15 Juta Hektare Lahan APL Belum Tersertifikasi, Nusron Wahid: Perlu Revitalisasi Peta Kawasan Transmigrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan pemetaan dan sertifikasi lahan di Indonesia baru mencapai 79 persen. Ia menargetkan hal ini bisa tercapai 100 persen pada 2029. “Jadi, ada APL (area penggunaan lain), di luar hutan, total 70 juta hektare. Yang tersertifikasi dan terpetakan 55 juta hektare,” ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN pada Selasa sore, 12 November 2024.

Artinya, masih ada 15 juta hektare lahan yang belum terpetakan dan tersertifikasi. Nusron berujar, lahan-lahan yang belum terpetakan dan tersertifikasi itu di antaranya merupakan lahan-lahan yang untuk program transmigrasi di masa lalu. “Perlu ada revitalisasi peta kawasan transmigrasi,” ujar Nusron.

Nusron mengatakan, kementeriannya menyiapkan 564.957 hektare lahan telantar untuk program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lahan tersebut, kata dia, tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Nusron, program transmigrasi bakal menjadikan lahan telantar memiliki nilai ekonomi tinggi. Sehingga, kata dia, pemanfaatan tanah bisa seperti yang diharapkan dalama amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33. “Bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutur Nusron.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo ingin fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, salah satunya Papua. Sejalan dengan tujuan program transmigrasi, Ifititah mengatakan pembangunan di wilayah tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut.

Pilihan editor: Kategori Penerima dan Nilai Santunan Asuransi Jasa Raharja