Mengapa Jokowi Menunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM

Permintaan ini muncul setelah pimpinan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi energi mengingatkan Bahlil pada Senin, 19 Agustus 2024. “Masih belum terjadwalkan sidangnya, itu yang tadi beliau (Bahlil) meminta dipercepat,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi Eniya Listiani Dewi pada Selasa, 20 Agustus 2024. 

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto optimistis Bahlil bisa mengebut penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan ketimbang mengerek lifting minyak dan gas yang butuh waktu panjang. Pemerintah dan DPR sudah membahas 560 lebih poin dalam daftar isian masalah, termasuk soal power wheeling atau izin bagi swasta untuk membangun pembangkit listrik dan menjual listrik kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Skema power wheeling ini yang menjadi salah satu ganjalan dalam pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Menurut Sugeng, pemerintah dan DPR telah menyepakati skema power wheeling bersyarat. Dia mengatakan produsen listrik swasta yang mengoperasikan pembangkit listrik dengan energi baru dan energi terbarukan hanya bisa menjual listrik langsung kepada konsumen apabila PLN tidak mampu menyiapkan jaringan transmisinya. “Tinggal nanti membayar sewa jaringan,” ujarnya pada Jumat, 23 Agustus 2024.

•••

PENGANGKATAN Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersamaan dengan penunjukan beberapa pejabat tinggi lain dalam paket reshuffle atau kocok ulang kabinet menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo. 

Mereka yang juga dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024, adalah Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi pengganti Bahlil, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Hamonangan Laoly, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Jokowi juga menunjuk sejumlah kepala badan, yaitu Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Presiden, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggantikan Penny Lukito.  

Di luar para pejabat tinggi lain, posisi Bahlil menjadi istimewa karena, dua hari setelah diangkat sebagai Menteri Energi, dia juga ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan hubungannya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto juga bisa membuka peluang bagi Bahlil untuk berada di pemerintahan baru. 

Sebelum menghadiri pelantikan sebagai Menteri Energi, Bahlil mengaku bertemu dengan Prabowo. “Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah ‘Mas Bahlil, mengelola ESDM adalah mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat. Jadi harus mementingkan kepentingan rakyat, nasionalisme, NKRI kita harus bagus’,” katanya, seperti dikutip Kantor Berita Antara pada Senin, 19 Agustus 2024.

Di luar sektor energi, Bahlil juga memiliki pekerjaan rumah di sektor pertambangan. Salah satunya menyelesaikan skema serah-terima konsesi tambang kepada organisasi masyarakat bidang keagamaan, di antaranya untuk Nahdlatul Ulama. Menurut dia, izin usaha pertambangan atau IUP untuk NU telah rampung. Saat ini pemerintah hanya menanti informasi dari NU mengenai mitra pengelola tambang tersebut. “Untuk NU sudah selesai tiga-empat hari lalu. Tinggal mereka menyetor (nama) ke negara. Kalau itu selesai, sudah selesai,” tuturnya. 

Sedangkan izin tambang untuk organisasi keagamaan lain, yaitu Muhammadiyah, sedang dalam proses pencarian lahan. Bahlil mengatakan proses ini akan segera selesai. NU dan Muhammadiyah mendapat konsesi tambang dari pemerintah, seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Karena itu, bagi organisasi pemerhati lingkungan seperti Greenpeace Indonesia, posisi baru Bahlil memunculkan kekhawatiran. “Naiknya Bahlil menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan berdampak serius pada pengelolaan energi dan mineral, lebih luasnya bagi sumber daya alam di Indonesia,” ucap juru kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas pada Senin, 19 Agustus 2024.

Rio beralasan latar belakang Bahlil yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan tambang rawan konflik kepentingan. “Bahlil memiliki bisnis di sektor ini dan dekat dengan para pemain tambang yang akan berpotensi ‘main mata’ dan transaksi politik dalam pemberian izin dan penegakan hukum, pengawasan,” katanya. Rio menduga Bahlil akan bertahan sebagai menteri hingga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Berdasarkan catatan dalam situs Jaringan Advokasi Tambang, Bahlil disebut terafiliasi dengan PT Meta Mineral Pradana, yang mempunyai dua area konsesi seluas 470 hektare dan 165,5 hektare di Konawe Utara, Sulawesi Utara. Melalui PT Rifa Capital, Bahlil mengeksplorasi 39 ribu hektare lahan tambang batu bara di Fakfak, Papua Barat, dan 11 ribu hektare tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara. 

Ketika ditanyai soal ini, Bahlil mengklaim tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia pernah menjadi pengusaha tambang. Dia mengaku sudah melepas urusan perusahaan-perusahaan itu sejak menjabat Menteri Investasi. “Meskipun punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi.”