Upaya Pemerintah Daerah Hidupkan Industri Film

Perbesar

Warga menonton pemutaran film dalam rangkaian acara 9th Jogja-NETPAC Asia Film Festival (JAFF) di Bantul, Yogyakarta, 3 Desember 2014. ANTARA/Noveradika

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah Yogyakarta mendukung pendanaan acara festival film.
Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem perfilman.
Pemerintah Kota Makassar membuat Calendar of Event 2022.

Andil pemerintah daerah dalam memajukan industri perfilman sangat penting. Dari sejumlah daerah, menurut sutradara Riri Riza, Yogyakarta telah memanen hasil dari jerih payah mendorong kemajuan dan menyemarakkan film nasional. Yogya telah lama menggelar berbagai program, seperti pelatihan hingga dukungan anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan Yogyakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam mengembangkan industri sinema, Riri menilai, perlu berbagai program pelatihan dan festival film. "Lokakarya dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan para sineas dalam mencari komposisi film yang tepat, yaitu mempertemukan kearifan lokal dengan universal," kata Riri kepada Tempo, Selasa, 15 Februari 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Yogyakarta, kata sutradara Laskar Pelangi itu, juga rajin menyelenggarakan berbagai festival film. Bahkan sudah berjejaring secara internasional. Menurut Riri, hal inilah yang membuat daerah tersebut memiliki sikap berorganisasi dan berpengetahuan satu tingkat lebih tinggi dibanding daerah lain. “Daerah yang punya kekuatan ekonomi, mestinya kebudayaan itu perlu disadari keadaannya.”

Pernyataan Riri diafirmasi Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Lakshmi. Ia mengungkapkan, pemerintah DIY mendukung pendanaan kegiatan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF), Festival Film Pelajar, dan Festival Film Dokumenter dalam pemulihan industri sinema. Dukungan lainnya berupa lokakarya perfilman yang berkaitan dengan pra-produksi, produksi, pasca-produksi, distribusi, izin syuting, dan sosialisasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI.

Pemda DIY, kata Dian, juga mendanai pembuatan film pendek berupa dokumenter dan fiksi. Pada tahun ini, ada dua dokumenter dan empat film fiksi yang dibiayai masing-masing senilai Rp 198 juta. “Total film yang sudah diproduksi Disbud DIY melalui kompetisi pendanaan sebanyak 104 film,” ujarnya.

Program Bioskop Jumat juga menjadi salah satu dukungan pemerintah DIY kepada sineas independen. Ini merupakan program menonton film untuk komunitas dan masyarakat di bioskop mini milik Disbud. Kegiatan itu diwarnai dengan diskusi bedah film karya yang diputar.

Di samping itu, DIY memfasilitasi penayangan sinema dengan mobil pemutar film sebagai bentuk publikasi film produksi Dinas Kebudayaan DIY. Dian mengungkapkan, antusiasme para sineas lokal cukup baik terhadap program pemerintah daerah itu. Hal itu terlihat dari banyaknya naskah yang masuk untuk program pendanaan film, peminat Bioskop Jumat, dan permintaan film keliling di berbagai wilayah.

Festival Film Bandung (FFB). Dok. Bappeda Provinsi Jabar

Membangkitkan kembali industri perfilman juga menjadi kepedulian Pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dewi Kania Sari, mengatakan film berpotensi menjadi lokomotif untuk menggerakkan bidang-bidang ekonomi kreatif lain. Melalui film, produk fashion, kuliner, musik, dan subsektor ekonomi kreatif lainnya serta potensi pariwisata Bandung dapat terpromosikan.

Salah satu bentuknya lewat penyelenggaraan Festival Film Bandung (FFB), Bandung Independent Film Festival, hingga Bandung Short yang berfokus pada pengembangan naskah film. Kemudian Santos Bandung Film Festival yang memanfaatkan jejaring Kota Kembang sebagai bagian dari kota kreatif UNESCO, dan festival film berbasis kewilayahan yang diselenggarakan Disbudpar bersama komunitas film.

Menurut Dewi, Kota Bandung memiliki gen perfilman sejak lama. Sejarah mencatat bahwa ibu kota Provinsi Jawa Barat itu telah berkontribusi dalam perkembangan film nasional. Namun, seiring dengan waktu, kata Dewi, kiprah perfilman Bandung seolah-olah meredup. Bandung dinilai hanya mampu menjadi lokasi syuting dan memasok talenta bintang maupun para tokoh di belakang layar.

Mereka rata-rata bekerja di Jakarta yang terbentuk sebagai pusat perfilman nasional. Adapun produksi film dari rumah produksi di Bandung masih bisa dihitung jari. “Nyatanya, membentuk ekosistem yang kondusif untuk menghidupkan perfilman Kota Bandung bukanlah pekerjaan mudah dan tidak bisa dikerjakan sendiri atau hanya oleh satu pihak,” tutur Dewi.

Disbudpar Kota Bandung tengah menggenjot kolaborasi dengan Bandung Film Commission yang terbentuk pada 2019. Kolaborasi itu diharapkan dapat lebih serius mendukung segala produksi audiovisual di Kota Bandung, baik melalui pendanaan, perizinan, database, penelitian, pelatihan, ekshibisi, maupun promosi. “Sehingga tercipta satu ekosistem perfilman di Kota Bandung.”

Pemerintah Kota Makassar juga tak kalah semangat mendukung bangkitnya industri perfilman. Dinas Pariwisata Kota Makassar telah membuat kalender kegiatan Makassar 2022, yang salah satunya adalah kegiatan sinema seperti festival film. “Ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk mendukung agar mereka tetap survive,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Makassar, Andi Tenri Lengka.

Selain mengadakan acara, Dinas Pariwisata Kota Makassar memfasilitasi setiap ada kegiatan dengan Kementerian Pariwisata. Misalnya, menggelar pelatihan pembuatan naskah film. Tim kurator dari Kementerian itu akan menyeleksi peserta ke tahap pelatihan selanjutnya. Tenri berharap kalender kegiatan tentang sinema itu bisa menjadi wadah dan ruang berekspresi para sineas lokal. “Kita hanya berencana, karena kan masih Covid-19, jadi sifatnya masih tentatif.”

FRISKI RIANA | ANWAR SISWADI (BANDUNG) | DIDIT HARIYADI (MAKASSAR)