Makcomblang di Pematang Sawah

Di lingkup internal Gerindra, wacana menyandingkan Prabowo dengan Ganjar mulai dibicarakan awal tahun ini. Tiga politikus partai itu bercerita, berkembang diskusi bahwa Prabowo—tiga kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden—bakal kalah lagi jika tak memilih calon wakil presiden yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. 

Salah satu solusinya, Prabowo bisa berpasangan dengan Ganjar. Para politikus Gerindra pun mencermati sigi sejumlah lembaga survei, yang menyatakan gabungan suara pemilih Prabowo dan Ganjar bisa mengalahkan kandidat lain. Terutama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies mendapat dukungan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Survei Charta Politika pada November 2022 mencatat tingkat keterpilihan Prabowo-Ganjar sebesar 43,4 persen. Duet tersebut mengungguli pasangan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono, yang memperoleh 33,7 persen suara. Sigi Litbang Kompas pada Januari 2023 memperkirakan pasangan Prabowo-Ganjar akan meraup dukungan sedikitnya 43,4 persen.

Orang dekat Prabowo Subianto bercerita, Prabowo terbuka terhadap opsi berduet dengan Ganjar Pranowo. Juga bersanding dengan Khofifah Indar Parawansa. Namun ia menyerahkan skenario itu kepada Presiden Jokowi. “Pencalonan saya tergantung Presiden,” kata narasumber ini menirukan ucapan Prabowo dalam sejumlah rapat internal Gerindra.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengakui partainya membuka kesempatan menggaet Ganjar Pranowo. Hashim adik kandung Prabowo. Ia mematok syarat, yakni Prabowo menjadi calon presiden, bukan wakil. Alasannya, Prabowo lebih senior daripada Ganjar sehingga dianggap lebih matang dalam berpolitik. “Kami terbuka jika mau diduetkan,” ucapnya.

Namun tak demikian di PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan calon presiden harus kader partai banteng jika koalisi dengan partai lain dibentuk. Instruksi itu sudah disampaikan Megawati Soekarnoputri ketika berpidato dalam acara ulang tahun partai ke-50 di Kemayoran, Jakarta Pusat, awal Januari lalu. “Calon presiden dari kader internal,” ujar Hasto.

Baca: Beda Peluang Ganjar dan Puan Menjadi Calon Presiden

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun (tengah), dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 24 Oktober 2022. Tempo/M Taufan Rengganis

Peluang Ganjar menjadi calon presiden PDIP kembali menguat. Pada akhir tahun lalu, kesempatan itu dinilai menipis karena Megawati menyuruh anaknya, Puan Maharani, mulai menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Anggota Fraksi PDIP di DPR kemudian menggelar safari politik bagi Puan ke daerah-daerah pemilihan.

Bersamaan dengan kunjungan Puan ke daerah, Ganjar diperintahkan mengurangi lawatan ke luar Jawa Tengah. Pengurus teras PDIP meminta Ganjar berkomunikasi dengan Hasto Kristiyanto jika hendak meninggalkan daerahnya. Petinggi partai merah pun menginstruksikan Ganjar berfokus meningkatkan kinerja sebagai kepala daerah.

Menurut seorang petinggi PDIP, orang-orang di lingkaran inti Megawati perlahan-lahan mulai mendorong nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Narasumber ini menyebutkan peluang Ganjar hampir 100 persen. Walau begitu, Megawati belum mengkomunikasikan calon presiden pilihannya kepada petinggi partai lain, termasuk Prabowo Subianto, yang disebut bakal berduet dengan Ganjar.

Hasto mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan ditentukan Megawati. “Ibu Mega akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan harapan rakyat,” tuturnya.

TAK hanya menyokong Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo disebut juga mendukung tokoh lain. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno, yang berpasangan dengan Prabowo pada Pemilu 2019. Pada Rabu, 15 Maret lalu, Sandiaga menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta, selama satu setengah jam.

Seusai pertemuan itu, Sandiaga Uno mengaku membicarakan politik dan Pemilu 2024 dengan Presiden. Namun ia enggan menjelaskan secara detail wejangan dari Jokowi. “Beliau memberikan pandangan kepada saya, tapi sifatnya tertutup dan menjadi pegangan untuk melangkah ke depan,” kata Sandiaga.

