Sepak Terjang Jero dan Jejak Purnomo

WARYONO Karno seperti amblas ditelan bumi. Pria 60 tahun ini sudah tak menginjak kantornya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak Jumat dua pekan lalu. Telepon seluler Waryono juga tak aktif. "Pak Menteri Jero Wacik sampai cari-cari beliau," kata seorang pejabat Kementerian Energi kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Belakangan, kondisi kesehatan Waryono memang melemah. Seorang anggota staf Kementerian menuturkan Waryono sempat ke Singapura untuk mengobati stroke. Namun sumber Tempo punya cerita lain. Ia mengatakan birokrat kelahiran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada 1952, itu lagi mengalami stres berat sehingga memilih menghilang. "Gara-gara KPK menemukan uang US$ 200 ribu di ruang kerjanya," ujar sumber itu Rabu pekan lalu.

Menurut si sumber, Waryono mengakui uang senilai sekitar Rp 2 miliar itu hanya mampir di ruangannya. "Uang itu untuk Pak Jero Wacik." Namun Waryono tak menyebut identitas pengirimnya. Waryono juga mengakui selama ini dialah yang menampung uang kutipan dari rekanan demi membiayai kegiatan sang Menteri.

Sumber tadi mencontohkan, sekali main golf, Jero me­minta dana hingga Rp 50 juta. Pak Menteri biasa bermain golf di kawasan Halim, Jakarta Timur, dua kali sepekan. "Belum lagi kebutuhan yang lain," ucap sumber itu.

Semula Waryono berlagak jadi hero alias pahlawan. Kamis dua pekan lalu, sehari setelah ruang kerjanya digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, ia membantah uang itu jatah untuk Jero. "Ya Allah, ya Rabbi, enggak ada itu. Demi Allah, demi Allah, enggak mungkin itu," ujar Waryono di kantornya sambil buru-buru berlalu. Sekarang, kata sumber itu, "Waryono akan membuka semuanya."

Penggeledahan kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Energi adalah buntut penangkapan Rudi Rubiandini, kala itu Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada Selasa malam dua pekan lalu. Di rumahnya di Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan, KPK menemukan uang US$ 400 ribu di dalam tas hitam dan sepeda motor antik hitam BMW bernomor polisi B-3946-FT.

Uang itu diduga sogokan dari Simon Gunawan Tanjaya, Komisaris PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia. Dari komitmen suap US$ 700 ribu, berdasarkan temuan KPK, sebesar US$ 300 ribu sudah digelontorkan sebelum Lebaran. Sedangkan sisanya diserahkan malam itu. Baik uang US$ 400 ribu maupun sepeda motor diantar oleh Devi Ardi, orang dekat sekaligus pelatih golf Rudi. Buku pemilik kendaraan bermotor BMW pun atas nama Ardi.

Simon dicokok di Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, malam itu juga. Sedangkan Ardi ditangkap sesaat sebelum Rudi. Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sogokan itu diduga untuk memuluskan Kernel dalam lelang penjualan minyak mentah bagian pemerintah sebanyak 400-550 ribu barel kondensat. Kernel didepak dari tender yang pemenangnya diumumkan SKK Migas pada Senin pekan lalu.

Tapi sumber Tempo menyebutkan sejatinya total sogokan untuk pejabat SKK Migas dan Kementerian Energi itu mencapai US$ 8 juta atau sekitar Rp 80 miliar. "Untuk mengegolkan proyek senilai Rp 3 triliun," ujarnya sembari merahasiakan proyek yang dimaksud. Menurut dia, izin dan keputusan atas proyek senilai itu tentu bukan pada level Rudi.

Komisi antikorupsi juga melakukan serangkaian penggeledahan. Di rumah Rudi, misalnya, ditemukan US$ 90 ribu dan Sin$ 127 ribu. Sedangkan dari kediaman Ardi di Pejaten, Jakarta Selatan, didapati US$ 200 ribu. Penggeledahan dilanjutkan esok harinya ke kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, serta kantor Waryono di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Waryono tergolong awet menjadi sekretaris jenderal. Ia melayani tiga menteri, yakni Purnomo Yusgiantoro, Darwin Zahedy Saleh, dan Jero Wacik. Ia menjabat ketika Purnomo, yang kini Menteri Pertahanan, menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2000-2009. Masa tugas Waryono, yang semestinya pensiun pada Januari tahun ini, malah diperpanjang setahun lagi oleh Jero. Sampai muncul anekdot: siapa pun menterinya, sekjennya War­yono.

Tugas sekretariat jenderal adalah menangani segala urusan kementerian, termasuk memenuhi kebutuhan operasional menteri. Mantan pejabat Kementerian Energi mengibaratkan bagian itu sebagai ibu dalam keluarga, sedangkan menteri adalah ayah. "Mau minta duit tentu ke ibu," katanya. Tapi, untuk memenuhi kebutuhannya, sekretaris jenderal tak jarang harus mengumpulkan "donasi" dari rekanan swasta. "Saya enggak mau kalau disuruh jadi sekjen."

