Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Rentetan Janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana Saat Debat Pilkada Jakarta, Termasuk Pajak Restoran 1 Persen

Apa saja janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat Debat Pilkada Jakarta? Benarkah usahakan pajak restoran jadi 1 persen?

8 Oktober 2024 | 20.24 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengungkapkan sejumlah janji tentang penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global pada debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 digelar pada Ahad, 6 Oktober malam, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut beberapa janji yang dilontarkan oleh Dharma Pongrekun saat debat Pilkada Jakarta 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Bakal Mengoptimalkan Apa yang Sudah Ada

Berdasarkan data Tomtom Traffic Index, Jakarta berada di peringkat ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Warga disebut memerlukan 53 persen ekstra waktu lebih lama untuk mencapai tempat tujuan selama jam sibuk dibandingkan waktu perjalanan normal. 

Jumlah kendaraan di ibu kota pada 2023 melonjak 24,3 persen dari 2017, sehingga mencapai 21,9 juta unit menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Aspek transportasi umum dan mobilitas dianggap sebagai kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. 

“Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam lima tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta?” kata moderator debat, Anisha Dasuki saat membacakan pertanyaan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. 

Dharma menjawab akan mengoptimalkan segala sesuatu yang sudah ada, terutama manajemen. 

“Tidak perlu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit. Kemudian, dipastikan keamanan, supaya disabilitas, lansia (lanjut usia), ibu-ibu hamil mendapatkan maintenance atau treatment khusus,” ucap Dharma. 

2. Kawasan Sentralisasi Transportasi Umum

Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, Dharma mengatakan perlu membuat kawasan tersentralisasi, sehingga transportasi umum bisa terkonsolidasi. Selain itu, dia menyebut perlu adanya mikrotransportasi yang memiliki jarak minimal 500 meter dari permukiman untuk terhubung dengan transportasi massal, seperti MRT dan LRT.

“Kemudian juga, disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman, supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum, karena keamanan kendaraan yang tinggal (di parkiran) itu terjamin,” kata Dharma. 

3. Transportasi Umum yang Nyaman

Dia juga memastikan penggunaan kendaraan harus nyaman, misalnya keberadaan AC yang berfungsi dengan baik dan aroma di dalam kendaraan tidak boleh pengap. Oleh sebab itu, dia menilai perlu menanamkan budaya antre kepada anak-anak sejak usia dini. 

“Masukkan ke dalam kurikulum, supaya budaya antre ini ada di dalam adab kita. Kemudian, baru kita evaluasi, apakah perlu ditambahkan (armada), kalau perlu baru kita tambahkan, jangan kita mengeluarkan anggaran, tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu diperbaiki,” ujar Dharma.

4. Hapus PBB bagi ASN dan karyawan swasta di Jakarta

Dilansir dari Antaranews, Dharma juga akan menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah eselon 4a dan karyawan swasta. Dengan penghapusan PBB maka uang warga golongan tersebut yang semestinya untuk membayar pajak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kami memastikan penduduk Jakarta tidak boleh menganggur, perut mereka harus kenyang, semua sekolah, pengusaha besar jalan dan pengusaha kecil jalan, semua adil," kata Dharma, dikutip dari Antaranews

5. Pajak Restoran 1 Persen

Selain PBB, Dharma juga akan menghapuskan PB 1 atau penetapan tarif pajak restoran dari sebelumnya 10 persen menjadi satu persen saja. "Kami hilangkan nolnya, dari 10 persen jadi 1 persen,” kata dia.

Kemudian itu, jika terpilih sebagai gubernur dia juga akan menghilangkan pajak take away dari sebelumnya sebesar 10 persen. "Ini yang kami janjikan untuk warga Jakarta," kata dia, dikutip dari Antaranews

MICHELLE GABRIELA | MELYNDA DWI PUSPITA | ANTARA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus