Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jakarta - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho meminta Gubernur DKI Anies Baswedan membuat kajian kemampuan mitigasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 imbas uji pembelajaran tatap muka yang sudah memasuki tahap kedua. "Asumsikan bagaimana jika ada lonjakan dari PTM," kata Teguh, Selasa, 8 Juni 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, pemerintah harus memitigasi potensi lonjakan kasus Covid-19 dari pembukaan sekolah tatap muka seperti halnya relaksasi perkantoran yang tidak patuh protokol kesehatan 50 persen kapasistas. Saat ini, lonjakan kasus pun sudah mulai terjadi imbas libur panjang Lebaran kemarin. "Dampak ikutan mudik lebaran kemarin juga harus diwaspadai."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ombudsman meminta DKI segera menghitung kemampuan rumah sakit rujukan, ketersediaan ICU, tenaga kesehatan, fasilitas pemakaman untuk menghadapi dampak turunan dari pembukaan sekolah.
Teguh mengingatkan, jangan karena dorongan empat menteri khususnya Kemendikbud yang meminta sekolah PTM di bulan Juli, daerah termasuk Jakarta ikut-ikutan menjalankan panduan itu.
"Keempat menteri itu enak, karena mereka hanya menerbitkan panduan, tidak melaksanakan termasuk menangani dampak dari kebijakan panduan mereka. Begitu ada ledakan, yang tanggung jawab daerah lagi," ujar dia.
Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan uji coba tahap kedua sekolah tatap muka mulai hari ini. Uji coba tahap kedua ini dilakukan setelah hasil evaluasi tahap pertama berlangsung baik. Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar-Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan, pilot project sekolah tatap muka dilanjutkan karena tidak ada kasus penularan di sekolah.
IMAM HAMDI