Staf Khusus yang Bikin Kisruh

MENDADAK dipanggil Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Arcandra Tahar bergegas meninggalkan rapat di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin pekan lalu. Kepada peserta rapat yang membahas masalah kelistrikan itu, Arcandra berjanji segera kembali setelah bertemu dengan Luhut di kantornya.

Rapat kemudian dipimpin anggota staf khusus Menteri Energi, Simon Himawan. Tak berselang lama, ajudan Arcandra menghubungi Simon mengabarkan bahwa bosnya juga dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo sehingga tak bisa kembali meneruskan rapat. Hingga pada malam harinya, tersiar kabar tentang pemberhentian Arcandra sebagai menteri.

"Padahal beliau saat meninggalkan rapat itu berpesan akan segera kembali karena yakin masih menjadi menteri," ujar Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional Kementerian Energi Agung Wicaksono, yang hadir dalam pertemuan itu.

Selain diikuti para pejabat struktural Kementerian Energi, menurut Agung, rapat itu dihadiri para anggota staf khusus baru menteri. Sejak resmi menjadi Menteri Energi, Arcandra memang memilih anggota staf khusus yang masih aktif sebagai anggota staf Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo. Mereka adalah Yuni Rusdinar, Simon Himawan, dan Rahmat Azhari alias Nando. Arcandra juga memboyong karibnya di Houston, Prahoro Nurtjahjo dan Jaffee Suardin alias Buyung, untuk menjadi anggota staf khusus.

Pilihan Arcandra ini menimbulkan kasak-kusuk di antara para pejabat eselon I Kementerian Energi. Arcandra adalah kakak tingkat Darmawan saat mengambil kuliah di Texas A&M University, Amerika Serikat. Politikus PDI Perjuangan ini juga disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan Arcandra kepada Presiden Jokowi. Seorang petinggi di Kementerian Energi mengatakan para pejabat eselon I sempat mempertanyakan kompetensi ketiga pejabat dari Kantor Staf Presiden, yang beralamat di Gedung Bina Graha, Jakarta. Mereka khawatir anggota staf khusus dipilih hanya karena faktor kedekatan, bukan karena kompetensi.

Arcandra mengakui ada pengaruh Darmawan dalam pemilihan anggota staf khususnya. Setelah dilantik, ia meminta rekomendasi Darmawan. Tapi dia mengklaim tetap melakukan seleksi terhadap kandidat yang diajukan Darmawan. "Kompetensi yang saya butuhkan terkait dengan listrik, energi terbarukan, dan mineral serta batu bara. Saya tetap shortlisted," katanya. Darmawan menolak permohonan wawancara. "Saya sedang sibuk menyiapkan laporan monitoring," ujarnya.

Tapi, saat Arcandra sudah dicopot dan digantikan Luhut, Yuni Rusdinar dan Jaffee Suardin masih terlihat di Kementerian Energi. Keduanya terlihat dalam pelantikan Kepala Badan Geologi Ego Syahrial pada Kamis pekan lalu. Jaffee mengaku masih dimintai bantuan oleh Luhut agar tetap menjadi anggota staf menteri. "Selama saya diminta bertugas, saya masih hadir di sini," katanya. Menurut Yuni, mereka masih berkantor karena diminta pelaksana tugas Menteri Energi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Soal anggota staf khusus Arcandra yang rangkap jabatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Teguh Pamudji mengaku pernah diprotes Kantor Staf Presiden. "Saya sudah pernah diingatkan oleh KSP karena ada yang masih merupakan staf aktif," ujarnya.

Nama Johannes Widjonarko juga sempat masuk sebagai anggota staf Arcandra. Masuknya Widjonarko juga menimbulkan pertanyaan di kalangan internal Kementerian Energi. Widjonarko diberhentikan sebagai Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Januari tahun lalu. Nama Widjonarko beberapa kali dikaitkan dalam kasus suap yang menyeret Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas, ke penjara.

Soal Widjonarko, Arcandra menyatakan tidak pernah memilihnya sebagai anggota staf khusus. Widjonarko memang sempat mendampinginya beberapa kali, tapi hanya untuk memberikan masukan tentang birokrasi di Indonesia. Arcandra menyebutkan masih kaku dengan urusan birokrasi. Sedangkan Widjonarko, kata dia, sudah punya pengalaman soal birokrasi dalam industri energi. "Saya terima ilmunya. Saya ini belajar dari siapa pun," ujarnya.

Selama 20 hari menjadi Menteri Energi, Arcandra juga mengganti dua pejabat. Mereka adalah Yond Rizal, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Sujatmiko, yang didepak dari posisi Kepala Pusat Komunikasi Publik. Yond Rizal, yang diangkat pada era Sudirman Said, merupakan pejabat yang dipinjam dari Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi birokrasi serta "pembersihan" di lingkungan Kementerian Energi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Teguh Pamudji mengatakan Yond dikembalikan ke kementerian asal karena tugas reformasi birokrasi sudah selesai. Soal Sujatmiko, Teguh mengatakan Arcandra tentu memiliki alasan tersendiri.

Kalangan internal Kementerian Energi juga sempat dikagetkan oleh isu penggantian Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Nama Darmawan Prasodjo santer diberitakan menjadi pengganti Amien. Kedekatan Arcandra dan Darmawan menjadi salah satu faktor.

Isu itu ditepis Arcandra. Saat menjabat, dia mengaku belum memutuskan penggantian Kepala SKK Migas. "Masih dalam proses dan masih ditinjau. Bukan SKK Migas saja," ujarnya. Selain itu, penggantian Kepala SKK Migas, kata dia, harus melalui proses di komisi pengawas yang melibatkan Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kendati hanya 20 hari menjadi menteri, Arcandra sudah membuat sejumlah keputusan penting. Salah satunya menjamin penurunan biaya pengembangan Blok Masela dengan skema onshore. Setelah melakukan serah-terima jabatan, Arcandra langsung memanggil operator Blok Masela, Inpex Corporation.

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan perhitungan biaya yang sangat jauh dari estimasi awal sekitar US$ 22 miliar. Ternyata Inpex memberikan perhitungan baru, yang harganya jauh lebih kecil dari estimasi awal. "Inpex declare, tidak jauh dari angka yang saya hitung," katanya. Rekomendasi ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Luhut Pandjaitan.

Juru bicara Inpex Corporation, Usman Slamet, mengakui ada pertemuan dengan Menteri Energi mengenai penurunan biaya investasi. Namun dia menolak menyebut besaran biaya yang disepakati itu. "Belum final karena kami masih terus berkomunikasi dengan pemerintah," ujarnya.

Namun seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan Inpex bersedia menurunkan biaya investasi karena kondisi pasar yang sedang lesu dan anjloknya harga minyak. "Jadi otomatis biaya material dan konstruksi juga turun," ujarnya.

Keputusan lain yang menuai sorotan adalah peningkatan kuota ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Setelah Arcandra menjadi Menteri Energi, Kementerian Perdagangan menerbitkan surat persetujuan ekspor mengenai izin ekspor konsentrat hingga awal 2017. Surat ini terbit atas rekomendasi Kementerian Energi pada 9 Agustus lalu dan berakhir pada 11 Januari tahun depan. Kuota pun bertambah menjadi 1,4 juta metrik ton. Gara-gara penerbitan surat ini, Arcandra dituding tergesa-gesa menerbitkan izin perpanjangan dan penambahan kuota Freeport.

Menurut Arcandra, keputusan rekomendasi ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sepengetahuan menteri. "Saya jamin tidak ada aturan yang dilanggar," katanya.

Ananda Teresia, Sunudyantoro, Robby Irfany