Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

6 September 2024 | 14.41 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 65,9 triliun yang akan digunakan untuk mencapai swasembada dan terkhusus lagi menuju lumbung pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, pada Jumat, 6 September 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Amran Sulaiman merinci anggaran sebesar Rp 65,9 triliun itu meliputi tanaman pangan sebesar Rp 7,4 triliun, hortikultura Rp 1,2 triliun, perkebunan sebesar Rp 2,3 triliun, peternakan dan kesehatan hewan Rp 2,4 triliun, prasarana dan sarana pertanian Rp 51,6 triliun, cetak sawah 1 juta hektar sebesar Rp 26,9 triliun, standarisasi instrumen pertanian Rp 742,1 miliar, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Rp 2,5 triliun, manajemen kesekretariatan menuju lumbung pangan Rp 309,2 miliar, dan pengawasan dan pengendalian menuju lumbung pangan Rp 110,0 miliar. 

Selain itu, pemerintah berencana mencetak sawah sampai tanam seluas 250 ribu hektar pada 2025 dengan anggaran Rp 20 triliun. Ada tiga lembaga atau kementerian yang menggawangi program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian ini, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan BUMN atau instansi yang ditunjuk. 

Amran Sulaiman merinci anggaran Rp 5 triliun itu akan digunakan untuk mencetak sawah di Merauke. “Cetak sawah sampai tanam seluas 100 ribu hektar di Merauke yang dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” kata Amran Sulaiman. 

Selain itu, Amran Sulaiman menyebut anggaran sebesar Rp 7,50 triliun akan digunakan oleh Kementerian PUPR untuk mencetak sawah seluas 100 ribu hektar dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Kemudian untuk Kementerian Pertanian akan menggunakan anggaran Rp 7,50 triliun untuk mencetak sawah dan aneka perlengkapannya. 

Amran Sulaiman merinci dari Rp 7,50 triliun, Kementerian Pertanian akan menggunakan Rp 2,885 triliun untuk mencetak sawah seluas 50 ribu hektar dan olah lahan 150 ribu hektar. Kemudian, Rp 2,763 triliun untuk fasilitas penanaman dan pascapanen seluas 150 ribu hektar, dan Rp 1,853 triliun untuk intensifikasi seluas 80 ribu hektar. 

Amran Sulaiman mengatakan program itu Sesuai Surat Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15286/Dt3.1/PP.08.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp 20 triliun. 

“Kami mohon dukungan dan persetujuan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI terkait usulan penyesuaian volume dan anggaran yang dimaksud,” kata Amran Sulaiman. Meski demikian, Amran Sulaiman mengatakan, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 7,50 triliun itu masih terbatas untuk mendorong terjadinya produksi pangan pada 2025 secara signifikan. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus