Sultan Hamengku Buwono X: Kalau Tetap Maju, Saya Akan Punya Problem

LOLOSNYA Akbar Tandjung dari jerat perkara korupsi dana Bulog kontan membawa korban. Segera setelah Mahkamah Agung memutuskan Akbar tidak bersalah, dua tokoh langsung mengundurkan diri. Yang pertama adalah Amiruddin Zakaria, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Kendari, yang memutus Akbar bersalah di tingkat pengadilan negeri. Yang lain adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, salah satu calon presiden Partai Golkar.

Sehari setelah keputusan kontroversial tersebut, Sultan mengumumkan pengunduran dirinya dari ajang konvensi Partai Golkar. Menurut dia, ada dua alasan yang membuatnya harus mundur dari ajang pemilihan calon presiden usulan partai pimpinan Akbar Tandjung itu. Pertama, putusan MA tersebut membuat Akbar tidak lagi punya kendala untuk melanjutkan pencalonannya sebagai presiden. "Ada konvensi tak tertulis di setiap partai, seorang ketua umum tentu akan menjadi calon kuat partainya," kata Sultan dalam nada yang tenang. Selain itu, sebagai representasi kebudayaan yang menjunjung nilai-nilai moral, dia merasa terbebani dilema antara penghormatan terhadap hukum formal dan rasa keadilan masyarakat.

Pengunduran diri itu menjawab teka-teki yang selama ini tumbuh di masyarakat sehubungan dengan terus maju atau tidaknya Sultan lewat konvensi. Sebelumnya, sekitar pertengahan Januari lalu, ribuan lurah dan pamong desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta meminta dia mengundurkan diri dari konvensi. Alasan mereka, Sultan adalah milik rakyat yang harus berdiri di atas semua golongan. Selain itu, para pamong menganggap sistem pemilihan yang dipakai tidak transparan dan hanya akan merugikan Sultan.

Gerakan ini sempat dicurigai sebagai cara sopan Sultan untuk mengundurkan diri dari ajang konvensi. Apalagi, dari sisi pemilih, posisi Sultan di konvensi termasuk nomor buncit. Pada prakonvensi, dari 16 provinsi Indonesia, hanya tujuh yang pengurus Partai Golkarnya memilih Sultan. Ia bahkan gagal memenangi Jawa Tengah.

Apakah rangkaian kekecewaan yang memuncak dengan putusan Kamis pekan lalu itu membuatnya mutung? Dalam kesempatan yang terbatas, kepada L.N. Idayanie dari TEMPO, tokoh yang bernama asli Raden Mas Herdjuno Darpito itu mengemukakan kekecewaannya.

Menurut Anda, bagaimana keputusan kasasi yang membebaskan Akbar itu?

Saya menghormati keputusan formal itu.

Bila demikian, mengapa Anda mundur dari konvensi Partai Golkar?

Saya ini representasi aspek kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kalau saja saya tetap maju, saya akan punya problem. Problemnya, ada dilema antara keputusan formal dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menurut Anda, putusan bebas tersebut menguntungkan Partai Golkar?

Saya tidak bisa berkomentar soal itu.

Setelah ini, Anda masih akan terus aktif di Golkar?

Saya ini kan bukan pengurus Golkar. Sebagai kader, tentu saja tidak ada masalah. Tapi nanti, kalau untuk kampanye dan sebagainya, itu urusan nanti. Saya mempertimbangkan kondisi saat itu, apakah saya punya waktu atau tidak.

Bersediakah Anda bila ada partai lain yang ingin mencalonkan Anda menjadi presiden?

Belum tentu. Nanti dikira saya hanya mau mencari jabatan. Selain itu, hal itu akan mengurangi aspek moralitas saya. Kalau saya mau di partai lain, nanti dikira saya ini berambisi.

Masihkah Anda konsisten dengan wasiat ayah Anda, (almarhum) Hamengku Buwono IX?

Saya tetap konsisten dan tidak akan mengingkari wasiatnya. Kalau saya terus, itu berarti saya tidak bisa menempatkan diri pada posisi keyakinan yang harus saya lakukan. Karena itulah saya mundur. Ini masalah moral. Moralitaslah yang harus mewarnai proses hukum kita.

Selama konvensi, Anda merasa dibodohi?

Bukan itu masalahnya. Urusan saya mundur, itu karena dua alasan itu saja.

Bukankah mundur hanya akan membawa kerugian? Sudah terlalu banyak uang Anda terbuang sia-sia....

Ya, tidak apa-apa. Itu kan sudah konsekuensi buat saya.