Kepemimpinan Luar Negeri Inklusif yang Semu

Memang, hakikat politik luar negeri adalah perpanjangan kepentingan di dalam negeri. Namun Indonesia selama ini dikenal karena pemikirannya yang mencerahkan, menciptakan narasi baru dalam memaknai kejadian di dunia, sehingga bukan hanya kepentingan Indonesia yang tercapai, stabilitas politik dan ekonomi global pun dapat terjaga. Kita tak hanya membicarakan “saya” atau mengajak “mari meningkatkan hubungan”, tapi juga menawarkan cara di tengah situasi yang tidak pasti dan bahkan penuh permusuhan.

Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, misalnya, menawarkan pembentukan forum negara Pasifik Barat dan poros Indonesia-India-Cina, menghidupkan kembali solidaritas Asia-Afrika, serta membuka komunikasi luas dengan negara-negara Timur Tengah. Kemelut di Poso, Sulawesi Tengah; Aceh; dan Papua mendorong Gus Dur menyuarakan prinsip pluralitas, kemanusiaan, dan reformis dari Indonesia dalam pergaulan global.

Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengedepankan prinsip “seribu teman” dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa aktif melakukan aneka shuttle diplomacy di ASEAN untuk menunjukkan implementasi pertemanan dalam situasi permusuhan. Marty juga memperkenalkan ide dynamic equilibrium di tengah persaingan negara-negara besar yang memanas di Asia melalui ASEAN.

Tradisi diplomasi Indonesia yang aktif ini vakum selama era Jokowi. Pada masa itu, Indonesia memilih aktif menjadi tuan rumah dan event organizer, tapi defisit narasi dan gagasan yang dapat mendorong pencapaian target pembangunan Indonesia serta pemajuan perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Diplomasi Indonesia terjebak dalam serangkaian acara seremonial yang sedikit jejak dampaknya setelah acara berlalu.

Prabowo menawarkan program unggulan Asta Cita sebagai cara bersolidaritas. Tantangannya adalah mengaitkan Asta Cita dengan aliran politik pemimpin dan kepentingan negara lain. Amat wajar bila kemudian ada diplomat asing yang menyimpulkan bahwa Presiden akan cepat merespons negara yang mendukung pembiayaan makan bergizi gratis.

Pelembagaan Politik Luar Negeri

Prioritas dan strategi Prabowo Subianto yang belum jelas menyebabkan pelembagaan politik luar negeri Indonesia tidak terarah. Misalnya bergabung dalam BRICS, tidak melulu rapat. Anggota BRICS lemah dalam bidang infrastruktur yang belum merata serta teknologi dan sumber daya manusia yang senjang. Tingkat korupsinya pun tinggi dengan ruang fiskal terbatas, penghargaan hak asasi manusia rendah, dan birokrasi yang belum teratur.

Saat Indonesia masuk ke BRICS, standar hubungan industrial yang selama ini dipupuk di Indonesia bisa dipangkas. Bisnis yang masuk ke Indonesia berpotensi didominasi perusahaan yang sulit memenuhi standar penanganan keluhan pekerja ataupun keselamatan kerja. Karena industrialisasi Indonesia belum baik, kita harus menegosiasikan produksi untuk rantai pasok yang dikuasai BRICS saja karena Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak bekerja sama dengan anggota BRICS. Thailand dan Vietnam—yang kini berstatus mitra BRICS—bisa makin berjaya karena masih bisa berkilah untuk masuk ke rantai pasok Barat sambil menunjang rantai pasok BRICS.

Indonesia harus menanggung akibatnya jika anggota BRICS lain mengalami tekanan ekonomi-politik karena format BRICS berbeda dengan Asia-Afrika. BRICS mengupayakan perdagangan antaranggota menggunakan mata uang lokal. Artinya, kualitas barang dan keamanan transaksi harus dijamin supaya pelaku pasar kita tidak rugi.

Saat ini Kementerian Luar Negeri belum bisa menempatkan dirinya dalam gerak langkah Presiden. Selain karena Kementerian terkejut diberi tiga wakil menteri—padahal Menteri Luar Negeri Sugiono selalu menunggu arahan Presiden—inisiatif Kementerian membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan belum bisa menindaklanjuti oleh-oleh perjalanan Prabowo ke BRICS, APEC, G20, India, Rusia, Tiongkok, dan lain-lain. Meskipun Donald Trump di Amerika Serikat membabi buta merugikan Indonesia, Kementerian belum bereaksi. Posisi Duta Besar RI untuk Amerika masih kosong dan begitu pula kursi Sekretaris Jenderal, yang mengkoordinasi kerja-kerja lintas direktorat dan menyusun program. Instruksi pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen berdampak pembatasan proses negosiasi tindak lanjut di level kementerian.

Inklusif yang Semu

Jadi, meskipun Prabowo Subianto merasa nyaman bergaul di tingkat internasional, dampaknya bagi Indonesia belumlah nyata. Jika boleh memberi label, Prabowo adalah pemimpin yang menciptakan ilusi inklusif (illusory inclusiveness). Ia ingin melibatkan banyak pihak dalam proses politik, tapi dalam praktiknya justru bersifat eksklusif.

Ilusi inklusif itu diindikasikan oleh keinginan melibatkan banyak pihak tapi tanpa manajemen kepemimpinan politik luar negeri yang efektif dan efisien. Tambahan tiga Wakil Menteri Luar Negeri memperlebar jurang antara konsep dan implementasi. Jurang itu sulit dijembatani karena pola kepemimpinan dan keputusan yang berbeda dengan tradisi, standar, dan protokoler yang selama ini dijalankan.

Seratus hari kepemimpinan Prabowo belum cukup untuk mengevaluasi politik luar negeri secara keseluruhan. Namun tak dapat diabaikan bahwa tindakan dan keputusan Prabowo menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara analis dan diplomat negara sahabat. Satu yang pasti, Indonesia membatasi keterlibatan aktor-aktor nonnegara, seperti akademikus dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, dalam diplomasi. Situasi tersebut akan menyulitkan para birokrat dan diplomat karena selama ini politik luar negeri Indonesia dipuji negara lain juga berkat keterlibatan aktor-aktor nonnegara. ●