Utju dan lubang

MUSIM hujan belakangan ini kembali menggali lubang-lubang di sepanjang jalan kota Bandung. Sebetulnya ini biasa. Bahkan keluhan dari warga kota akan hal inipun hampir tak perlu didengar lagi. Tapi sekali ini Walikota Utju Djunaidi-lah yang mengeluh. "Kami belum mampu menjadikan semua jalan di kota Bandung menjadi jalan yang baik, tanpa ada lubang", ucapnya kepada beberapa orang wartawan pekan silam. Alasannya mudah ditebak. "Bagaimana saya bisa membuat jalan-jalan yang bagus sekaligus, bila biaya terbatas", kata Utju. Maka mula-mula walikota ini membeberkan perkara uang Rp 600 juta ia terima tahun ini sebagai biaya pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan yang ada di wilayahnya. "Ini tidak dapat memperbaiki seluruh jalan yang rusak, apalagi membuat yang baru", tambahnya. Jalan Lengkong Kemudian Utju menghitung. Membuat jalan yang baik di kota Bandung, katanya, seperti Jalan Jenderal A. Yani yang 2« Km, memerlukan biaya tak kurang dari Rp 150 juta. Jadi tiap Km Rp 60 juta. Nah, jika menurut Utju seluruh panjang jalan dalam kota Bandung ada 360 Km, maka dengan biaya tadi hanya cukup untuk 10 Km saja. Ini kalau mutunya semua sama dengan Jalan Jenderal Yani. Tapi "daripada membuat jalan yang hebat hanya sedikit saja, saya mengambil kebijaksanaan lebih baik membuat jalan yang sederhana tapi lebih banyak", kata Utju lagi. Namun Walikota Bandung itu tak hanya berbincang perkara biaya. Ia juga menyindir para pemborong. "Saya mengetahui memang ada pemborong yang nakal", ucap Utju Djunaidi pula. "oleh karena itulah kini sedang diadakan inventarisasi pemborong mana yang baik mana yang nakal". Utju memang tak menyebut contoh jalan mana hasil kenakalan pemborong itu. Tapi melihat perbaikan Jalan Lengkong misalnya, mungkin inilah salah satu yang dimaksudkan sang Walikota. Dengan panjang 1 Km perbaikan jalan ini telah menelan biaya Rp 14 juta - sebuah jumlah yang amat tinggi mengingat kondisi jalan itu sendiri. Buktinya dalam sebulan saja beberapa bagian jalan itu sudah berlubang-lubang dan rusak. Polis Untuk Nelayan Siapa tahu suatu saat Walikota Cirebon adalah anak nelayan. Ini kata-kata Aboeng Koesman, Walikota Cirebon, ketika menyerahkan sebuah gedung SD Inpres dan Balai Kesehatan di kampung nelayan Pesisir, Cirebon, belum lama ini. Tapi upaya Aboeng untuk menjadikan kotanya sebagai pusat penangkapan ikan dengan memperbaiki nasib para nelayan, belum terhenti sampai di situ saja. Hari Kamis pekan lalu secara resmi Walikota Cirebon telah mengasuransikan sebanyak 611 orang nelayan. Melalui Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, sebenarnya niat ini sudah lama direncanakan Aboeng. Yaitu semenjak ia tahu benar potensi para penangkap ikan di kota ini cukup besar, walaupun di pihak lain ia juga sadar nasib mereka ban1pir tak berubah dari tahun ke tahun. Bahkan lebih dari itu turun ke laut yang sulit diduga itu -- tak beda dengan mempertaruhkan nyawa. "Saudara-saudara bekerja di laut yang kadang-kadang ganas", ucap Aboeng di hadapan para nelayan itu, "kalau ada kecelakaan tentunya keluarga saudara repot". Tapi dengan pengasuransian itu, nasib baik maupun buruk yang bakal terjadi di laut taklah menjadi soal. Tiap nelayan diasuransikan dengan nilai Rp 75.000 selama waktu 15 tahun. Untuk pengangsuran polis para nelayan tak perlu pusing. Pungutannya dilakukan melalui dana pembangunan dan sosial, yang ditetapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1975 tentang retribusi pelelangan ikan. Menurut Marsudi Wardoyo, pimpinan cabang AJB Bumi Putera Cirebon, dalam waktu dekat ini diharapkan polis para nelayan di kota ini akan naik menjadi 1000 buah. Di seluruh kota ini sendiri sudah tercatat sebanyak 4.569 pemegang polis Bumi Putera, belum lagi polis dari porusahaan-perusahaan asuransi lainnya.