Represif Menangani Demonstrasi Kawal Putusan MK

PARA demonstran yang menentang pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengalami tindakan represif yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kekerasan dalam demonstrasi kawal putusan MK itu berupa intimidasi hingga benturan fisik. “Terjadi di sejumlah daerah,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, Jumat, 23 Agustus 2024.

Isnur mencontohkan peristiwa penembakan gas air mata dan pemukulan di Semarang, Jawa Tengah. Akibat tindakan represif itu, 18 orang dilarikan ke rumah sakit.

YLBHI juga mencatat aparat melakukan intimidasi saat membubarkan massa aksi “Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi” di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Agustus 2024. Saat itu ibu negara Iriana Joko Widodo dan rombongan istri menteri Kabinet Indonesia Maju sedang melewati jalan yang dipenuhi demonstran.

Kekerasan juga terjadi terhadap pengunjuk rasa di Jakarta. Hidung staf Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang turun ke jalan patah dan wajahnya lebam. “Dilakukan oleh tentara dengan sepatu,” ucap Fadhil Alfathan, pengacara publik dari LBH Jakarta. 

Sejumlah jurnalis juga mengalami kekerasan. Seorang jurnalis Tempo yang meliput aksi di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat dipukul dan ditendang oleh polisi karena memvideokan penganiayaan oleh penegak hukum. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan dan cenderung brutal. 

Juru bicara Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, menampik dugaan adanya tindakan represif oleh kepolisian. Ade menyebutkan proses pengamanan berjalan lancar. “Potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat dikomunikasikan dengan baik,” tuturnya, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pakaian Adat Pejabat Dikritik

Jajaran menteri dan pejabat Kabinet Indonesia Maju mengenakan pakaian adat dalam upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024. Antara/Hafidz Mubarak A

GEGAP gempita penggunaan pakaian adat oleh pejabat dan tamu Presiden Joko Widodo saat perayaan upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 menuai kritik. “Tidak sejalan dengan praktik perlindungan masyarakat adat,” kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Aliansi Masyarakat Adat Muhammad Arman, Ahad, 18 Agustus 2024.

Arman menjelaskan, penggunaan pakaian adat itu hanya pencitraan. Dia menilai Jokowi abai memperhatikan masyarakat adat. Misalnya Jokowi tak mendorong rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat disahkan. Selain itu, masyarakat di Kalimantan Timur tak terlibat dalam perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara.

Insentif Pegawai KPU Naik

Rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD di gedung KPU, Menteng, Jakarta 31 Juli 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean

PRESIDEN Joko Widodo menaikkan tunjangan insentif untuk komisioner dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Diputuskan kenaikan sebesar 50 persen,” ucap Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Jokowi bercerita, keputusan itu dia ambil sehari sebelum datang ke acara konsolidasi. Dia baru tahu bahwa insentif semua pegawai KPU tak pernah naik sejak 2014. Dengan kenaikan ini, Ketua KPU bisa mendapat insentif yang awalnya Rp 43,1 juta menjadi Rp 77,6 juta. 

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengkritik kenaikan ini. Alasannya, selama ini pejabat KPU kerap terjerat kasus etika, seperti Hasyim Asy’ari, bekas Ketua KPU yang dicopot dari jabatannya.