Kursi Goyang Sekjen PDIP Setelah KPK Memeriksa Hasto Kristiyanto

MEGAWATI Soekarnoputri mempercepat kepulangannya dari Bali pada Senin sore, 10 Juni 2024. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut batal tinggal lebih lama di Pulau Dewata setelah mengetahui hari itu Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku. Di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Hasto telah menantinya.

Kepada Hasto, Megawati Soekarnoputri menanyakan hasil pemeriksaan hari itu. Setelah mendengar penjelasan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut, Megawati malah tertawa. “Kamu sekarang merasakan seperti saya yang pernah dipanggil polisi,” kata Hasto menceritakan ucapan Megawati kepada Tempo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.

Pada masa Orde Baru, Megawati beberapa kali diperiksa oleh polisi. Misalnya dalam peristiwa pengambilalihan kantor PDI pada 27 Juli 1996. Adapun Hasto diperiksa oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan.

Suap itu bertujuan agar Harun bisa dilantik sebagai pengganti Nazarudin Kiemas, adik ipar Megawati, yang meninggal sebelum hari pencoblosan Pemilu 2019. Hasto ditengarai berperan menghubungkan Harun dengan Wahyu. KPK menangkap Wahyu pada Januari 2020. Harun masih berstatus buron dan Hasto belum menjadi tersangka.

Megawati menaruh perhatian terhadap kasus yang menyeret nama Hasto. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey bercerita, presiden kelima itu pernah mengajak berdiskusi sebelum Hasto diperiksa KPK. Dalam pertemuan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Olly menjelaskan bahwa perkara itu adalah kasus lama yang dibuka kembali oleh KPK.

Kepada Megawati, Olly yang ditemani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa tim hukum PDIP juga telah merekonstruksi kasus tersebut. “Ibu Mega meminta kami memantau perkara tersebut,” tutur Gubernur Sulawesi Utara itu kepada Tempo di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.

Sehari setelah Hasto diperiksa, atau Selasa, 11 Juni 2024, sejumlah pengurus dan tim hukum partai banteng berkumpul di lantai 2 kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Politikus PDIP, Andreas Pareira, menyebutkan pertemuan itu berlangsung hingga dinihari. Andi Widjajanto, politikus PDIP lainnya, mengatakan para peserta mengkaji pemeriksaan Hasto oleh KPK.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyatakan para peserta rapat menduga ada empat alasan KPK memeriksa Hasto setelah empat tahun kasus Harun Masiku terkubur, yakni murni proses hukum, residu dari pemilihan presiden, ada tujuan memecah belah PDIP, atau terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.

“Tapi alasan pertama sepertinya tidak tepat,” ujar Andi, yang juga mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, kepada Tempo, Rabu, 12 Juni 2024. Para peserta yang hadir pun meyakini pemeriksaan Hasto bermotif politik.

Anggota DPR dari PDIP yang juga mengikuti diskusi itu, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan peserta pertemuan pun menduga ada upaya mencopot Hasto sebagai sekretaris jenderal karena dianggap sebagai penghambat komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Megawati. Apalagi belakangan Hasto kerap mengkritik Jokowi dan keluarganya.

Hasto pernah menyebutkan bahwa PDIP tak mau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ada keterlibatan Jokowi. Pada pemilihan presiden 2024, PDIP berseberangan dengan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran. Padahal PDIP ikut memenangkan Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden. 

Sikap PDIP terhadap Jokowi kian keras setelah partai itu menggelar rapat kerja nasional yang berlangsung pada akhir Mei 2024. “Rakernas PDI Perjuangan merekomendasikan agar partai tidak bekerja sama dengan pihak yang melanggar konstitusi,” kata Hasto. 

Para peserta rapat di kantor PDIP pun memetakan keinginan Jokowi dengan adanya pemeriksaan Hasto. Misalnya Jokowi bisa bertemu dengan Megawati. Kemungkinan lain, Jokowi bisa jadi menghendaki agar PDIP mengganti Hasto. Dua peserta rapat mengatakan Hasto diminta berpuasa mengkritik Jokowi hingga pergantian presiden pada Oktober mendatang.

Di luar PDIP, muncul desakan agar partai itu segera mengganti Hasto. Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN), kelompok relawan pendukung putri Megawati, Puan Maharani, meminta Hasto mundur agar tak merusak citra PDIP. Ketua Umum GPMN Daddy Palgunadi mengaku sudah berbicara dengan pengurus PDIP. “Kami memberi masukan,” katanya pada Jumat, 21 Juni 2024.

Sedangkan di lingkup internal PDIP mulai muncul rencana menyiapkan pengganti Hasto jika ia ditahan oleh KPK. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan ada kecurigaan Istana ingin menaruh orangnya sebagai pengganti Hasto. “Ada istilah kuda troya Istana,” ucap Deddy, yang juga orang dekat Hasto.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bila Presiden disebut terlibat dalam urusan internal PDIP. Ia juga menyangkal jika dikatakan ada cawe-cawe Istana dalam pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Saya melihatnya bukan di situ (ada arahan Istana). Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” tutur Moeldoko di kompleks Istana, Kamis, 20 Juni 2024.

Sejumlah politikus PDIP yang ditemui Tempo bercerita, setidaknya ada tiga nama yang muncul sebagai pengganti Hasto, yaitu Andi Widjajanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto.

Andi menampik jika namanya disebut masuk bursa calon Sekretaris Jenderal PDIP. Mantan Deputi Politik Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. itu mengaku tak berpengalaman di partai dan tak pernah menjadi pengurus. “Saya beneran enggak mengerti organisasi partai,” ujar Andi. Sedangkan Ahmad Basarah dan Utut Adianto belum merespons pertanyaan dari Tempo.

Adapun Hasto Kristiyanto mengatakan nama-nama calon penggantinya sudah lama muncul. Ia menduga rencana pergantian itu merupakan upaya memecah belah PDIP. Toh, Hasto sendiri mengaku pernah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Megawati Soekarnoputri pada 2023. Tapi Megawati menolak rencana itu.

Para politikus PDIP yang ditemui Tempo bercerita, pemeriksaan Hasto kian mengungkap faksi-faksi di lingkup internal partai. Menurut mereka, ada dua kubu besar di PDIP saat ini, yaitu kubu Muhammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Prananda, putra Megawati, memiliki pendukung di pengurus partai. Sedangkan Puan menguasai Fraksi PDIP di DPR.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menampik informasi tersebut. “Enggak ada persaingan. Mereka kakak-adik,” ucapnya. Olly menjelaskan bahwa pimpinan fraksi dan komisi di DPR diseleksi oleh pengurus partai, termasuk dia.

Seusai pemeriksaan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku, di kalangan internal PDIP menguat rencana pembentukan posisi baru, yaitu ketua harian. Olly bercerita, usulan itu telah diperbincangkan dalam rapat kerja nasional. Tujuannya membantu Megawati yang usianya kian bertambah. Rencananya posisi itu akan dipegang oleh Puan Maharani. “Nanti akan dibicarakan di kongres PDIP tahun 2025,” kata Olly.