Walau Waryono bungkam soal pemberi uang, KPK punya jawabannya. Penyidik Komisi menemukan nomor seri uang dolar yang disita dari tangan Rudi berurutan dengan uang yang ditemukan di ruangan ­Waryono. Artinya, kuat diduga uang itu berasal dari tangan yang sama. KPK pun yakin uang US$ 90 ribu yang disita dari rumah Rudi merupakan bagian dari suap yang digelontorkan menjelang Lebaran. Jika uang sitaan dari ruangan Waryono digabungkan dengan US$ 90 ribu dan US$ 400 ribu hasil operasi tangkap tangan, jumlahnya hampir US$ 700 ribu. Klop!

Itu sebabnya KPK mengagendakan pemeriksaan Waryono. "Mungkin minggu depan dikirim panggilan pemeriksaan sebagai saksi," ucap juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Kamis pekan lalu. Ia berharap Waryono terbuka menjelaskan asal-muasal uang mencurigakan itu. Segepok uang di dalam tas seminar hitam yang ditemukan di ruang kerjanya jelas mencurigakan. Uang operasional lembaga sesuai dengan ketentuan lazimnya sekitar Rp 10 juta dan berupa rupiah.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga meminta Jero membeberkan persoalan ini secara jujur. "Mohon dijelaskan tingkat kewajarannya," ujarnya. Harapan serupa dialamatkan kepada Rudi, yang masih merahasiakan keterlibatan pihak lain. "Tak mungkin korupsi dilakukan seorang diri," kata Johan.

Namun Jero membantah uang US$ 200 ribu sebagai suap untuknya. "Saya enggak tahu mengapa berupa dolar. Barangkali untuk operasional Setjen," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu. "Biarkanlah hukum yang bekerja. Biar diperiksa uang apa itu." Jero juga menampik kabar bahwa ia selalu minta dibiayai main golf oleh Kementerian. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku sudah main golf sejak sebelum menjadi menteri.

Rudi juga menampik anggapan bahwa sebagian duit dari Simon adalah jatah Jero dan Kementerian Energi. "Tidak, tidak," ujarnya sambil menggeleng setelah diperiksa di gedung KPK, Selasa pekan lalu. Ia masih berkeras itu uang gratifikasi dari teman untuknya.

Pengungkapan kasus suap Kernel ibarat "durian runtuh" bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebetulnya, tim KPK sedang getol menelisik dugaan korupsi dalam kebijakan pengalokasian gas untuk industri pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang. Komisi curiga berat mengapa Jero dan Rudi ngotot mengubah sumber alokasi, yang semula dari ladang MDA-MBH di Blok Madura Strait, yang dikelola Husky dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), menjadi dari Lapangan Tiung Biru dan Jambaran-Cendana, yang dikuasai Pertamina EP Cepu.

Dengan perubahan itu, Jero diduga akan membelokkan gas Husky ke perusahaan pembangkit listrik PT Bali Global Transindo, yang ditengarai milik Ketut Suardana Linggih, anggota staf pribadi Jero. Komisi pun mencium aroma tak sedap dari kebijakan Jero. Negara bakal menanggung kerugian. "Kenapa sih mereka keras kepala? Jangan-jangan sudah ada duit yang masuk," ucap sumber Tempo, Senin pekan lalu.

Tak berlebihan kalau Jero-Rudi disebut keras kepala. Untuk mengingatkan Jero, pada Juni lalu, KPK mengundang sejumlah pejabat terkait untuk mendiskusikannya. Hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Rudi Rubiandini, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Industri Primer Muhammad Zamkhani, serta Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo. Jero justru tak hadir. "Jero mengira akan diperiksa KPK," ujar sumber Tempo sambil terkekeh, Rabu pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kembali ditegaskan bahwa gas Husky dialokasikan untuk Petrokimia Gresik.

Komisi lantas menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pasokan gas Husky batal dibelokkan. Hatta dan UKP4 juga mengingatkan Jero via surat. Namun Jero berkeras dengan dalih Husky hanya bisa memasok 85 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) plateau selama sembilan tahun. Harga rata-ratanya minimum US$ 8,88 per juta british thermal unit (mmbtu). Blok Cepu bisa memasok 185 bbtud—billion british thermal unit per day—selama 17 tahun dengan harga US$ 8 per mmbtu. Namun Jero tak menyebutkan ke mana gas Husky yang semula jatah pabrik pupuk akan diarahkan. Sumber Tempo membisikkan, Jero mengerahkan konco-konconya di Kementerian dan SKK Migas guna memuluskan kepentingannya.

Pasukan KPK kemudian menyebar mencari bukti patgulipat. Sadap sana, kuntit sini, kumpulkan dokumen. "Yang terungkap malah suap yang diterima Rudi," kata sumber Tempo di KPK. Tim bahkan mengetahui pertemuan Rudi dan Ardi dengan petinggi Kernel di Singapura medio tahun ini. Lalu diringkuslah tiga tersangka tadi dua pekan lalu.

Komisi lalu mencegah sejumlah pejabat SKK Migas pergi ke luar negeri untuk memuluskan penyidikan kasus Rudi. Mereka adalah Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat Agus Sapto Rahardjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Popi Ahmad Nafis, serta Kepala Divisi Penunjang Operasi Iwan Ratman. Direktur Utama PT Surya Parna Niaga, Artha Meris Simbolon, juga kena pencegahan selama enam bulan.

Larangan melancong ke luar negeri buat para saksi kasus Rudi itu berlaku ­sejak Kamis dua pekan lalu, sehari setelah penggeledahan kantor Waryono. Dokumen Surya Parna kabarnya ditemukan di sana. Johan tak mau membenarkan. Tapi, menurut dia, KPK sejatinya menggeledah untuk mencari dokumen. "Ternyata juga menemukan uang dolar," katanya. Johan buru-buru memastikan aksi itu bukan hasil "nyanyian" Rudi. Ia juga menolak menjelaskan dugaan bahwa Surya Parna adalah bagian dari para penyuap pejabat migas.

Surya Parna Niaga tergolong pemain baru di bisnis distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Perusahaan yang berdiri sejak Juni 2011 ini adalah anak usaha Parna Raya Group milik Marihad Simbolon, ayah­anda Artha. Kelompok usaha ini memiliki beberapa perusahaan migas, termasuk PT Parna Raya.

Seorang mantan petinggi SKK Migas menuturkan, Parna Raya disokong Purnomo Yusgiantoro untuk mendapatkan alokasi gas Husky dari lapangan MBD (Madura Strait) pada 2006. Kala itu Purnomo sudah menjabat Menteri Energi menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. "Operatornya adalah adiknya, Donny Yusgiantoro," katanya.

Menurut dia, Donny menekan pejabat Kementerian Energi agar Parna mendapat alokasi dari Lapangan MBD, padahal pa­sokan gas sebanyak 80 mmscfd sudah habis dibagi untuk PT PGN dan PT Inti Alasindo, masing-masing 40 mmscfd. "Pokoknya, bagaimana caranya Parna harus dapat," ujar sumber itu.

Parna juga sangat sakti. Meski wanprestasi pada tahun pertama mendapat jatah distribusi bahan bakar minyak bersubsidi pada 2012, jatah Parna justru naik dua setengah kali lipat pada 2013. Pada saat itu, Parna sempat empat bulan tak memasok solar yang menjadi kewajibannya.

Ia menerangkan, kadang Donny menyerahkan teleponnya kepada Purnomo ketika sedang berbicara dengan pejabat SKK Migas, yang kala itu bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Jika Donny punya mau, semua tahu bahwa Purnomo yang jadi bekingnya. Akhirnya, Parna mendapatkan alokasi lewat tender jika lapangan MBD dengan best effort bisa menghasilkan cadangan minimal 90 mmscfd.

Kernel, yang diduga menyuap Rudi, disebut-sebut juga sudah lama dekat dengan Purnomo. Restu dari Purnomo penting untuk memuluskan bisnis mereka dan urusan dengan SKK Migas sebagai regulator hulu migas nasional. Kuku pengaruh Purnomo pun masih kuat dan tajam di dunia migas nasional sampai sekarang.

Namun Purnomo menyatakan tak lagi terlibat dalam urusan migas. "Saya ngurusi pertahanan sudah lebih dari pusing. Energi sudah saya tinggalkan empat tahun lalu," ujarnya kepada Prihandoko dari Tempo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu. Ia menganggap kabar mengenai keterlibatannya di bisnis migas sekarang hanya gosip.

Mengenai keterlibatan adiknya, Purnomo kembali menyatakan tak tahu-menahu. "Konfirmasi ke yang bersangkutan," katanya. Adapun Donny belum memberikan penjelasan. Panggilan telepon Akbar Tri Kurniawan dari Tempo kepada kader Partai Golkar itu selalu ditolak.

Johan Budi memastikan kasus penyuapan terhadap Rudi bakal menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus migas yang lebih besar, terutama di SKK Migas, yang mengurusi bisnis migas senilai Rp 20 triliun per hari. Maka pengusutan tak akan berhenti pada tiga tersangka suap Kernel. Apalagi penyidik KPK telah menemukan barang bukti berupa uang dengan jumlah besar dan segepok dokumen yang diambil dari SKK Migas dan kantor Kementerian Energi. "Kami menelisik jaringan dan kaitannya," ujar Johan.

Jobpie Sugiharto, Retno Sulistyowati, Amandra Mustika Megarani, Ayu Prima Sandi, M. Rizki, Subkhan