SCBD Versi Tanah Abang Terkendala Lahan

JAKARTA – Pembangunan Transit Oriented Development di Tanah Abang tak sebatas penataan integrasi antarmoda transportasi publik. Pemerintah DKI Jakarta, melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya, tengah menuntaskan penyusunan masterplan dan pembebasan lahan untuk menyulap kawasan pasar itu serupa Sudirman Central Business District (SCBD).

“Jadi Sentra Primer Tanah Abang. Mudah-mudahan, masterplannya segera selesai dan bisa diajukan ke pemerintah DKI,” kata Direktur Pengembangan Perumda Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, kepada Tempo, kemarin.

Pengembangan TOD Tanah Abang menjadi SPTA berawal dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2014. Gubernur saat itu, Joko Widodo, menugaskan Sarana Jaya mengembangkan satu kawasan perdagangan terbesar di Ibu Kota tersebut. Tapi, lebih dari lima tahun, Perumda Sarana Jaya belum juga bisa memulainya karena harus membebaskan 13,3 hektare dan 27,26 hektare yang digunakan dalam proyek ini. “Sudah hampir 1 hektare telah berhasil kami bebaskan,” kata Indra.

Menurut dia, persoalan lahan menjadi berbelit karena kawasan tersebut dimiliki ratusan orang dan perusahaan. Kata dia, Sarana Jaya harus memeriksa legalitas semua dokumen dan berkas kepemilikan lahan. Setelah itu, badan usaha milik daerah tersebut melakukan pendekatan dan penawaran kepada para pemilik satu per satu. “Kalau dalam dua tahun bisa selesai, pembangunannya akan cepat juga selesainya,” ujar Indra.

Hingga saat ini, Sarana Jaya baru selesai membangun sebagian sistem integrasi moda transportasi di Tanah Abang. Dalam proyek PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) di Stasiun Tanah Abang tersebut, Sarana Jaya menyumbang pembangunan kanopi di muka stasiun hingga Jalan Jatibaru Bengkel. Mereka juga membangun halte besar bagi pelaju yang ingin menunggu bus dan mikrobus Transjakarta. “Nanti akan ada perkantoran, hotel, dan fasilitas TOD lainnya. Masih kami godok semuanya,” kata Indra.

Sebelumnya, Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Pinontoan, mengatakan perusahaan pelat merah tersebut memiliki target memulai proyek senilai Rp 1,1 triliun tersebut pada 2022. Menurut dia, mereka bersama Perumda Pasar Jaya akan mengubah Pasar Tanah Abang Blok G menjadi gedung multifungsi dengan 19 lantai. Blok G rencananya akan menjadi gudang atau pusat logistik perdagangan yang terhubung secara elevated dengan Kereta Api Logistik di Stasiun Tanah Abang.

Selain itu, kata Yoory, perusahaannya juga akan membangun banyak jembatan layang panjang yang menghubungan sejumlah titik strategis, yang meliputi stasiun, pasar, museum, dan rumah susun. Sarana Jaya akan menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk mengembang perhotelan, rumah makan, dan perkantoran. “Dalam tiga tahun bisa selesai, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur lebih dulu,” kata dia.

Yoory dan Indra satu suara saat menyebutkan penyelidikan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian terhadap kasus dugaan pencucian uang di Sarana Jaya tak akan mengganggu proyek Sentra Primer Tanah Abang. Meski demikian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai DKI harus menetapkan pejabat pelaksana tugas dirut agar semua proyek Sarana Jaya tetap berjalan.

Menurut Gembong, sejumlah proyek Sarana Jaya akan terhambat jika kepolisian terus memeriksa dan memanggil Yoory sebagai saksi dalam kasus pengadaan aset dalam proyek rumah hunian down payment nol rupiah. “Selain pekerjaan, juga untuk citra baik BUMD,” kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS