Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia menjadi aktor utama dalam mengkampanyekan tatanan normal baru atau new normal di media sosial. Analisis Drone Emprit menunjukkan kluster kampanye yang dilakukan jaringan Divisi Humas Polri mendominasi percakapan yang menyoal new normal. "Sepertinya jaringan kepolisian itu dipakai dan dikerahkan untuk membantu pemerintah," kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam diskusi virtual, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam temuannya, Fahmi menyebutkan jaringan kepolisian dalam berkampanye sebelum ada isu new normal sudah paling bagus dibanding kementerian atau lembaga lain. Kementerian Kesehatan, sebagai pemimpin penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), malah tidak terlalu kuat dalam melakukan kampanye. "Saya tidak lihat ada kluster dari Kementerian Kesehatan, dan kementerian lain malah tidak terlalu kuat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga tidak tampak," ucap dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari analisis Drone Emprit tentang percakapan di media sosial, ada empat kluster yang aktif berbincang soal new normal dalam kurun 16 Mei hingga 8 Juni, yakni jaringan kepolisian, media, publik yang pro-oposisi, dan publik yang pro-pemerintah. Tarung tagar di media sosial centang perenang. Tapi kampanye yang dilakukan oleh jaringan kepolisian membentuk kluster paling gemuk dibanding kluster lainnya. Tagar yang paling banyak diunggah oleh jaringan ini ialah #TataKehidupanBaru dan #DisiplinPolaHidupBaru.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan wajar jika Kepolisian RI paling getol berkampanye soal normal baru, karena selama ini dijadikan garda terdepan untuk penindakan kedisiplinan masyarakat. Selama masa pembatasan sosial berskala besar, misalnya, tugas Polri di lapangan terlihat sangat signifikan. Tak hanya memberi sanksi, Polri juga bertugas memberikan edukasi untuk menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. "Jadi, wajar kalau polisi ini cukup agresif dan aktif karena ini salah satu yang diandalkan dalam menanggulangi corona dan menegakkan new normal," katanya.
Lepas dari tugas Polri dalam masa pandemi, Adi menambahkan, Polri memiliki jaringan yang sangat luas hingga ke daerah. Luasnya jaringan Polri itu terlihat dari masyarakat yang mulai bisa mengandalkan akun Humas Polri di media sosial untuk mencari tahu informasi kemacetan atau kecelakaan. Ia menduga Divisi Humas Polri diberi mandat khusus untuk aktif berkampanye di media sosial dengan memanfaatkan jaringannya. "Humas kepolisian dalam hal-hal seperti ini cukup aktif dan informatif," ujar Adi.
Meski begitu, Adi menilai, pemerintah seharusnya juga meningkatkan kinerja humas di kementerian lain. Sebab, menurut dia, kampanye yang masif perlu dilakukan oleh semua jajaran pemerintah. "Kemenkes (Kementerian Kesehatan) enggak terlihat. Gugus tugas hanya suguhkan angka. Padahal, kalau dilihat tugasnya, polisi hanya lebih ke aturan teknis. Tapi hal yang sifatnya kebijakan ada di kementerian," katanya.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono, irit komentar ketika ditanya ihwal aksi kampanye normal baru yang dilakukan timnya. "Polri berbuat baik saja terhadap semua orang," ujar dia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membantah adanya mandat khusus yang diberikan kepada Polri untuk mengkampanyekan new normal. Ia mengatakan semua kementerian diminta aktif berkampanye lewat semua lini yang ada. "Kalau polisi menggunakan jaringannya, alhamdulillah sudah dijalankan. Tapi ini kampanye semua. Alhamdulillah kalau polisi sudah efektif," kata dia.
MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo