Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Airlangga Yakin Sri Mulyani Tak akan Resign dari Kabinet Jokowi

Airlangga menjawab ihwal pertemuan Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

5 Februari 2024 | 16.33 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari jabatannya. Tahun ini adalah tahun terakhir bagi Sti Mulyani untuk mengabdi dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Gak ada (pembicaraan mundur), tapi saya gak tahu bocor. Tapi saya yakin gak, karena Bu Sri Mulyani kawan saya," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng pada Senin, 5 Februari 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal ini disampaikan Airlangga menjawab ihwal pertemuan Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Airlangga yakin, Sri Mulyani akan terus berada dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga masa kepemimpinan Jokowi habis. "Tidak (akan mundur), maju terus," ucap Airlangga.

Sebelumnya pertemuan Sri Mulyani dengan Megawati dibocorkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Dia mengungkapkan pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin sebagai Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Tak hanya itu, kata Hasto, mereka juga membahas kondisi bangsa dan negara, hingga fiskal. 

"Tentu saja, juga berbicara tentang kondisi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu merupakan hal penting," ucap Hasto di acara Hajatan Rakyat, Konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu, 3 Januari 2024 dalam laporan Tempo Ahad.

Namun, Hasto enggan membocorkan isi pembicaraan antara Megawati dan Sri Mulyani. Ia hanya memastikan keduanya sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. 

"Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos (bantua sosial) demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," tutur Hasto.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus