Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan kota-kota penyangganya didorong segera mengatur ulang trayek angkutan umum masing-masing. Ini demi memuluskan pengoperasian kereta moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT) awal tahun depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dorongan datang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Trayek-trayek angkutan umum yang ada saat ini diminta menyesuaikan agar tidak tumpang-tindih dengan rute LRT dan MRT.
“Karena trayek angkutan umum saat ini tidak mendukung pengoperasian MRT dan LRT,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, seperti dikutip dari Koran Tempo, Sabtu 15 Desember 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji coba kereta MRT Senin, 10 Desember 2018.
Bambang menerangkan bahwa rute angkutan kota seperti Mikrolet harus melalui jalan-jalan lingkungan atau kawasan permukiman sekaligus menjadi pengumpan untuk bus kota, LRT, dan MRT. “Kalau enggak gitu nanti berantakan.”
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Koordinator Wilayah II (membawahi Organda DKI, Banten, Jawa Barat), Safruhan Sinungan, mendukung rencana rerouting trayek angkot. Menurut dia, nantinya angkutan kota akan memasuki kawasan permukiman atau jalan lingkungan agar bisa langsung menjemput warga pengguna angkutan umum di titik keberangkatan awal.
Safruhan menerangkan bahwa angkot akan menjadi pengumpan untuk angkutan umum yang lebih besar, seperti bus Transjakarta. Selanjutnya, bus yang dikelola badan usaha milik pemerintah DKI Jakarta itu yang mengantar penumpang dari angkot menuju stasiun MRT dan LRT.
Dia menginginkan rerouting trayek angkutan umum, termasuk angkot, disertai dengan sistem pembayaran yang terintegrasi untuk lebih memudahkan penumpang dalam berganti moda transportasi umum. “Selain itu, juga harus tetap disubsidi,” kata Safruhan.
Baca berita sebelumnya:
DKI Akan Terbitkan Satu Kartu untuk MRT, LRT, Transjakarta
Sejalan dengan dorongan dan harapan itu, di antara PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah diteken nota kesepahaman pada 23 November lalu. Isinya, mengkaji modifikasi rute bus trayek bus Transjakarta Koridor I (Blok M–Kota). Rute Transjakarta Koridor I dan MRT Fase I beririsan mulai dari Blok M sampai Bundaran HI.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, membenarkan rute bus Transjakarta Koridor I akan dimodifikasi menjelang pengoperasian kereta MRT Fase I pada Maret 2019. Modifikasi rute Transjakarta itu. kata Sigit, "Tidak terhindarkan.”
Sigit menjelaskan modifikasi rute bus Transjakarta Koridor I kelak mengarah ke rute-rute baru yang lebih pendek. Dengan pengaturan semacam itu, warga memiliki lebih banyak opsi sarana transportasi massal.
Perkembangan terbaru diungkap Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati tentang sistem pembayaran elektronik bernama electronic fare collection (EFC). Dia berujar nantinya akan ada satu kartu pembayaran saja yang berlaku untuk MRT, LRT dan Transjakarta.
Pemerintah DKI, kata Sri, sedang menggodok pergub yang mengatur cara pembayaran dan bagaimana penyelenggaraan sistem EFC tersebut. "Barusan saya paraf (pergub)," ujar Sri di Balai Kota DKI, Kamis 13 Desember 2018.
Trayek kereta MRT Fase I dengan rute Lebak Bulus–Bundaran Hotel Indonesia ditargetkan beroperasi pada Maret 2019. Adapun LRT direncanakan beroperasi pada Januari nanti. Berdasarkan hasil survei penumpang yang digelar oleh PT MRT Jakarta pada tahun lalu, potensi jumlah penumpang MRT bisa mencapai 134 ribu orang per hari.
Foto 
