Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai implementasi program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto banyak merugikan lingkungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Misalnya saja proyek food estate di Merauke yang justru secara masif merusak tutupan hutan alam, ekosistem savana, dan rawa yang tersebar di sepanjang daratan Merauke,” kata Direktur Socio-Bioeconomy Celios Fiorentina Refani saat dihubungi, Sabtu, 19 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selain itu, Fiorentina juga menyoroti proyek food estate perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menurut dia, langkah pemerintah mengubah lanskap yang mulanya digunakan untuk pengembangan lahan gambut menjadi pangan lain bisa memperparah bencana hidrometeorologis seperti banjir di sana.
Ia memetakan setidaknya ada tiga faktor yang jadi penyebab program swasembada membahayakan lingkungan. Menurut dia, rusaknya lingkungan juga tak lepas dari adanya konflik kepentingan. “Pangan banyak diintervensi untuk profit bisnis terkait.” Menjamurnya korporasi pada program tersebut, kata Fiorentina, menyebabkan pengambilan keputusan berbenturan dengan keuntungan korporasi.
Ia juga menyoroti maraknya pihak yang tidak kompeten yang mendapatkan peran sebagai pengambil keputusan. Ia menyontohkan adanya intervensi militer aktif atau purnawirawan dalam satuan tugas atau satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk mega proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan. “Sehingga pendekatan pengadaan pangannya menjadi militeristik,” kata dia.
Ia juga mengkritik pola penyeragaman pangan yang dinilai turut andil merusak lingkungan. Musababnya, pola monokultur itu membuat pemerintah terus-terusan membuka lahan untuk disulap sebagai tempat swasembada pangan.
“Misalnya saja, orang di pedalaman Merauke yang dipaksa makan padi yang secara alami tidak tumbuh di tanah mereka,” kata Fiorentina. Menurut dia, keseragaman ini berpotensi membuat daerah tersebut mengalami kerentanan pangan.
Ia menuding program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa perencanaan teknokratik yang matang. “Alih-alih science-based policy, kebijakan pangan Prabowo dilakukan dengan pendekatan militeristik, monokultur, dan top-down,” tutur dia.
