Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya menggenjot pembangunan rumah susun di Pondok Klapa Village, Jakarta Timur. Rumah susun ini masuk program perumahan tanpa uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. “Sudah naik ke lantai tiga (dari 20 lantai) atau sekitar 12 persen pembangunan,” kata Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoory menjelaskan bahwa target finishing atau topping off proyek ini dilakukan pada Januari 2019. Sedangkan target selesai total pada Juli 2019. Setelah itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui badan layanan umum daerah menjual hunian tersebut kepada masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sarana Jaya menyerahkan pengerjaan kepada PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor. Proyek dibangun di atas lahan milik Sarana Jaya seluas 1,4 hektare di Pondok Kelapa. Perusahaan milik DKI itu juga yang mengeluarkan dana talangan bagi pemerintah DKI untuk membangun rumah susun Klapa Village. Pembangunan dimulai pada pertengahan Januari lalu.
Menurut Yoory, satu tower yang sedang dibangun tingginya 20 lantai dengan total 703 unit rumah susun. Sarana Jaya membaginya menjadi dua tipe, yakni 503 unit tipe 36 berisi dua kamar seharga Rp 320 juta serta 190 tipe 21 dengan satu kamar seharga Rp 185 juta.
Dalam proyek Klapa Village, Sarana Jaya bertugas menyediakan lahan dan membangun hunian vertikal. Sedangkan calon pembeli akan diseleksi oleh Unit Pengelola Teknis Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera pada Dinas Perumahan Rakyat. Sistem yang sama akan berlaku untuk seluruh lokasi proyek rumah DP nol rupiah lainnya. “So far so good, mohon doa restunya saja.”
Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI, Pan-dapotan Sinaga, mengatakan, setelah peraturan gubernur tentang program DP nol rupiah terbit, Dinas Perumahan harus memastikan sosialisasi mekanisme pembelian rumah berjalan baik. Dia menuturkan, yang jelas masyarakat tetap membayar uang muka meski programnya bernama DP nol rupiah. “Supaya masyarakat tak kebingungan,” ucap politikus PDIP tersebut.
Adapun Ketua Komisi Keuangan DPRD dari Partai Demokrat, Santoso, menyatakan bakal mengkaji ulang usul eksekutif ihwal penggunaan anggaran untuk dana talangan uang muka program tersebut. AVIT HIDAYAT | LINDA HAIRANI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo