Ogah Asal Garap Proyek

Beban utang BUMN karya besar, khusus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI), tergambar dalam laporan keuangan kuartal I 2023. Liabilitas, termasuk utang PTPP, tercatat naik secara year-to-date (YTD) dari Rp 42,79 triliun per 31 Desember 2022 menjadi Rp 43,81 triliun pada akhir Maret lalu. Liabilitas PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga mencapai Rp 30,29 triliun pada triwulanan pertama 2023, melandai dari posisi Rp 31,16 triliun pada akhir Desember 2022.

Aktivitas pekerja pada pembangunan sebuah gedung di Jakarta, 25 Oktober 2022. Tempo/Tony Hartawan

Sementara itu, liabilitas PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada triwulanan pertama tahun ini masing-masing menembus Rp 84,37 triliun dan Rp 55,73 triliun. Dua emiten karya tersebut mengajukan standstill atau penundaan kewajiban finansial kepada kreditor, termasuk bank, demi perbaikan struktur keuangan.

Serupa dengan langkah PTPP, Wijaya Karya makin ketat menyeleksi portofolio proyek baru. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, mengatakan perusahaan hanya mengejar proyek yang dibekali uang muka. Proyek-proyek tersebut mayoritas dari pemerintah. Dengan skema pembayaran itu, dia meneruskan, Wijaya Karya bisa mengelola kas setiap proyek dengan lebih mandiri. Cara ini pun memangkas potensi defisit pada arus kas di proyek.

Hingga Maret lalu, lebih dari 77 persen segmen proyek yang masuk daftar pesanan atau order book emiten berkode WIKA itu merupakan infrastruktur dan properti milik kementerian serta lembaga negara. “Meningkat signifikan dibanding pada 2019 ketika proyek dari pemerintah hanya 19 persen,” kata Mahendra. 

Selain perbaikan portofolio proyek, Wijaya Karya mendorong optimalisasi teknologi digital dalam proses produksi dan engineering, seperti teknologi building information modelling (BIM), sehingga proses produksi lebih efisien dan pengendalian biaya serta arus kas lebih kuat. Menurut Mahendra, pemanfaatan teknologi digital berhasil mengefisienkan biaya usaha sebesar 22 persen sejak 2019 sampai 2022.

Baca: Berharap Cuan dari Proyek IKN 

Strategi perbaikan portofolio juga diambil Waskita Karya. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan perusahaannya akan mengandalkan proyek dengan skema pendanaan di muka. BUMN karya berkode WSKT tersebut sudah memperoleh kontrak baru senilai Rp 4,7 triliun selama kuartal I 2023. Sebanyak 63,5 persen dari nilai tersebut datang dari proyek pemerintah. “Waskita telah berkomitmen untuk mengurangi jenis proyek turnkey,” katanya kepada Tempo, kemarin.  

Pembangunan Tol Becakayu di Basuki Rahmat, Jakarta, 11 Februari 2022. Tempo/Tony Hartawan

Perusahaan menyiapkan belanja modal (capex) sebesar Rp 709,35 miliar dan belanja operasi (opex) Rp 500 miliar untuk kuartal pertama 2023. Jumlah itu disesuaikan dengan target efisiensi operasional perseroan.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, juga sudah memastikan belum ada investasi pembangunan ruas baru oleh entitasnya untuk beberapa tahun ke depan. Anak usaha Waskita ini sedang mengebut pengerjaan beberapa proyek sebelum akhir 2023, dari jalan tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A, jalan tol Ciawi-Sukabumi seksi 2, serta jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung tahap 2. “Itu dulu yang menjadi fokus kami.”

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan BUMN karya masih terbebani penugasan infrastruktur yang tak menguntungkan. Daripada menggarap proyek lokal yang pengembalian investasinya minim, kata dia, BUMN bisa berinvestasi untuk tender proyek asing. “Seharusnya juga batas minimum IRR (internal rate of return) pada proyek BUMN karya. Jika IRR proyek jalan tol di bawah 12 persen, jangan dijadikan penugasan, melainkan full didanai APBN,” kata Bhima.

Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Suroto, mengatakan risiko keuangan BUMN karya tak bisa diabaikan lantaran menyangkut sejumlah proyek strategis nasional. Lembaga pengawas proyek utama negara ini akan makin selektif menyaring usulan proyek baru yang diprakarsai BUMN karya. “Harus dilihat dulu kemampuan cash flow yang mereka punya ketika mengusulkan proyek baru,” ujarnya.

YOHANES PASKALIS

CATATAN REVISI: Artikel ini telah direvisi pada Selasa, 23 Mei 2023, pukul 18.10 WIB. Sebelumnya, pada alinea terakhir, tertulis "Koordinator Sektor Transportasi dan Pembiayaan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Djoko Wibowo, mengatakan....." Kalimat tersebut diganti menjadi, "Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto, mengatakan...." Atas kekeliruan tersebut, redaksi meminta maaf.