Serangan Samping Rumah Banteng

SISA hiruk-pikuk pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terserak di kampung nelayan di RW IV, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah nelayan masih mengenakan kaus oblong bertulisan "Laksanakan Konstitusi, Lantik BG" untuk melaut pada Kamis pekan lalu.

Kaus yang sama dikenakan sekitar 2.000 orang yang menyatakan mendukung Budi Gunawan di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara tiga hari sebelumnya. Di bagian bawah kaus tercetak tulisan biru terang: "Kompak, Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi". "Kami dikumpulkan, lalu diajak demo," kata Agustin, warga RW IV Cilincing, kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Agustin mengaku dikumpulkan bersama puluhan orang lain oleh pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kampungnya memang salah satu lumbung suara Joko Widodo sejak pemilihan Gubernur Jakarta hingga pemilihan presiden lalu. Mereka, yang kebanyakan ibu rumah tangga, diiming-imingi jalan-jalan ke pusat Kota Jakarta sembari melihat Monumen Nasional dan Istana Negara. "Biar kalian tahu tempat Jokowi bekerja," ujarnya menirukan ucapan koordinator massa.

Total sekitar 120 orang, termasuk Agustin, berangkat menumpang tiga bus Metro Mini dari Cilincing ke arah Istana di Jakarta Pusat. Setiba di daerah Senen, bus berhenti untuk bergabung dengan kelompok pengunjuk rasa dari wilayah lain. Sembari menunggu rombongan lain, mereka diberi atribut seperti kaus, poster, dan spanduk.

Agustin dan kawan-kawan pun diajari meneriakkan yel-yel menuntut Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. "Saya enggak kenal sama yang mengajarkan yel-yel," kata Agustin. Tepat pada saat mereka berkumpul di "pusat kota", Presiden mengumumkan tidak akan melantik Budi Gunawan. Ia mengajukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kepala Polri.

Kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri memang merembet ke banyak lini. Empat hari setelah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak berselang lama, Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang ditetapkan sebagai tersangka perekayasa keterangan saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Polri juga membuka berkas lama yang berkaitan dengan pemimpin komisi antikorupsi.

Perseteruan dua lembaga ini membuat masyarakat terbelah. Masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi mencegah kriminalisasi terhadap pemimpin dan pegawai KPK. Mereka juga menuntut Budi Gunawan tidak dilantik meski pencalonannya telah disetujui Dewan. Pelbagai unjuk rasa ini mencemaskan markas PDI Perjuangan. Seorang petinggi partai banteng bercerita, partainya perlu membangun opini tandingan dengan menekan Jokowi melalui kekuatan ekstraparlementer.

Persoalannya, mereka sadar PDI Perjuangan merupakan peraih suara terbanyak pada pemilihan umum lalu. Mereka tak ingin turun membawa bendera partai karena khawatir berakibat negatif di mata publik. Apalagi PDI Perjuangan juga merupakan partai pengusung Jokowi. Untuk menyiasati hal itu, pengurus diminta menjaring massa tanpa membawa atribut atau mengatasnamakan partai.

Politikus lain bercerita, petinggi partai banteng meminta anggota mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memerintahkan kader tingkat kecamatan dan ranting menghimpun massa. Aneka jaringan dikerahkan, termasuk organisasi relawan dan alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang kadernya banyak berkarier politik di partai itu. Dua nama yang disebut aktif menggalang aksi adalah Wakil Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Mendapat restu dari petinggi, pengurus partai langsung "turun ke bawah". Sejak akhir Januari lalu, mereka mengumpulkan massa dan menyiapkan logistik demonstrasi. Selain dari Jakarta Utara, massa didatangkan dari Jakarta Timur, daerah pemilihan Dwi Rio. Di Jakarta Utara, salah satu kader yang diminta menjaring massa adalah Masrudin alias Udin Jangkung, Ketua Ranting PDI Perjuangan Cilincing.

Di rumahnya, terpacak besar spanduk anggota Dewan Perwakilan Rakyat PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. "Ada juga koordinator di ranting lain," kata Masrudin. Menurut dia, kader di tingkat ranting dihimpun oleh Ketua PDI Perjuangan Kecamatan Cilincing. Namun dia membantah unjuk rasa ini sebagai perintah resmi partai. "Ini murni aspirasi masyarakat yang mendukung Jokowi," ujarnya.

Dwi Rio Sambodo mengatakan tak pernah ada instruksi resmi partai untuk turun ke jalan. Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengatakan semua kader taat asas partai. Adapun Bambang Wuryanto menyebutkan tak yakin peserta unjuk rasa yang menuntut pelantikan Budi Gunawan merupakan kader partainya. Ia menunjuk jumlah demonstran yang di bawah 10 ribu orang. "Jika ada perintah resmi, partai bisa mengerahkan 100 ribu orang untuk mengepung Istana Negara," ujarnya.

Bambang mengatakan semua kader partai memiliki hak menyampaikan pendapat. Tapi, jika mengatasnamakan partai, menurut dia, semua kader mesti tunduk pada perintah pimpinan. Karena itulah, kata Bambang, tak ada bendera PDI Perjuangan dalam demo mendukung pelantikan Budi Gunawan. "Sekarang belum ada perintah. Kalau ada, kami turunkan berpuluh-puluh ribu," ujarnya.

Di luar struktur partai, sejumlah kelompok pendukung Budi Gunawan, seperti Laskar Rakyat Jokowi dan Laskar Dewa Ruci, memiliki kaitan dengan PDI Perjuangan. Laskar Dewa Ruci dibentuk mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad, kader partai banteng yang kini menjadi terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Jabatan Mochtar tak main-main: Panglima Laskar Dewa Ruci.

Dalam unjuk rasa Senin pekan lalu di depan Istana Negara, Dewa Ruci mendatangkan massa dari Jawa Barat. Direktur LBH Laskar Dewa Ruci Acong Latif mengklaim tak pernah berjejaring dengan aliansi lain. Kesamaan isu yang diusung dia sebut sebagai "pertemuan tak sengaja di lapangan". Acong juga menampik kabar bahwa Mochtar penggerak demonstrasi ini. "Namun kami tetap berkomunikasi dengan senior," katanya.

Organisasi lain yang turut turun ke jalan adalah Laskar Rakyat Jokowi pimpinan Riano Oscha, Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya. Dia membentuk organisasi ini bersama Mochtar Muhammad dengan nama Laskar Jokowi. Tapi, di tengah jalan, mereka pecah kongsi. Mochtar membentuk Laskar Dewa Ruci, sedangkan Riano membentuk Laskar Rakyat Jokowi. Sebelum turun ke jalan, kata Riano, semua aliansi pendukung Budi Gunawan menjalin komunikasi. "Tapi kami tak ada hubungannya dengan partai," ujarnya.

Dwi Rio Sambodo, yang juga menjabat Ketua Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya, mengatakan lembaganya tak pernah mengeluarkan sikap resmi atas isu nasional. Jika ada kader GMNI yang turun ke jalan, Dwi mengatakan, hal itu merupakan inisiatif pribadi alumnus yang terlibat di banyak komunitas. "Saya tak mengatakan tak ada alumnus GMNI yang ikut unjuk rasa. Mungkin saja ada," ujarnya.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan tak pernah memberi perintah kepada kader partainya untuk turun ke jalan. Namun, kata dia, kegiatan menyampaikan pendapat dilindungi konstitusi. "Tapi kami memilih berjuang di parlemen," ujar Hasto.

Wayan Agus Purnomo