Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta para kepala daerah tidak main-main dengan menu di program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ia meminta menu yang disediakan tetap memenuhi standar gizi demi mencegah stunting pada anak
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhadjir menuturkan pemerintah pusat telah menyediakan alokasi untuk APBD dan Dana Desa guna program penanganan stunting. Ia berharap pemerintah daerah menggunakan anggaran ini untuk program PMT dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan pemerintah memiliki target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 untuk kepentingan jangka panjang menyiapkan generasi emas pada 2045.
"Saya minta betul kepada semua, ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan ini," katanya setelah menghadiri seminar bertajuk "Bersama Cegah Silent Pandemic Resistansi Antimikroba" di Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Muhadjir secara khusus meminta Pemerintah Kota Depok melakukan perbaikan pilihan menu PMT agar memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Menu PMT di Kota Depok disorot karena hanya nasi, kuah sup, tahu, dan sawi.
Ia menjelaskan menu makanan dengan gizi seimbang, antara lain harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral. "Program ini untuk meningkatkan atau menambah mereka yang mengalami gizi kurang, terutama mereka yang sedang hamil, ibu hamil, dan anak di bawah dua tahun," katanya.
Saat ini, kata Muhadjir, pemerintah daerah leluasa menentukan menu dalam program itu. Namun, mereka harus tetap memikirkan pilihan menu yang sesuai standar gizi dengan berbasis kearifan lokal.
Dia mencontohkan tentang makanan berbasis kearifan lokal di daerah dengan usaha peternakan ayam yang cukup banyak sehingga daging ayam dan telur bisa digunakan sebagai bahan makanan PMT.
Untuk distribusi pelaksanaan program itu, kata dia, bisa diserahkan kepada masing-masing desa, sedangkan penyediaan menu PMT secara bervariasi bisa melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
Dinkes Depok Bantah Korupsi Anggaran Menu PMT
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati menuturkan pihaknya sudah mengevaluasi pemilihan menu berupa nasi dan kuah sup yang menjadi sorotan publik. Meski dia mengklaim jika menu tersebut tetap memiliki nilai gizi.
“Kebetulan karena hari itu sebenarnya kudapan, yang disiapkan nasi dan sayur sop," kata Mary dikutip Ahad, 19 November 2023.
Ia membantah tudingan pihaknya korupsi anggaran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sehingga warga hanya mendapatkan menu tersebut.
Ia pun merincikan insentif fiskal yang diterima Depok Rp6,6 miliar untuk penanganan stunting. Ia menuturkan Rp4,9 miliar digunakan untuk pemberian makanan tambahan lokal yang tersebar di 38 puskesmas yang ada di Kota Depok dengan sasaran 9.882 anak.
"Sedangkan, Rp1,1 miliar untuk pembelian tes HB bagi remaja putri SMP-SMA, dan Rp135 juta untuk kegiatan edukasi gizi serentak di 22 tempat," kata Mary.
"Sisanya ada, kalau dihitung semua itu Rp6,3 miliar, sisanya Rp300 juta sekian itu di DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan)," ucap Mary.
Dimintai tanggapan terkait pernyataan anggota dewan yang mempertanyakan anggaran Rp4,9 miliar tidak sesuai dengan 1 porsi Rp18 ribu dan dana tersebut diduga dikorupsi, Mary membantahnya.
Ia pun meminta agar menghitung anggaran Rp18 ribu dikali 9.882 anak dan dikali lagi untuk 28 hari. "Nilainya Rp4,9 miliar,” katanya.
RICKY JULIANSYAH
Foto 
