Bagaimana RAPBN 2025 Mengakomodasi Program Prabowo Subianto

Lobi selama berbulan-bulan itu akhirnya menghasilkan keputusan mengenai ruang anggaran untuk program unggulan Prabowo di tahun pertama pemerintahannya. Anggaran untuk program makan bergizi gratis, misalnya, ditetapkan Rp 71 triliun. Angka ini pertama kali diumumkan pada 24 Juni 2024 dan tak berubah hingga Sri Mulyani memaparkan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025 pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, mengatakan pada masa transisi ini Jokowi memang kerap mendiskusikan berbagai keputusan, seperti penempatan orang dan anggaran, dengan Prabowo. Namun penempatan Tommy di jabatan wakil menteri diperlukan agar persiapan anggaran pada masa peralihan bisa lebih baik dan rinci. “Supaya pemerintahan mendatang bisa langsung melaju,” ucapnya kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.

Selain berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, Tim Sinkronisasi beranggar pikiran dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membentuk rencana kerja pemerintah 2025. Pertemuan ini dilakukan untuk merasionalkan program-program prioritas Prabowo dengan ketersediaan ruang fiskal di APBN. “Diskusinya terutama untuk program kunci, seperti makan bergizi gratis,” tutur Dradjad. 

Sebagai gambaran, dalam dokumen visi-misi ketika berkampanye sebagai calon presiden, Prabowo memaparkan delapan program hasil terbaik cepat atau quick win. Program tersebut adalah makan bergizi gratis untuk anak sekolah; bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil; penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis; pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten; pencetakan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; pembangunan sekolah unggul; serta kenaikan gaji aparatur sipil negara, tentara, dan polisi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami mengatakan komunikasi dengan Tim Sinkronisasi Prabowo berlangsung intens dua bulan terakhir. Dia mengaku membahas program-program prioritas Prabowo yang berkaitan dengan pembangunan manusia, seperti makan bergizi gratis. 

Tandem diskusi Amich adalah tim yang dipimpin Dadan Hindayana. Pada Senin, 19 Agustus 2024, Dadan diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Amich bercerita bahwa tim Dadan mulanya menyampaikan berbagai rencana dan ekspektasi pelaksanaan program-program prioritas Prabowo. Dalam diskusi tersebut, ia lantas menyajikan ruang fiskal yang tersedia tahun depan beserta opsi rasionalisasi anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan), saat konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan TA 2025 di Jakarta, 16 Agustus 2024. Tempo/Tony Hartawan

Dari perbincangan tersebut, pada akhirnya ada perubahan-perubahan rencana untuk melaksanakan berbagai program prioritas. Anggaran makan bergizi gratis, contohnya, turun dari perkiraan Rp 450 triliun menjadi Rp 71 triliun. Tapi ada juga pagu anggaran yang naik setelah pembahasan, seperti dana kesehatan dari pagu indikatif Rp 90 triliun menjadi Rp 197 triliun. “Kami mendiskusikan seberapa realistis anggaran dengan angka tertentu berdasarkan masing-masing quick win, disesuaikan dengan kapasitas fiskal,” ujar Amich.

Toh, pada akhirnya Amich melihat masih ada ruang untuk merevisi APBN setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden pada Oktober mendatang. Mekanisme APBN perubahan, menurut dia, lumrah dijalankan dalam setiap periode transisi. Senada dengan Amich, Dradjad Wibowo yakin komunikasi melalui Tim Sinkronisasi dan penempatan tim Prabowo di sejumlah kementerian akan membuat transisi pemerintahan berjalan sangat mulus. “Jadi tidak ada kekhawatiran soal APBN.”

•••

DALAM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, tercatat sejumlah kenaikan nilai belanja. Belanja pemerintah pusat, misalnya, bakal melompat 9 persen menjadi Rp 2.693,2 triliun pada 2025. Kenaikan ini adalah yang kedua tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan tertinggi rencana belanja negara terjadi pada 2022, yang mencapai 17,8 persen. Kala itu pemerintah menggenjot belanja untuk memulihkan perekonomian negara setelah dihantam pandemi Covid-19 pada 2020-2021. 

Jika ditelaah berdasarkan fungsinya, kenaikan belanja tertinggi terjadi pada anggaran pertahanan dan keamanan. Tak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang kenaikannya di bawah 5 persen, anggaran fungsi pertahanan dan keamanan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo bakal melonjak 12,3 persen menjadi Rp 40,4 triliun. “Ini untuk modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata) kita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat, 16 Agustus 2024. 

Anggaran tersebut juga bakal dibelanjakan untuk memodernisasi alat material khusus kepolisian atau almatsus Kepolisian RI, transformasi pelayanan kepolisian, pencegahan dan penanggulangan narkotik dan obat berbahaya, keamanan teknologi informatika dan komunikasi dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis nasional, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme. 

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, tak menampik anggapan bahwa latar belakang militer Prabowo mempengaruhi pendekatan pembangunan dan ekonomi yang bakal dijalankan pemerintahan yang ia pimpin. Menurut Dradjad, Kementerian Pertahanan akan menjadi lembaga utama yang menopang pembangunan di Tanah Air. Pertahanan yang bagus, menurut dia, akan menurunkan tingkat risiko yang dihadapi negara. 

