Banteng Meradang Kawan Baru Datang

RAPAT lintas kementerian membahas persiapan Konferensi Asia-Afrika ke-60 di Sekretariat Negara pada Selasa malam pekan lalu baru berjalan beberapa saat ketika Luhut Binsar Panjaitan bergegas ke luar ruangan. Kepala Staf Kepresidenan itu meninggalkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang memimpin rapat, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan beberapa menteri.

Dengan mobil Lexus-nya, Luhut melesat ke Istana Merdeka, yang sebenarnya satu kompleks dengan kantor Sekretariat Negara. Menurut seorang petinggi Istana, malam itu Presiden Joko Widodo menugasi Luhut menemui Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberitahukan keputusannya tentang pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehari sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan janji dua pekan sebelumnya, Jokowi akan memutuskan status Budi yang membuat panas suhu politik Indonesia sebulan belakangan. Agar mulus, Jokowi memerlukan dukungan partai-partai di parlemen. "Sebagai Kepala Staf, Pak Luhut memang diberi tugas melakukan komunikasi politik," ujar Andi Widjajanto pekan lalu.

Malam itu juga, kata pejabat yang mengikuti pertemuan Presiden, Luhut meluncur ke Cikeas untuk bertemu dengan Yudhoyono. Misinya jelas: meminta dukungan Presiden Indonesia keenam itu terhadap pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Demokrat memiliki 61 kursi di Senayan.

Mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menemani Yudhoyono bertemu dengan Luhut pada Selasa malam itu. "Saya cuma menghubungkan," kata junior Luhut di TNI Angkatan Darat ini. Dengan alasan bukan pejabat Demokrat, Sudi menolak menceritakan isi pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu.

Di akhir pertemuan, di hadapan Luhut, Yudhoyono menelepon Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan memintanya mengamankan keputusan Presiden. Edhie—biasa dipanggil Ibas—adalah anak bungsu Yudhoyono.

Yudhoyono juga menitip salam untuk Presiden Jokowi. "Hati saya untuk beliau," ujarnya, seperti dituturkan politikus yang mengetahui pertemuan itu. Sehari sebelum bertemu dengan Luhut, Yudhoyono berdoa lewat Twitter agar "pemimpin bangsa ini diberi kekuatan mengambil pilihan yang tepat". Ia menulis, "Di balik prahara ini banyak kisah dan drama yang berkaitan dengan nafsu meraih kekuasaan."

Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya tak akan mencampuri hak Presiden dalam memutuskan Kepala Polri pengganti Jenderal Sutarman itu. "Itu hak prerogatif presiden," ujar mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini. Sjarifuddin memastikan Demokrat tak akan mengusung hak interpelasi jika Jokowi tak melantik Budi Gunawan.

Isu interpelasi atau pemakaian hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat mencuat selama Presiden Jokowi menangguhkan status Budi Gunawan selama menunggu sidang praperadilan. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional berkoar-koar akan memakai hak bertanya kepada presiden itu jika calon Kepala Polri yang sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR pertengahan Januari lalu dimentahkan Jokowi.

Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengatakan hak prerogatif presiden menentukan Kepala Polri itu bukan hak penuh karena terbatasi persetujuan DPR. Menurut politikus Golkar ini, parlemen telah secara bulat menyetujui Budi, yang diajukan Jokowi sebelum menjadi tersangka korupsi di KPK, sebagai Kepala Polri. "Dalam undang-undang dinyatakan seperti itu," ujar Aziz.

Untuk meredam niat gertakan partai-partai oposisi itulah Jokowi mengutus Luhut menjelaskan keputusannya. Orang-orang dekatnya mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pengganti Budi Gunawan itu sudah diketuknya dua pekan lalu. Sewaktu dimintai konfirmasi soal tugas itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid ini hanya tertawa. "Ah, mau tahu saja," kata Luhut.

Seorang politikus Gerindra mengungkapkan, selain dengan Demokrat, Luhut dua kali bertemu dengan ketua umum partainya, Prabowo Subianto, sebelum Jokowi mengumumkan pembatalan Budi Gunawan itu. Prabowo, bekas anak buah Luhut di TNI Angkatan Darat, menurut politikus Gerindra ini, setuju tak mempersoalkan jika Jokowi mengajukan calon baru.

Gerindra, kata politikus ini, punya pertimbangan praktis dan pragmatis tak ikut arus suara interpelasi di parlemen. Menurut dia, hak interpelasi yang bisa berujung pada pemakzulan presiden itu tak menguntungkan partainya. "Kalaupun ada pemakzulan, yang berhak mengajukan calon wakil presiden adalah PDI Perjuangan," katanya.

Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, komunikasi dengan Gerindra dilakukan antar-pengurus partai. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memang belum bertemu dengan Prabowo untuk merumuskan langkah kedua partai menyambut keputusan Jokowi ihwal Budi Gunawan, terutama pemakaian hak interpelasi. "Hubungan dengan Prabowo tetap jalan," ujar Hasto.

Selain dengan Gerindra, PDI Perjuangan menjalin lobi dengan Golkar untuk memuluskan rencana interpelasi. Hingga pekan lalu, belum ada keputusan bulat apakah Golkar setuju memakai interpelasi atau angket dengan pengajuan Badrodin sebagai pengganti Budi Gunawan. "Kami hormati keputusan tiap partai," kata Hasto.

Golkar agaknya melunak setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menelepon Bendahara Golkar yang menjadi Ketua DPR, Setya Novanto. Menurut Setya, beberapa jam sebelum Jokowi mengumumkan nama Badrodin pada Rabu siang pekan lalu, Kalla memberitahukan keputusan itu. "Saya yakin siapa pun yang dipilih Presiden sudah melalui evaluasi," ujar Setya.

Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera tak luput digerilya. Meski tak menyebut siapa yang mengontaknya, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan partainya setuju dengan keputusan Presiden. "Kami mendukung calon Kepala Polri yang diajukan Presiden," ujarnya.

PKS juga setuju tak mengajukan interpelasi. Presiden PKS Anis Matta dan Wakil Sekretaris Jenderal Fahri Hamzah menyampaikan sikap partainya kepada utusan Jokowi yang menemui mereka. Sewaktu dimintai konfirmasi, Fahri tak menampik telah menjalin lobi dengan utusan Presiden. "Kalian punya alat sadap, ya?" katanya berkelit.

Praktis kini tinggal PDI Perjuangan yang ngotot akan mengajukan interpelasi. Partai pengusung Jokowi lainnya, seperti NasDem, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa, juga mendukung Presiden. "Sejak awal, kami ikut beliau," ujar Marwan Ja'far, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari PKB.

Melihat partai-partai lain berbalik arah, PDI Perjuangan mulai bimbang. Menurut Hasto, Presiden perlu menjelaskan keputusan tak melantik Budi Gunawan, ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden pada 2001-2004, kepada parlemen. Namun, kata dia, dialog intens lebih dikedepankan.

PDI Perjuangan masih tak menutup celah interpelasi untuk menanyakan pengajuan Badrodin Haiti. Menurut Hasto, setelah pembatalan pelantikan Budi Gunawan, hubungan Jokowi dengan Megawati belum pulih benar. "Hal-hal psikologis pasti ada," ujarnya.

Ananda Teresia, Agustina Widiarsi, Wayan Agus Purnomo, Ira Guslina Sufa