SIkap Partai Pemerintah terhadap Rencana Reshuffle Kabinet Jokowi

Perbesar

Presiden Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, 14 Juni 2022. presidenri.go.id/BPMI Setpres/Muchlis Jr

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Partai NasDem menyatakan reshuffle tak mengubah dukungannya kepada pemerintah.
Partai Golkar menyerahkan keputusan tentang nasib menteri dari partainya kepada Jokowi.
PAN dan PDIP paling percaya diri menyongsong kabar perombakan kabinet.

Jakarta – Jika jadi diumumkan hari ini, perombakan kabinet (reshuffle) ada kemungkinan bakal membuat sebagian partai politik pendukung pemerintah gigit jari. Mereka berpotensi terkena efek domino seandainya benar Presiden Joko Widodo mengakomodasi perwakilan Partai Amanat Nasional—yang belum genap setahun bergabung di barisan koalisi pemerintah—di kabinet barunya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum Jokowi mengumumkannya, reshuffle memang masih serba tak pasti. Namun kasak-kusuk tentang reshuffle yang hingga tadi malam semakin kencang di lingkaran politikus Senayan dan pejabat pemerintah menyebutkan perombakan menyasar sejumlah menteri perwakilan partai politik. Menteri dari Partai NasDem termasuk yang dikabarkan ikut terdepak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, menyatakan partainya menyerahkan keputusan kepada Jokowi. “Reshuffle kabinet sepenuhnya domain presiden. Sebaiknya kita semua mendukung hak prerogatif presiden tersebut,” kata Johnny ketika dihubungi Tempo, kemarin, Selasa, 14 Juni 2022.

Seorang anggota staf menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi menyebutkan NasDem ada kemungkinan bakal terkena pengurangan jatah di kabinet. Partai yang dipimpin bos Media Group, Surya Paloh, tersebut selama ini punya tiga kursi di Kabinet Indonesia Maju. Johnny Gerard Plate adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan dua kader NasDem lainnya di kabinet adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kemarin, Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yasin Limpo termasuk dalam sederet menteri yang dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Keluar lebih awal, Syahrul enggan berkomentar soal reshuffle. "Aku kerja saja, ada Allah SWT yang mengatur segalanya," kata dia. Syahrul hanya mengatakan rapat siang itu membahas soal pangan. Adapun Siti, yang keluar belakangan, bergegas masuk ke mobilnya.

Kabar tentang rawannya posisi menteri dari Partai NasDem ini berembus berbarengan dengan spekulasi yang berkembang beberapa hari terakhir. Keputusan NasDem tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional, yang akan digelar di Jakarta Convention Center hari ini, Rabu, 15 Juni 2022, paling menarik perhatian. Lima tahun lalu, Jokowi adalah penabuh gong tanda dibukanya Rakernas Partai NasDem yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran pada 15 November 2017.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menampik jika keputusan tak mengundang Jokowi dalam rakernas kali ini dianggap sebagai sinyal renggangnya hubungan NasDem dan Istana Negara. Rakernas, kata dia, digelar tertutup untuk menjaring aspirasi dari kader dalam mengusulkan tiga nama yang akan digadang-gadang sebagai calon presiden dari NasDem pada 2024. “Rakernas itu sifatnya internal,” kata Ahmad Ali, kemarin.

Senada dengan Plate, Ahmad Ali menegaskan NasDem menyerahkan keputusan reshuffle kepada Jokowi. “Tidak mengubah posisi NasDem pada pemerintah,” kata dia. “Apakah nanti bertambah kursinya, berkurang, atau tetap, kami tetap pada posisi mendukung presiden.”

Seperti halnya NasDem, Partai Golongan Karya (Golkar) sejauh ini juga ogah banyak berkomentar tentang reshuffle. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyatakan bahwa mengganti, menambah, atau mengurangi jatah menteri untuk partainya adalah hak presiden. “Kan menteri-menteri itu pembantunya presiden,” ujarnya.

Doli menyatakan tak tahu tentang nasib Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, dalam reshuffle kali ini. “Seperti yang biasa-biasanya, komunikasi Presiden langsung ke ketua umum kami.”

Jokowi kemarin juga memanggil Airlangga Hartarto. Namun, seusai pertemuan, Airlangga juga langsung pergi. Beberapa menteri juga datang, seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dan mantan Panglima TNI Purnawirawan Jenderal Hadi Tjahjanto juga terlihat di Istana Negara.

Hingga kemarin, dua partai yang paling percaya diri menyongsong perombakan kabinet adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PAN seakan-akan sedang mendapat angin segar setelah Jokowi juga memanggil Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kemarin. Beberapa pentolan pengurus partai ini tak segan sesumbar bakal mendapat jatah kursi. "Kalau saya diminta menebak, Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan tebakannya pas," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, kemarin.

Adapun PDIP hakulyakin jatah partainya di kabinet tak berkurang dalam reshuffle kali ini. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Arif Wibowo, mengatakan mustahil Jokowi mengurangi kursi menteri yang diduduki kader PDIP. “Yang ada, bahkan bisa tambah,” kata Arif di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

Arif beralasan, tak ada menteri dari kader PDIP yang bermasalah. Anggota kabinet dari partai banteng moncong putih ini, antara lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, melihat perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi lebih untuk memperbaiki kinerja. Menurut dia, salah satu sektor yang perlu diperbaiki adalah ekonomi. “Presiden perlu melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya resesi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi,” kata Hendrawan. “Kami yakin bahwa hal ini sudah dikoordinasikan dengan ketua umum partai pendukung pemerintah.”

AVIT HIDAYAT | JULNIS FIRMANSYAH | DEWI NURITA | FAJAR PEBRIANTO