Tiga Tewas Tertimbun Sampah

Timbunan sampah di Tempat Penampungan Akhir Bantargebang, Bekasi, longsor, Kamis dini hari pekan lalu. Puluhan pemulung tertimbun, dua di antaranya tewas. Seorang pengemudi truk pengangkut sampah juga kehilangan nyawa.

Rasnoto, seorang saksi, menuturkan, beberapa saat sebelum longsor ada 20 truk pengangkut sampah antre menurunkan muatan. Puluhan pemulung sibuk mengais rezeki di samping truk. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gunungan sampah setinggi lebih dari 20 meter ambruk.

Kepala Bidang Persampahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Tri Bangun L. Sony, menduga tumpukan sampah yang melebihi batas aman sebagai penyebab longsor. Batas maksimal tumpukan sampah yang aman, menurut dia, adalah 12 meter. Setiap dua meter tumpukan juga harus ditutup tanah merah agar metana dan gas buang dari sampah bisa terserap.

Tempat penampungan Bantargebang seluas 108 hektare itu menampung 5.000 ton sampah per hari, yang datang dari berbagai wilayah di Ibu Kota.

Rencana Perombakan Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana merombak Kabinet Indonesia Bersatu. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir-dia bertemu Presiden di Istana Merdeka pada Jumat pekan lalu-perombakan akan dilakukan paling lambat akhir tahun ini. "Biar Januari kabinet sudah langsung dalam kecepatan penuh," ujar Soetrisno, yang mengaku mengutip ucapan Presiden.

Menurut Soetrisno, Presiden pernah berjanji akan mengevaluasi kabinetnya setelah pemerintahannya berjalan dua tahun. Yudhoyono mulai memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2004. Menurut Sutrisno, Presiden menginginkan kabinet yang mampu bekerja ekstrakeras. "Tidak santai dan tidak super-ngantuk," ujarnya.

Soetrisno mengklaim, menteri-menteri dari partainya tergolong "aman" dari pencopotan. Partai Amanat Nasional memiliki tiga menteri di kabinet, yaitu Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari.

Beberapa politikus Partai Golkar sudah meminta tambahan jatah menteri untuk partai mereka. Di kabinet sekarang, Golkar memiliki Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta.

Enam Hakim Diberhentikan Sementara

Mahkamah Agung memberhentikan sementara lima hakim Pengadilan Tinggi dan satu hakim Pengadilan Negeri. Menurut Kepala Badan Pengawasan Mahkamah, Agung Ansyahrul, Selasa pekan lalu. Mereka adalah bagian dari 34 pegawai di lingkungan peradilan yang diberi sanksi.

Hakim Herman Allositandi dan panitera Andrian Jimmy Lumanow, yang dituduh memeras saksi saat menangani kasus korupsi PT Jamsostek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk mereka yang diberhentikan. Ansyahrul menyebutkan putusan itu belum mengikat. "Mereka masih bisa banding ke Badan Pertimbangan Pegawai," kata Wakil Ketua Mahkamah Agung itu.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan, lembaganya akan meningkatkan pengawasan. Pegawai yang tersangkut kasus pidana seperti Herman dan Andrian akan langsung diberhentikan.

Transisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dewan Perwakilan Rakyat menawarkan masa transisi dua tahun bagi pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Militer, namun pemerintah masih mempertimbangkannya. "Kenyataan di lapangan harus dipertimbangkan," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Rabu pekan lalu.

Jalan tengah itu dilontarkan para anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer. Pemerintah dan Dewan tak sepakat soal lingkup peradilan militer. Dewan meminta tentara yang terlibat tindak pidana diadili di peradilan umum. Pemerintah berpendapat tentara harus tetap diadili di peradilan militer.

Menurut Ketua Panitia Khusus, Andreas Parirea, masa transisi diperlukan agar Tentara Nasional Indonesia bisa menyiapkan diri secara fisik dan psikologis menghadapi perubahan sistem itu. Pembahasan rancangan ini dimulai anggota Dewan periode 1999-2004.

Tes Mengaji Calon Wali Kota

Para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, diwajibkan mengikuti tes kemampuan membaca Al-Quran. Kontes para kandidat soal kemampuan mengaji ini digelar di kantor wali kota setempat, Kamis pekan lalu.

Para kandidat wajib meraih nilai total minimal 65 dari tajwid (aturan baca) yang dihargai 50, fasahah (bunyi huruf) senilai 30, serta adab (tata cara dan sikap membaca) yang dinilai 20. Bila gagal meraih nilai minimum, lupakan saja pemilihan wali kota yang akan digelar Desember nanti.

Tes baca Al-Quran ini diselenggarakan oleh Komite Independen Pemilu Lhokseumawe. Pesertanya enam pasang calon. Saat para kandidat beraksi, terpasang sehelai tirai kain yang memisahkan mereka dengan lima juri yang diambil dari Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran.

Bom Meledak Lagi di Poso

John Tobeli hendak buang air di samping sebuah gubuk ketika ia melihat bungkusan plastik hitam tergeletak tak jauh darinya. Penduduk Desa Sanginora, 20 kilometer dari pusat kota Poso, Sulawesi Tengah, itu penasaran dan mendekat. Tiba-tiba bungkusan meledak. Ia tewas seketika.

Rabu pagi pekan lalu itu, John dan istrinya, Ros Sance, sedianya hendak berbelanja ke Poso. Di tengah jalan, ia tak kuasa menahan hajat. Mereka lalu berhenti di satu kebun di Desa Tangkura, yang berakhir dengan kematian John.

Polisi belum mengetahui pembuat bungkusan yang meledak. Beberapa tokoh masyarakat setempat menduga aksi main taruh bom ini terkait dengan penundaan eksekusi terpidana mati Fabianus Tibo dan kawan-kawan. Situasi Poso tak terpengaruh oleh ledakan ini, namun aparat keamanan menambah personel di Poso.

Tim Pendahulu TNI ke Libanon

Rombongan pendahulu yang terdiri dari 20 perwira Tentara Nasional Indonesia akan berangkat ke Libanon, Rabu pekan depan. Tim ini bertugas mempersiapkan kedatangan 850 prajurit TNI yang akan bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tim itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Edi Budiyanto, Asisten Intelijen Kepala Staf Umum TNI. Letnan Satu Agus Harimurti, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan ikut dalam rombongan awal ini. Rombongan besar baru akan berangkat menuju Beirut pada 28 September.

Menurut Kolonel Ahmad Yani Basuki, Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar TNI, tim pendahulu akan menentukan tempat-tempat pangkalan pasukan. "Tim juga akan berkoordinasi dengan pemimpin pasukan perdamaian dari negara lain," katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu. n