Dua orang dekat Sandiaga bercerita, Jokowi menyarankan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu terus bersosialisasi dengan masyarakat. Jokowi meyakini komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat akan mengerek elektabilitas mendekati pemilihan presiden.

Narasumber yang sama mengatakan Sandiaga pun diminta mendekati partai Islam, antara lain Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Sandiaga belakangan ini kerap menghadiri undangan pengurus PPP di daerah. Salah satunya acara jalan kaki memperingati ulang tahun ke-50 PPP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pertengahan Februari lalu.

Baca: Untuk Apa Sandiaga Pindah ke PPP?

Sandiaga Uno (kiri) menghadiri puncak Harlah Ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Februari 2023. Facebook.com/SandiSUno

Merespons pendekatan Sandiaga, PPP telah menawari pendiri Recapital Group itu menjadi kader partai Ka’bah serta menjadi calon presiden. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membenarkan kabar bahwa Sandiaga adalah salah satu politikus yang ditimbang partainya menjadi calon presiden. “PPP ingin mengangkat tokoh yang potensial,” ujarnya.

Nama Sandiaga masuk daftar calon presiden dan wakil presiden potensial yang dirilis sejumlah lembaga survei. Indikator Politik mencatat elektabilitas Sandiaga sebagai calon presiden sebesar 2 persen pada Desember 2022. Survei yang sama mencatat tingkat keterpilihan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menjadi 14,8 persen ketika maju sebagai calon wakil presiden.

Sandiaga membenarkan kabar bahwa Jokowi memintanya terus berkomunikasi dengan masyarakat. Ia ditugasi Presiden berkoordinasi dengan semua partai politik. “Saya wajib menjaga situasi tetap kondusif dan tak terjadi polarisasi,” ucapnya. Soal pendekatan ke PPP, Sandiaga menyatakan Jokowi juga memberi saran, tapi tak untuk diungkapkan ke publik.

Pembentukan dua koalisi yang berisi partai pendukung pemerintah sekarang juga tak lepas dari peran Jokowi. Mereka adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang digalang Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Pada awal merancang KIB, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melaporkan progres pembentukan koalisi kepada Jokowi. Menteri Koordinator Perekonomian itu pun intens mengabarkan kandidat calon presiden yang akan didukung koalisi. “Kami melakukan komunikasi politik agar selalu selaras,” kata Airlangga.

Adapun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bermula dari saran Jokowi agar Prabowo Subianto dan Gerindra berkomunikasi dengan PKB, yang memiliki basis suara Nahdlatul Ulama. Pada Pemilu 2019, suara NU dinilai ikut menentukan kemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin, yang menjabat Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Gerindra dan PKB telah menandatangani kesepakatan yang isinya antara lain nama calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, pentolan PKB. Pada Senin, 23 Januari lalu, Prabowo dan Muhaimin meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Namun, setelah muncul sinyal Jokowi menduetkan Prabowo dengan Ganjar, nasib koalisi ini menjadi tidak pasti. Muhaimin menyatakan PKB tak berminat menyokong duet Prabowo-Ganjar. Dia juga belum mendengar komposisi pasangan itu dari petinggi Gerindra. Muhaimin menyebutkan koalisi berakhir jika Prabowo memilih Ganjar. “Koalisinya bubar,” ujar Wakil Ketua DPR ini.

Upaya Jokowi mendukung sejumlah tokoh untuk Pemilu 2024 berlangsung di tengah agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Ide perpanjangan muncul dengan sejumlah skenario, dari penundaan Pemilu 2024 sampai pengubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca: Seribu Cara Tetap Berkuasa

Yang terbaru adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur. Majelis hakim menyatakan Komisi Pemilihan Umum melanggar hukum dalam proses verifikasi partai dan memerintahkan KPU memundurkan jadwal Pemilu 2024 ke tahun 2025.

Sekali waktu Jokowi menyatakan tak berminat menjadi presiden tiga periode. Tapi, di lain waktu, misalnya saat membuka acara Musyawarah Rakyat di Bandung pada Agustus 2022, Jokowi menilai aspirasi soal presiden tiga periode bukan masalah. “Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode sudah ramai,” kata Presiden.

Seorang pejabat yang beberapa kali diajak berdiskusi oleh Presiden bercerita, Jokowi sebenarnya lebih menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, jika opsi itu tidak terwujud, Jokowi sangat mempertimbangkan menduetkan Prabowo-Ganjar.