Q! Film Festival Tanpa Izin

JAKARTA - Meski telah digelar selama sembilan kali, Q! Film Festival, yang digelar tiap tahun, tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, yang berwenang mengeluarkan izin pertunjukan temporer, tidak pernah menerima permohonan penyelenggaraan festival.

"Saya tidak pernah menerbitkan izin festival film itu," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budiman, Rabu lalu. Izin pertunjukan temporer yang dikeluarkannya idealnya berpasangan dengan izin lulus sensor Lembaga Sensor Film Indonesia dan izin keramaian dari polisi karena melibatkan khalayak ramai.

Q! Film Festival memang gratis dan tidak masuk pajak hiburan. Namun, kata Arie, sudah sepatutnya penyelenggara festival mengajukan izin, meski diakuinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai kapasitas menghentikan pertunjukan itu karena penonton tidak dipungut biaya.

Q! Film Festival, yang digelar mulai 24 September hingga 3 Oktober 2010, memutar film-film kisah cinta lesbi, gay, biseks, dan transgender di sepuluh tempat di Jakarta. Di antaranya di Pusat Kebudayaan Prancis Centre Cultural Francais, Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Institut, dan Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis.Festival film itu diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI) karena menyebarkan pornografi (lihat boks). Selain di Jakarta, Q! Film Festival akan hadir di beberapa pusat kebudayaan asing di Malang, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, dan Surabaya.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, sependapat dengan Arie. Film-film yang akan diputar di Q Festival belum diserahkan ke Lembaga Sensor Film. Padahal, Jero mengatakan, setiap film yang diputar untuk dikonsumsi publik harus melalui seleksi lembaga sensor. Sensor, Jero Wacik menerangkan, sudah menjadi rumus tetap sebelum film diputar untuk umum.

Jero membantah sensor akan mematikan festival-festival film luar negeri. Di Berlin, kata Jero, ia pernah meminta film Indonesia diserahkan dulu ke lembaga kontrol film di Berlin sebagaimana aturan di negara itu. "Di sini, ikuti aturan Indonesia."

Menteri Kebudayaan meminta Kementerian Luar Negeri menegur kedutaan-kedutaan besar yang terlibat dalam pagelaran Festival Q Film. "Sudah saya minta Deplu (untuk menegur) kemarin. Tapi sepertinya sudah berhenti (tak diputar) semua," katanya seusai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, kemarin.

Ketua Panitia Festival Q Film, John Badalu, tidak menjawab kontak Tempo. Begitu juga dengan Manajer Operasional Festival Q Film, Putri. "Saya juga heran, kenapa mereka menutup diri," kata Atika Suri Fanani, Media Relasi CCF Selasa lalu. Namun, melalui laman resmi Q! Film Festival, www.q-munity.org, mereka menyatakan akan tetap memutar film sesuai rencana.

"Bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan ide kami, kami mendorong mereka untuk menyalurkan pendapat mereka melalui forum diskusi atau festival serupa yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide tanpa paksaan," papar penyelenggara dalam pernyataannya. Q-Munity juga tetap melanjutkan pemutaran film karena dukungan dari sejumlah pihak, seperti Kontras, Arus Pelangi, Gaya Nusantara, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Jurnal Perempuan, Ratna Sarumpaet Crisis Center, Human Rights Watch New York, Berlin Film Festival, dan pihak-pihak lainnya. DWI RIYANTO AGUSTIAR | HERU TRIYONO |NALIA RIFIKA | ENDRI K

FPI Perkarakan Festival

Ketua FPI DKI Jakarta, Salim Alatas, didampingi kuasa hukum FPI, Munarman, melaporkan Q-munity, penggelar Q! Film Festival, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya kemarin. Salim menyatakan laporannya perihal upaya penyebaran materi pornografi, terutama dalam laman Q! Film Festival. "Kami membawa bukti berupa (rekaman) CD, juga foto-foto," kata Salim.

Menurut dia, rekaman-rekaman film itu menunjukkan beberapa materi pornografi. Rekaman film didapat FPI dari penayangan trailer film yang dipublikasikan melalui laman Q! Film Festival. "Ada adegan bugil, persetubuhan antarsesama laki-laki. Itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat kita."

FPI menentang pelaksanaan Q! Film Festival karena bertema percintaan sesama jenis dan juga transgender, yang akan digelar di sejumlah pusat kebudayaan asing di Jakarta. Film itu dinilai bertentangan dengan moral masyarakat. EZTHER LASTANIA