Arti Bhinneka Tunggal Ika Menurut Lakhdar Brahimi

Adakah nilai-nilai yang Anda simpan dari masa itu sampai sekarang?

Ada banyak sekali hal. Duduk di sini, di posisi kita sekarang, dengan perang di Ukraina, polarisasi yang makin hari makin nyata, saya takjub bahwa rakyat Indonesia tidak menyerahkan dua hal yang sangat penting yang mereka punyai: Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kamu tahu, lima dasar serta persatuan dalam perbedaan ini adalah yang kita butuhkan sekarang. Itu dimulai di Indonesia, dan dikembangkan menjadi sepuluh prinsip negara Non-Blok. Dunia sangat membutuhkannya. Perpecahan hari ini berbeda, tapi mungkin lebih berbahaya daripada yang terjadi pada 1950-an.

(Dari kiri) Rosihan Anwar, mantan duta besar Aljazair Lakhdar Brahimi, dan mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, di Jakarta, April 2006. Dok. Tempo/Yosep Arkian

Pada 2000, terbit “Brahimi Report”, dokumen yang dianggap sangat penting dalam operasi pemelihara perdamaian PBB. Apakah Anda puas dengan pelaksanaan rekomendasi laporan itu? 

Tidak terlalu. Pertama, laporan itu adalah anak dari kegagalan gawat PBB di Rwanda dan Srebrenika. Di Rwanda terjadi genosida, padahal PBB berjaga di sana. Di Srebrenika, kota kecil di bekas Yugoslavia, Bosnia, 8.000 pemuda dibantai, dan PBB ada di sana. Maka pertanyaannya: apakah PBB sungguh bisa menjadi pemelihara perdamaian, atau haruskah kita berhenti membayangkan peran apa pun dari PBB? Kofi Annan yang punya pemikiran ini. Mulanya ia menerbitkan dua laporan, tentang Srebrenika dan tentang Rwanda. Lalu kami berpikir untuk sedikit menilai ulang bagaimana PBB bisa menjadi lebih baik sebagai pemelihara perdamaian, dan itulah laporan kami. Kami tak menduga bahwa semua orang ternyata menyambutnya. Usaha penerapannya memang sedikit sulit. Tapi jangan lupa, PBB adalah milik anggotanya. Para birokrat melayani pemilik PBB, yakni negara-negara anggotanya.

Indonesia, sejak merdeka, harus memutuskan menjadi negara Islam atau tidak. Indonesia memilih tidak. Tapi tegangan antara Islamisme dan sekularisme selalu merupakan arus bawah. Ini juga terjadi di Aljazair dan kebanyakan negara mayoritas muslim. Apakah tegangan ini akan memudar atau berlanjut di masa depan? 

Sangat sulit untuk menganalisis itu dengan layak. Tapi yang saya bisa katakan adalah kita harus mengakui bahwa pandangan ekstrem Islam—“Islam adalah jawaban”—bukan hal baru. Pandangan ini ada dari dulu. Dalam pergolakan kemerdekaan, ada yang berkata bahwa mereka tidak berjuang untuk bendera, mereka berjuang untuk Islam. Tapi saya kira mayoritas muslim, yang taat pada agamanya, tetaplah berkata: kami mau membangun negara modern. Dan saat kami memperkenalkan sosialisme, mereka bilang bagus, kita akan punya sosialisme. Kita harus tidak melupakan itu. Motif solusi Islam itu muncul lagi. Indonesia beruntung, karena ada organisasi Islam yang kuat, yang bersikap moderat: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Banyak negeri tidak punya kesempatan itu. Saya kira, jika saya bisa kembali ke kenyataan bahwa Indonesia tidak menjual dirinya kepada asing sepenuhnya, saya ingin melihat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, angkat suara bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, untuk berkata bahwa inilah Islam.