Duit Mudah di Depan Rumah

SUASANA memanas di kantor Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, Ahad siang, 26 April lalu. Ketua Rukun Warga 5 Simpang Baru, Sutomo Marsudi, ngotot menolak menyalurkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang ada di kantor kelurahan. Sebab, hanya ada 261 paket bantuan berisi enam kilogram beras, selusin telur, sepuluh bungkus mi instan, dan satu kaleng sarden.

Jumlah itu jauh di bawah data yang diserahkan Sutomo. Dia mencatat ada lebih dari 2.300 keluarga yang terkena dampak wabah corona. “Daripada nanti ribut, kami tolak,” kata Sutomo menceritakan peristiwa itu kepada Tempo, Selasa, 28 April lalu.

Menurut Sutomo, camat dan lurah sempat memaksa dia menerima bantuan itu. Pegawai kelurahan akan mengantar bantuan dengan mobil pikap didampingi pengurus rukun tetangga dan rukun warga. Sutomo menolak. Ia mengusulkan pembagian bantuan digelar di kantor kelurahan. Tapi Lurah Simpang Baru Jaspi Yubion menolak karena takut kantornya digeruduk massa. Akhirnya, bantuan pun tak jadi disalurkan.

Jaspi Yubion mengatakan bantuan itu berdasarkan data dari Dinas Sosial Pekanbaru. Data itu berisi daftar penduduk miskin dengan penghasilan di bawah Rp 500 ribu per bulan. Jaspi menilai data itu tak akurat karena sejumlah penerima bantuan masih bekerja. Ada pula yang memiliki kontrakan dalam jumlah banyak.

Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru Irba Sulaiman, paket bahan kebutuhan pokok di Simpang Baru berasal dari kuota sekitar 15 ribu paket. Penerimanya disesuaikan berdasarkan hasil pengumpulan kartu keluarga setelah Pekanbaru menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada 17 April lalu. Tercatat ada 139 ribu keluarga yang menyerahkan kartu keluarga. Menurut Irba, jumlah itu naik drastis dari perkiraan awal sebanyak 39 ribu keluarga. “Kami terus melakukan verifikasi. Dan 15 ribu paket yang dibagikan merupakan hasil pengecekan keakuratan data di lapangan,” ujarnya.

Kekisruhan pembagian bantuan sosial terjadi di berbagai wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Di Ibu Kota, sejumlah penduduk yang tergolong mampu secara ekonomi juga menerima bantuan. Pemerintah Jakarta Timur, misalnya, menarik 9.205 bantuan yang diberikan pemerintah DKI Jakarta dan 390 paket bahan kebutuhan pokok dari Kementerian Sosial. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan para penerima bantuan itu rata-rata masih bekerja serta memiliki rumah dan kendaraan. “Kami tarik karena tidak tepat sasaran,” ujarnya pada Kamis, 30 April lalu.

Dalam pembagian bantuan sosial tahap pertama pada 9-24 April lalu, sejumlah warga yang tinggal di kawasan elite dan memiliki kendaraan juga mendapat bantuan dari pemerintah DKI. Isinya lima kilogram beras, dua kaleng sarden, minyak goreng, dua masker kain, dan dua batang sabun, dengan nilai Rp 149.500. Paket itu akan dibagikan empat kali dalam satu bulan. Pemerintah Jakarta mengalokasikan dana jaring pengaman sosial sebesar Rp 7,6 triliun.