Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA — Pemerintah mematangkan rencana penerapan subsidi energi tertutup, salah satunya elpiji, untuk memastikan penyaluran dana pemerintah tepat sasaran. Di samping itu, skema tersebut dianggap bisa meredam migrasi konsumen produk non-subsidi ke produk subsidi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan penerapan subsidi tertutup akan mengandalkan sistem milik PT Pertamina (Persero). "Nantinya akan pakai sistem IT Pertamina untuk subsidi tertutup kepada yang berhak saja," ujar dia kepada Tempo. Ia mengatakan sampai sekarang penerapan skema tersebut masih dalam tahap transisi.
Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan perseroan masih mengembangkan sistem MyPertamina untuk penerapan subsidi tertutup elpiji tersebut. Namun dia belum bisa memastikan kapan sistem tersebut bisa diimplementasikan. "Masih dalam proses pengembangan sistem. Belum akan mulai," ujar dia.
Isu potensi migrasi konsumen dari produk non-subsidi ke produk subsidi mencuat setelah Pertamina mengumumkan kenaikan harga elpiji non-subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram. Kenaikan harga itu akan memperlebar jarak antara elpiji bersubsidi dan yang non-subsidi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
