Reputasi PAN, Kalah Pilpres lalu Ikut Gerbong Pemerintah

Perbesar

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Oktober 2019. BPMI Setpres/Rusman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PAN akhirnya bergabung ke koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo.
PAN memang memiliki catatan sebagai partai yang sangat pragmatis.
Perilaku politik pragmatis PAN ini juga terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki reputasi enteng masuk gerbong kekuasaan meski sebelumnya kalah dalam pemilihan presiden. Absahnya PAN bergabung dengan koalisi pemerintah, yang ditandai dengan ikut pertemuan bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu malam lalu, kian menguatkan rekam jejak itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pemilihan presiden 2019, partai yang dibidani Amien Rais ini berseberangan dengan gerbong pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Belakangan, Amien Rais tidak akur dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan mendirikan kendaraan politik baru Partai Ummat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebaliknya, PAN, yang memiliki pemilih kultural dari mayoritas berbasis massa Muhammadiyah, mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Setelah dua tahun berada di luar pemerintahan, PAN kini berhimpun ke koalisi pemerintah.

Peneliti politik dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura, menyatakan PAN memang memiliki catatan perjalanan politik sebagai partai yang sangat pragmatis. "PAN kerap kalah dalam pemilihan presiden, dan kemudian enteng saja bergabung ke gerbong pemerintah,” kata Charles kepada Tempo, kemarin.

PAN telah mengumumkan bergabung ke dalam koalisi pemerintah. PAN bahkan telah diajak rapat oleh Presiden Joko Widodo bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi pemerintah.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan PAN merupakan anggota baru dalam gerbong mereka. "Sahabat baru koalisi dihadiri oleh Pak Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) didampingi Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno," tutur Johnny.

Charles Simabura mengingatkan, pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, PAN memilih bergabung ke pemerintah. Partai ini menempuh jalan politik seperti itu setelah kalah mengusung Amien Rais sebagai calon presiden. "Pada periode kedua SBY, PAN bergabung sejak awal ke pemerintah dan mendapat posisi dua menteri," tutur Charles.

Pada Pemilu 2014, PAN berada di luar kekuasaan karena pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Tak lama setelah itu, PAN memilih bergabung ke pemerintah Jokowi. Ketika itu, mereka mendapat posisi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Asman Abnur.

Sejumlah ketua partai hadir dalam Deklarasi Permanen Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakilnya di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, 14 Juli 2014. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Menurut Charles, masuknya PAN ke koalisi berpotensi merombak struktur kabinet pemerintah. Keputusan ini, kata dia, bakal membuat demokrasi semakin tidak sehat. Apalagi PAN bergabung di tengah munculnya gagasan perombakan Undang-Undang Dasar.

Charles berprasangka buruk agenda tersebut bakal mengakomodasi kepentingan oportunis partai politik. Dengan begitu, mereka membutuhkan dukungan suara mayoritas partai politik, tak terkecuali dari PAN.

Keputusan PAN merapat ke gerbong koalisi pemerintah juga menuai kritik peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro. Ia menyebutkan bergabungnya PAN ke pemerintah membuat koalisi pemerintah bertambah gemuk. Menurut dia, koalisi tambun pemerintah dapat membahayakan fungsi kontrol dan penyeimbang yang seharusnya dijalankan partai oposisi. "Kalau DPR tidak mampu melakukan koreksi dan pengawasan, pasti semua kebijakan pemerintah akan bablas," tutur Siti.

Siti Zuhro berpendapat fungsi check and balances merupakan hal penting karena politik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini mensyaratkan fungsi kontrol oleh partai oposisi.

Kenyataannya, porsi partai oposisi berkurang lantaran PAN memilih bergabung ke pemerintah. Pada Pemilu 2019, PAN memperoleh 9,5 juta atau 6,84 persen suara nasional dan berada pada posisi delapan besar. Saat ini partai oposisi menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada Pemilu 2019 memiliki 11,4 juta suara atau 8,21 persen suara nasional, serta Partai Demokrat dengan 10,8 atau 7,77 persen suara.

Siti Zuhro menganggap langkah PAN sangat oportunistis. Hal itu dibuktikan oleh rekam jejak PAN yang terus mendekati penguasa. Menurut dia, PAN, seperti kebanyakan partai lain, berprinsip bahwa partai berdiri untuk tujuan menjadi penguasa. "Tidak peduli partai besar, menengah, atau kecil, semua itu memang nawaitu mendirikan partai hanya untuk berkuasa,” kata dia.

Ia khawatir bergabungnya PAN ke gerbong koalisi dilakukan pemerintah Presiden Joko Widowo hanya untuk mempermulus rencana mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan untuk memperkecil peluang penolakan dari partai oposisi. Karena itu, ujar dia, partai koalisi perlu diperbesar. Menurut Siti, pemerintah pasti membutuhkan suara mayoritas agar tujuannya tercapai.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan posisi partainya kini tak lagi abu-abu terhadap pemerintah. “Kehadiran Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Rabu malam lalu bermakna partainya bergabung ke koalisi pemerintah,” kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT