Pro-Kontra Kelly di Homeland Security

Muhammad Ali masih ingat benar pengalaman pahitnya pada November 2011. Setelah menanti selama dua jam di Bandar Udara Ontario, California, asisten profesor agama Islam Universitas California di Riverside ini diminta keluar dari pesawat. "Screening Anda belum selesai," kata petugas kepada pria asal Indonesia itu.

Ali, yang bekerja di Amerika Serikat sejak 2007 dengan visa izin mengajar, sempat beradu mulut dengan sang petugas. "Saya katakan bahwa saya sudah dua jam menunggu pesawat. Apalagi ada konferensi yang harus saya hadiri tepat waktu," tulisnya kepada Tempo melalui surat elektronik pekan lalu.

Petugas bergeming. Pesawat terbang yang seharusnya ditumpangi Ali ke Atlanta meninggalkannya. Dia pun diminta pindah bandara, yaitu ke LAX di Kota Los ­Angeles. Demi menghadiri konferensi tersebut, Ali mengalah, menempuh perjalanan 70 kilometer atawa satu setengah jam menggunakan taksi menuju Los Angeles. Setiba di LAX, pria 39 tahun itu akhirnya dapat bertolak ke Atlanta dengan maskapai penerbangan yang sama. Untunglah kali ini penge­cekan terhadapnya sudah selesai dilakukan.

Ali hanyalah satu dari ribuan korban profiling—penggunaan karakteristik personal atau pola perilaku untuk menggeneralisasi apakah seseorang melakukan aktivitas ilegal—yang dilakukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Lembaga yang didirikan di masa pemerintahan George Walker Bush pada November 2002 ini merupakan reaksi dari serangan teroris ke menara kembar New York, 11 September 2001. Departemen baru yang bertujuan menjaga warga Amerika di dalam negeri dari berbagai ancaman, terutama teroris, itu memiliki dana luar biasa besar, yaitu US$ 60,8 miliar untuk 2013 atau sekitar Rp 666 triliun.

Demi mengamankan tanah Amerika, Homeland terkenal agresif terhadap para pendatang. Pada 2012, kementerian ini memecahkan rekor mendeportasi imigran dari teritori Abang Sam, yaitu 409.489 orang—total hingga 2014 diproyeksikan mencapai dua juta orang. Jumlah yang ditahan karena alasan keimigrasian juga pecah rekor, yaitu 400 ribu imigran per tahun, yang tersebar di 250 penjara dan tahanan khusus pelanggar imigrasi. Homeland pun ketat mengawasi orang-orang yang bepergian menggunakan pesawat terbang. Seperti diungkapkan Ali, Homeland memiliki daftar nama-nama teroris yang dimulai dengan Muhammad, Ahmed, dan nama-nama Arab lain. "Mereka mengecek apakah nama kita masuk daftar teroris, baru diizinkan ikut dalam penerbangan."

Semua kebijakan ini sah. Kementerian Keamanan Dalam Negeri melandaskan pada putusan Mahkamah Agung 1996 bahwa profiling rasial diperbolehkan jika dirasa perlu. Ini menganulir putusan pengadilan sebelumnya yang menegaskan bahwa setiap warga dengan ras apa pun dapat melakukan kejahatan. Putusan Mahkamah ini bahkan melampaui Amendemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan setiap warga dijamin haknya dari penangkapan dan penggeledahan tanpa surat perintah pengadilan.

Inilah yang membuat usul Presiden Barack Obama menunjuk Komisioner Kepolisian Kota New York, Raymond Walter Kelly, sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri baru menggantikan Janet Napolitano, yang berhenti pada September nanti, mendatangkan kontroversi. Kelly memiliki rekam jejak sebagai orang yang diskriminatif terhadap warga muslim. "Jika Kelly terpilih, saya dan banyak muslim di Amerika Serikat khawatir akan ada kebijakan-kebijakan serupa dan bahkan lebih buruk daripada profiling itu," Ali menegaskan.

Pada Agustus 2011, terbongkar bahwa Kelly membayar banyak informan untuk memata-matai 250 masjid, 12 sekolah Islam, 31 pelajar muslim, dan 256 tempat nongkrong berbagai kelompok etnis di New York. Dokumen para agen NYPD cukup detail merekam kegiatan warga muslim, dari berapa lama mahasiswa muslim salat wajib, siapa saja pengusaha Mesir yang menutup usahanya saat menjalankan kewajiban salat di siang dan petang hari, restoran mana yang menayangkan stasiun televisi Al-Jazeera, hingga siapa saja pengusaha di wilayah Newark yang menjual produk halal dan alkohol. Namun, pada 2012, kepala divisi intelijen kepolisian New York mengakui pengintaian tersebut tidak memberi hasil apa pun.

"Kelly mungkin bahagia dengan posisinya saat ini. Tapi, jika tidak, saya tahu dia cocok­ di Homeland Security," tutur Obama. Ke­pada stasiun televisi MSNBC, Kelly mengaku merasa tersanjung oleh pernyataan Presiden. Tapi ia menolak berkomentar lebih jauh.

Kelly memang kontroversial. Mengabdi selama 43 tahun di NYPD, pria 72 tahun ini dinilai berhasil menata kota yang dulu memiliki tingkat kriminalitas tinggi itu menjadi kota yang jauh lebih aman. Banyak senator memujinya karena telah mengamankan New York dari serangan teroris selama dua periode Kelly mengomandani korps seragam biru. Menurut Senator Kirsten Gillibrand, Kelly bersama badan federal dan negara bagian berhasil menghentikan sedikitnya 14 ancaman teror setelah insiden 11 September di Big Apple. "Pengalaman dan kemampuannya membuat dia layak menempati posisi sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri," ucap politikus Demokrat asal New York itu kepada Politico. Penunjukan Kelly juga didukung oleh anggota Kongres baik dari Demokrat maupun Republik.

Popularitas Kelly sangat tinggi di antara warga Kota New York. Jajak pendapat yang digelar Quinnipiac University pada Januari lalu menunjukkan 75 persen responden mendukung kepemimpinan Kelly. Namun munculnya nama Kelly juga membuat kelompok pegiat hak sipil minoritas Amerika Serikat meradang. Selain memata-matai warga muslim, sejak 2002, Kelly menggelar program diskriminatif bertajuk "Hentikan dan Geledah" terhadap pejalan kaki dan pengendara mobil di New York. Langkah ini dilakukan secara sistematis terutama terhadap warga kulit hitam dan warga keturunan Hispanik.

Sekitar 90 persen warga yang tercokok akibat program ini dibebaskan karena tak terbukti melakukan kesalahan apa pun. Tapi dampak psikologis membebani puluhan ribu penduduk New York setiap tahun, terutama dari kelompok etnis yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan tersebut.

Para aktivis yang berjuang melalui jalur hukum menentang pogram tersebut akhirnya memperoleh kemenangan pada Senin pekan lalu. Hakim federal Shira Scheindlin memerintahkan kepolisian New York menghentikan program tersebut karena, "Program ini nyata-nyata merupakan profiling rasial sehingga melanggar Konstitusi Keempat dan Amendemen ke-14."

Kelly dan Wali Kota New York Michael Bloomberg menentang putusan hakim tersebut. Dalam konferensi pers seusai persidangan, keduanya mengklaim program ini berhasil menurunkan tingkat pembunuhan New York hingga separuhnya. Kelly juga membantah bahwa programnya adalah profiling rasial. "Tuduhan itu tidak berdasar. Ras tidak pernah menjadi alasan seseorang dihentikan di jalan."

Meski Kelly ditentang, karier anak penjual susu itu diprediksi takkan terpuruk jika akhirnya gagal menempati kursi tertinggi Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Bloomberg, yang sudah dua kali berturut-turut menjabat Wali Kota New York, kini dikabarkan membujuk Kelly menjadi penggantinya.

Sita Planasari Aquadini (Huffington Post, Politico, AP, MSNBC)