Pola pandang itu bakal terlihat langsung dari belanja pemerintah. Dradjad mengatakan peningkatan belanja diharapkan bisa memperkuat pengamanan berbagai sumber daya di Tanah Air. Rencana ini juga terlihat dari dua lembaga yang bakal mendapatkan anggaran paling besar pada 2025: Kementerian Pertahanan dan Polri, masing-masing Rp 165,2 triliun dan Rp 126 triliun. 

Dalam Rancangan APBN 2024, Kementerian Pertahanan menempati posisi kedua lembaga dengan anggaran tertinggi, yaitu Rp 135 triliun. Posisi pertama ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beroleh anggaran Rp 146,9 triliun. Dalam RAPBN 2025, alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum anjlok menjadi Rp 75,63 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memahami alasan turunnya anggaran tersebut. Menurut dia, penurunan tersebut ditetapkan demi memberikan ruang fiskal kepada presiden terpilih. “Nanti 28 Agustus kami akan ada rapat dengan DPR, mudah-mudahan ada perubahan,” ujarnya seperti dilansir Antara pada Selasa, 20 Agustus 2024. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang lebih banyak mengalokasikan anggaran dalam RAPBN 2025 pada pos belanja non-kementerian/lembaga, yang naik dari Rp 1.376,7 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.716,4 triliun. Adapun rencana anggaran belanja yang telah dialokasikan kepada kementerian/lembaga turun dari Rp 1.090,8 triliun menjadi Rp 976,8 triliun. 

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ruang anggaran yang belum dialokasikan kepada kementerian/lembaga negara dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 340 triliun. Sri menjelaskan, alokasi belanja non-kementerian/lembaga yang besar diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintahan Prabowo. “Ini karena kami menghormati presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement.”

Program prioritas Prabowo mempengaruhi porsi alokasi belanja negara. Anggaran fungsi pendidikan menjadi yang terbesar dibanding fungsi belanja lain dengan alokasi Rp 722,6 triliun. Rencana anggaran ini tumbuh 8,7 persen dari tahun ini. Jika dilihat lebih rinci, kenaikan anggaran itu dipicu program prioritas Prabowo, makan bergizi gratis, yang mendapat pagu Rp 71 triliun.

Masuknya anggaran makan bergizi gratis dalam pos anggaran pendidikan menjadi perhatian tersendiri bagi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami. Ia mewanti-wanti agar masuknya kebutuhan program makan bergizi ini tidak menggerus kebutuhan dasar layanan pendidikan. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk layanan pendidikan pun terus naik setiap tahun lantaran adanya pertumbuhan jumlah siswa. Perkara itu menjadi perhatian karena selama ini anggaran pendidikan dipatok dengan porsi 20 persen dari total belanja.

Menjawab masalah tersebut, Dradjad Wibowo mengatakan kebutuhan belanja yang besar harus ditopang dengan upaya menaikkan penerimaan negara. Tanpa menaikkan penerimaan negara, ia menambahkan, hanya ada dua opsi yang mungkin ditempuh, yakni mengurangi sasaran program atau menambah utang melalui kenaikan rasio utang dan kenaikan defisit fiskal. Tim Prabowo, Dradjad melanjutkan, sedang menghitung anggaran yang realistis untuk program-program pemerintahan Joko Widodo yang belum kelar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara.  

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 616,2 triliun. Dengan angka tersebut, pemerintah berencana mencetak utang baru Rp 775,9 triliun pada 2025. Pembiayaan utang ini sebagian besar akan dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara senilai Rp 642,6 triliun. Utang Rp 133,3 triliun akan berasal dari pinjaman neto, yang terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun.

Opsi menambah utang ternyata menuai pro-kontra di dalam tim Prabowo. “Saya termasuk yang paling tidak sepakat,” tutur Dradjad. Karena itu, opsi yang paling memungkinkan untuk membiayai kebutuhan belanja tersebut adalah menggenjot penerimaan. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan Rp 2.996,9 triliun.

Untuk mencapainya, jalan yang mungkin ditempuh adalah mengintensifikasi penerimaan perpajakan. Misalnya dengan melacak dan mengeksekusi piutang pajak yang belum terbayar. Cara lain, menyitir dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, adalah membentuk badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara mencapai 23 persen dari produk domestik bruto. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Dhenny Yuartha, mengatakan ada beberapa celah untuk menggenjot penerimaan negara, antara lain dengan memajaki orang superkaya. Mengutip data Credit Suisse, jumlah orang yang memiliki kekayaan US$ 1-50 juta di Indonesia bisa mencapai 377 ribu pada 2026. Celah lain adalah menggenjot penerimaan dari sektor yang masih undertax atau belum optimal. 

Meski demikian, Dhenny menilai pembentukan badan penerimaan negara tak bakal cukup ampuh menggenjot perpajakan. Apalagi badan anyar ini diperkirakan tidak bisa lekas dibentuk. Karena itu, Dhenny menambahkan, target pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan penerimaan bukanlah hal yang mudah dicapai dalam waktu singkat. "Rumit," ucapnya.