Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

PSI Dorong DKI Mulai Kaji Ide Penggabungan Jabodetabek Jadi Provinsi Jakarta Raya

Politikus PSI mendukung ide Wali Kota Depok soal penggabungan Jabodetabek jadi satu Jakarta Raya. Bisa mengatasi masalah sistemik.

13 Juli 2022 | 23.43 WIB

Sejumlah karyawan perkantoran berjalan saat jam masuk kerja di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta dibatalkan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perbesar
Sejumlah karyawan perkantoran berjalan saat jam masuk kerja di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta dibatalkan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PSI turut menanggapi ide pembentukan Provinsi Jakarta Raya yang terdiri atas wilayah yang mencakup jabodetabek. Usulan penggabungan daerah penyangga ke DKI Jakarta ini, mencuat lagi setelah disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai usulan penggabungan wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi Jakarta Raya yang disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris bisa mengatasi masalah sistemik.
 
"Saya pikir ini usul yang menarik untuk kita perbincangkan lebih jauh," kata Anggara, Rabu, 13 Juli 2022. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selama ini, kata dia, integrasi kebijakan menjadi masalah di Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya. "Padahal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) adalah kesatuan kawasan megapolitan yang permasalahannya saling terkait," katanya.
 
Walaupun bisa jadi solusi mengatasi permasalahan sistemik seperti kemacetan, banjir dan pengelolaan sampah, dia mengatakan, usulan ini harus dibahas secara komprehensif.
 
"Pastinya untuk mewujudkan usul ini butuh diskusi panjang dan menyeluruh. Harus diperhatikan juga aspek peraturan perundang-undangannya," katanya seperti dikutip dari Antara.

Dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang banyak menginisiasi perbincangan terkait hal ini. "Karena kita pusat ekonominya," kata dia.
 
Anggara menilai perumusan gagasan tentang Jabodetabek setelah perpindahan Ibu Kota Negara harus dimulai pemerintah daerah dari sekarang terlepas dari siapa pemegang kewenangannya.
 
"Gagasan harus didiskusikan antarpemda Jabodetabek dari sekarang karena yang paling paham permasalahan ya para pemda ini walaupun kewenangan perubahannya ada di pusat," kata Anggara.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya.
 
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris setelah meninjau pemotongan kurban di Jalan H Icang, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Minggu (10/7).
 
Menurut Idris, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung. Ia juga menyebutkan peran satu gubernur untuk penggabungan wilayah itu.
 
"Masalah banjir, masalah apa bisa selesai semua. Kalau satu gubernur Jakarta Raya," ujar dia yang juga membenarkan bahwa Depok ingin masuk Jakarta.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus