Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Tak Bisa Perintah Swasta WFH Saat KTT ASEAN, Heru Budi: Mau Mengorbankan Diri untuk NKRI Kita Apresiasi

Perihal untung-rugi perusahaan swasta terapkan WFH, Heru Budi menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing perusahaan.

23 Agustus 2023 | 19.28 WIB

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen.Pol Karyoto, Pangdam Jaya Mayjen M. Hasan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Reda Manthovani menanam pohon bersama di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu, 23 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
material-symbols:fullscreenPerbesar
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen.Pol Karyoto, Pangdam Jaya Mayjen M. Hasan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Reda Manthovani menanam pohon bersama di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu, 23 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tidak bisa memerintahkan perusahaan swasta terapkan work from home (WFH) selama KTT ASEAN pada September mendatang. Namun, dia berharap swasta bisa mengikuti langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Saya sudah sampaikan pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi kemampuan dan aktivitas swasta masing-masing,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Perihal untung-rugi perusahaan swasta terapkan WFH, Pj Gubernur DKI itu menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing perusahaan. “Yang mau untung, ya silakan, yang mau mengorbankan diri untuk NKRI ya kita apresiasi,” ujarnya.

Heru Budi menilai KTT ASEAN menjadi salah satu wujud kecintaan dan bela negara, sehingga ia berharap pihak swasta berkenan menerapkan WFH. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dan hak warga negara.

“Bagi yang mau WFH nggak ada insentif apa-apa. Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan,” kata dia.

Untuk menyukseskan KTT ASEAN ini, Heru Budi akan bertemu dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), dan Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) pada Kamis, 24 Agustus.

“Apa yang harus kita lakukan di tanggal 5,6,7 September, ya kan anggota mereka masing-masing harus melakukan apa, nanti saya sampaikan poin-poinnya supaya Polda Metro, Dinas Perhubungan dan Kodam, TNI-Polri bisa lebih mudah lagi mengatur,” katanya.

Sejak 21 Agustus lalu, ASN DKI telah menerapkan WFH 50 persen hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara serta menekan kemacetan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Bahkan, persentase WFH naik menjadi 75 persen ketika acara internasional ini berlangsung. 

Mutia Yuantisya

Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus