Transaksi Ganjil Relawan Basuki

PENGUSUTAN perkara korupsi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi pantai utara Jakarta terus bergulir. Bermula dari keganjilan pungutan kontribusi tambahan, Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan pengucuran uang dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok, relawan penyokong Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju lewat jalur independen. Diduga ada aliran dana miliaran rupiah.

2014

18 Maret
Basuki menggelar rapat dengan empat pengembang reklamasi dan menyepakati izin pelaksanaan reklamasi jika pengembang mengerjakan sejumlah proyek kontribusi tambahan.

10 September
Basuki resmi keluar dari Partai Gerindra, yang menyokongnya ketika maju sebagai wakil gubernur pendamping Joko Widodo.

11 November
Basuki dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, yang terpilih sebagai presiden.

12 November
Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengancam menggunakan hak interpelasi karena pengangkatan Basuki sebagai gubernur menabrak aturan.

Desember
Basuki serta anggota staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja, dan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi beberapa kali bertemu membahas pembentukan organisasi relawan penyokong Ahok. Mereka kemudian membuat proposal pembentukan Teman Ahok.

23 Desember
Basuki menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau G yang dikelola PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro.

2015

Maret

Awal
Ratusan relawan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, menggalang dukungan kepada Basuki. Ini awal lahirnya Teman Ahok.

Pertengahan
Pendiri Teman Ahok diduga menerima dana Rp 700 juta, melalui Cyrus Network, dari seorang konglomerat yang diserahkan melalui Sunny Tanuwidjaja.
"Itu gosip." Hasan Nasbi
"Enggak ada itu." Sunny Tanuwidjaja

Akhir
Teman Ahok mulai mengumpulkan kartu tanda penduduk warga DKI Jakarta. Mereka mengklaim pendanaan berasal dari pinjaman Hasan Nasbi.

April

Awal
Sunny dan sejumlah petinggi Cyrus mengadakan rapat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, membahas anggaran Teman Ahok. Disepakati nilainya Rp 30 miliar.

Pertengahan
Sunny bersama sejumlah petinggi Cyrus Network diduga mengambil uang Rp 1,3 miliar di rumah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land di Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
"Enggak benar itu." Ibnu Hayat, pengacara Ariesman Widjaja
"Terserah lu mau menulis apa." Sunny Tanuwidjaja

13 Juli
Basuki berjanji maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen jika Teman Ahok bisa mengumpulkan satu juta KTP.

19 Agustus
Cyrus diduga menerima uang Rp 7 miliar bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, lewat Sunny di kantornya di Graha Pejaten 4, Jakarta Selatan.
"Itu tak benar." Hasan Nasbi
Pengacara Aguan, Kresna Wasedanto, tak mau berkomentar.

22 Oktober
Basuki menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau I untuk PT Jaladri Kartika Pakci, anak usaha Agung Podomoro.

Penguasa Pulau Buatan
Melalui anak usahanya, dua perusahaan pengembang properti papan atas ini menguasai proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

1. Agung Sedayu
PT Kapuk Naga Indah

Pulau A
Status: Izin prinsip
Luas: 79 hektare

Pulau B
Status: Izin prinsip
Luas: 380 hektare

Pulau C
Status: Proses reklamasi
Luas: 276 hektare

Pulau D
Status: Proses reklamasi
Luas: 312 hektare

Pulau E
Status: Izin prinsip
Luas: 284 hektare

2. Agung Podomoro

PT Muara Wisesa Samudra

Pulau G
Status: Izin pelaksanaan
Luas: 161 hektare

PT Jaladri Kartika Pakci

Pulau I
Status: Izin pelaksanaan
Luas: 405 hektare

Upeti Pengembang

Melalui Sunny Tanuwidjaja, duit pengembang proyek reklamasi disebut-sebut sampai ke Cyrus Network. Informasi ini terungkap dari pengakuan mantan Managing Director Cyrus Network Andreas Bertoni kepada penyelidik KPK pada 15 April lalu.

Keterangan: