Rakyat Biasa Harus Berkerumun dan Berebut untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid-19

Perbesar

Petugas membawa vaksin Moderna yang tiba di Kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, 13 Agustus 2021. ANTARA/Stenly

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Masyarakat di pelbagai daerah harus berjibaku agar bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Hal ini berbeda dengan sejumlah pejabat yang telah menerima vaksinasi dosis ketiga dengan mudah.
Padahal ketentuannya, vaksin booster saat ini hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan.

JAKARTA — Berbeda dengan sejumlah pejabat yang telah menerima vaksin dosis ketiga dengan mudah, masyarakat di pelbagai daerah harus berjibaku agar bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19. Ada yang sudah mendaftar dan antre, tapi kuota habis. Bahkan, ada penyelenggaraan vaksinasi yang berubah rusuh akibat kekurangan kuota vaksin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Susah payah masyarakat mendapatkan vaksinasi Covid-19 di antaranya terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Mereka berbondong-bondong mendatangi Lapangan Lasinrang, Selasa lalu. Mereka datang untuk mendaftarkan diri menjadi penerima vaksin dosis pertama. Namun mereka kesulitan mendapatkan vaksinasi lantaran kuota terbatas.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seorang warga Pinrang, Kadir Mustamin, mengatakan dia bersama dua anaknya datang untuk mendapatkan vaksinasi pada pukul 07.30 Wita dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga. Vaksinasi dijadwalkan dimulai pukul 08.00 Wita. “Tapi pukul 11.00 Wita baru buka, itu pun tak ada pelayanan,” kata pria berusia 57 tahun ini kepada Tempo, kemarin.

Ketika sudah menyetor berkas-berkas ke petugas, Kadir dan anak-anaknya tak jadi divaksin lantaran terjadi kerusuhan yang membuat petugas di lapangan berlarian. Sabtu pekan lalu, Kadir bersama anaknya juga telah mendatangi salah satu puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Namun dia juga gagal mendapatkan vaksinasi. Padahal saat itu ia disuruh menunggu oleh petugas kesehatan. “Kata petugas, sudah habis kuotanya. Hanya 14 orang di puskesmas itu yang dilayani. Ini ada pilih kasih,” ujar dia.

Di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, seorang siswa pingsan setelah divaksin. Siswa itu bernama Dea Yasmin Nabila, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkalan. Ia tampak lemas dan pucat ketika disandarkan ke tiang pendopo dan ditunggui oleh ibundanya. Ibu Dea, Dewi Susilowati, mengatakan ia dan anaknya berangkat menuju lokasi vaksinasi sejak pukul 06.00. Namun baru mendapat giliran vaksinasi sekitar pukul 08.30 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar vaksinasi bagi pelajar sekolah menengah pertama dan SMA dalam memperingati Bulan Bakti Pramuka. Vaksinasi dilakukan di Pendopo Pratanu. Ratusan siswa hadir ke lokasi dan sebagian besar diantar langsung oleh orang tuanya.

Dewi menduga anaknya mengalami kelelahan akibat menunggu antrean vaksinasi yang lama, sehingga pingsan, meski sudah sarapan. “Kalau pingsan karena takut jarum suntik, tidak mungkin, karena anak saya sering suntik,” kata dia, kemarin.

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di Sidoarjo, Jawa Timur, 15 Agustus 2021. ANTARA/Umarul Faruq

Masalah vaksin dosis ketiga atau booster ini mencuat ketika video obrolan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Video yang kini telah disunting itu sebelumnya berisikan obrolan para pejabat bahwa mereka sudah mendapatkan vaksin booster. Para pejabat itu di antaranya adalah Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Isran Noor dan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Prantara Santosa. Tempo juga berupaya mendapatkan konfirmasi dari juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun mereka belum merespons.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menegaskan, vaksin Moderna sebagai booster hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan. Menurut Maxi, Kementerian juga telah tiga kali mengeluarkan surat edaran ihwal prioritas vaksin booster ini.

Maxi mengimbau agar para pejabat publik memahami prioritas pemberian booster bagi para tenaga kesehatan. Ia mengingatkan, nakes merupakan garda terdepan yang berhadapan dengan pasien Covid-19. “Kami mengimbau supaya itu tolong. Apalagi pejabat, ya, harus paham yang harus diprioritaskan tenaga kesehatan,” kata Maxi setelah rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama Komisi Kesehatan DPR menyatakan ada kendala distribusi vaksin di daerah. Ia menyampaikan, pada awalnya semua vaksin didistribusikan melalui dinas kesehatan provinsi, tapi ditemukan keterlambatan distribusi sampai ke dinas kesehatan kabupaten dan kota. “Ada yang pembagiannya juga tidak merata, sehingga akhirnya kami coba mengubah langsung masuk ke kabupaten dan kota,” kata dia, kemarin.

Cara baru ini juga masih mengalami masalah. Budi Gunadi menjelaskan masalahnya adalah fasilitas di kabupaten dan kota tak sebanyak di provinsi. Ia menyebutkan ada masalah posisi politis. Awalnya, Menteri Kesehatan enggan menyebutkan apa yang dimaksud dengan masalah posisi politis. Namun politikus Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, menyebutkan ada masalah distribusi vaksin jika gubernur berasal dari partai A, tapi bupati dan wali kota di bawahnya berasal dari partai yang berbeda. Budi Gunadi mengiyakan masalah itu.

Demi mengatasinya, pemerintah akhirnya menggandeng TNI-Polri untuk melakukan vaksinasi. Hasilnya, kata Budi, target sejuta dosis vaksinasi per hari bisa tercapai. “Masalah tadi yang sensitif diucapkan. Kami melakukan (kerja sama) dengan TNI-Polri karena mereka tidak berpolitik. Yang kami perintahkan sampai ke ujung. Yang penting buat saya adalah percepat pelaksanaan vaksinasi,” imbuh Budi Gunadi.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Mohamad Subuh, mengatakan dinas kesehatan tidak pernah mempermasalahkan siapa yang melakukan vaksinasi, hanya ia meminta pelaporan dan perekaman data masuk ke sistem teknologi informasi milik dinas kesehatan.

Namun permasalahan yang paling utama adalah distribusi dari kabupaten dan kota ke fasilitas kesehatan. “Dari kabupaten dan kota ke fasilitas kesehatan ada yang berjalan kaki, berkuda, dan lain-lain. Harus bangun cold chain system yang bisa mempertahankan kualitas (vaksin) tersebut,” kata dia dalam rapat bersama Komisi IX DPR, kemarin.