub DKI yang mundur dari 2022 ke 2024.
Dia menekankan agar Anies tidak membangun narasi seolah-olah pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Dalam keterangan tertulisnya, Prasetio melampirkan dua konteks. Pertama pernyataan Anies Baswedan soal kampanye ketika berbicara di acara PAN di Bali. Kedua pendapat relawan Anies, Geisz Chalifah, bahwa jagoannya tak bisa lagi memperpanjang masa jabatan lantaran Pilkada DKI diundur ke 2024.
Baca : Prasetio Minta Anies Baswedan Stop Bohong, Politikus Gerindra: Ketularan Giring?
Foto 
