Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia. Hal itu disampaikan Gembong saat menerima kedatangan Heru untuk silaturahmi ke fraksi PDIP, Senin sore.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia;, kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media,” kata dia di ruang Fraksi PDIP, Lantai 8 Gedung DPRD DKI, Senin, 19 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, ia meminta Heru untuk mengkomunikasikan rencananya sebelum membuat keputusan, meskipun wewenang ada di tangannya.
“Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik, maka ke depan Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu membahu,” ujarnya.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengeksekusi kebijakan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
“Apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama karena Pak Pj tugasnya untuk membuat kebijakan,” kata dia.
Sementara itu, SKPD bertugas mengeksekusi kebijakan yang dibuat Heru, sehingga komunikasi publiknya harus diperbaiki. “Operasionalnya, kan adalah di SKPD, ya mungkin dengan peran Pak Deputi (Marullah Matali) mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya Gembong Warsono juga meminta Heru memperbaiki gaya komunikasinya dalam memimpin Ibu Kota.
“Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDI Perjuangan soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah, sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata dia.
Menurut Gembong, Heru Budi harus memerhatikan gaya komunikasi. Sebab, beberapa waktu belakangan, pihaknya menyoroti dua isu. Isu tersebut, di antaranya menyoal pembatsan usia PJLP atau petugas jasa layanan perseorangan. “Kami Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekedar minus,” ujarnya.
Foto 
